Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Petaka Dana Desa ; Ada Kades Buron dan Jadi Tersangka

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

(Source: Dinas PMPD Sulteng)

SIGI – Kebijakan pemerintah mengalokasikan dana desa (DD) langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dimaksudkan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah pedesaan yang selama ini tertinggal. Pengalokasian dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dua tahun pengucuran dana desa telah berjalan. Pembangunan di sejumlah desa mengalami perkembangan yang pesat.  Masyarakat belajar merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan DD secara partisipatif. Itu berita positifnya.

Namun ada pula berita buruknya.  Pengelolaan dan pertanggungjawaban DD tidak sesuai dengan ekspektasi.  Di Sulteng, ada saja desa yang pengelolaan dananya bermasalah. Bahkan ada berbuntut ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Contoh teranyar di Kabupaten Sigi,  15 kepala desa diberhentikan sementara.  Penyebabnya karena  para Kades tidak menyelesaikan  laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan desa.

Berdasarkan data yang diperoleh Radar Sulteng, 15 Kades  di Kabupaten Sigi diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati Sigi, Nomor 140-088-tahun 2017, lantaran tidak menyelesaikan tugasnya sebagai Kades untuk LPj pengelolaan administrasi keuangan desa.

Ke 15 Kades yang diberhentikan sementara itu adalah, Kades Baluase Ridwan, Kades Salua Yohanis Romang, Kades Watunonju Suaib, Kades Sunju Amir Muse, Kades Tinggede Selatan Ihlas, Kades Panasibaja Enar, Kades Balane Sukirman.

Selanjutnya, Kades Uwemanje Zakaria, Kades Sibowi Ilham  SE, Kades Sibalaya Barat Fauzi, Kades Tuva Bahtiar, Kades Sintuwu Abidin, Kades Tangkulowi Kristison Towimba, Kades Poleroa Makuhi Karter Kuna, dan Kades Tomua Kornelius Gaspar Ussu.

Pemberhentian ini berdasarkan ketentuan pasal 9 huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 bahwa Kades dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kades.

Kepala Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Sigi, Anwar SSos MM mengatakan, 15 Kades yang diberhentikan sementara ini, akan diberikan waktu paling lambat 60 hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) tertanggal 18 April 2017, untuk menyelesaikan kewajibannya dalam proses administrasi pengelolaan keuangan desa.

“Apabila dalam tenggang waktu yang diberikan yakni 60 hari kalender tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka akan dilakukan pemberhentian permanen dari jabatan kepala desa,” tegas Anwar.

Penggunaan Dana Desa bermasalah juga terjadi di daerah lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut kasus DD yang terjadi di Provinsi Sulteng, yang memiliki 13 Kabupaten dan satu Kota, yakni Kabupaten Buol, Tolitoli, Donggala, Sigi, Parigi Moutong (Parimo), Tojo Unauna (Touna), Poso, Banggai, Banggai Kepulauan (Bangkep), Banggai Laut (Balut), Morowali, dan Morowali Utara (Morut), dan satu pemerintahan Kota yaitu Kota Palu.

Penggunaan dana desa di Kabupaten Donggala juga bermasalah. Bahkan sang kades kini menghadapi tuntutan hukum. Adalah  Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, yang berjarak sekira 200 km dari Kota Palu. Sang Kades kini dituntut 1,6 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Palu.

Sementara  di Kabupaten Bangkep, dugaan penyimpangan DD oleh para Kades dilakukan cukup serius. Inspektorat Kabupaten Bangkep, telah mendalami lima desa yang bermasalah dengan DD maupun ADD. Bahkan telah menjadi bahan laporan kepolisian.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangkep, Raden I Putu, menyatakan, pihaknya dimintai data oleh kepolisian terkait desa yang bermasalah. “Bahkan setiap temuan polisi, itu juga sumber awalnya dari hasil pemeriksaan kami,”kata Raden.

Raden menyebut terdapat lima desa bermasalah diantaranya Desa Melekesek, Bangunemo dan Desa Manduk. Serta dua lainnya yang masih dalam pemeriksaan. “Bukan cuma Desa Meselesek, Bangunemo dan Desa Mandok. Namun ada satu desa lagi yang kerugiannya seratus juta lebih. Kemungkinan akan ditambah dengan satu desa lagi.

Satu desa, dari lima desa  yang ditengarai bermasalah yakni Desa Tunggaling Kecamatan Peling Tengah, yang sudah dilapor masyarakat. Sementara satu desa lainnya, Inspektur bungkam dengan alasan pemeriksaan.

Dari lima desa, hanya satu desa yang dijabat oleh masyarakat berdasarkan pemilihan. Sementara lainnya berstatus PNS yang berstatus pejabat sementara Kades.

Terkait dengan dugaan penggelapan DD oleh Pjs Kades Bangunemo dan Mandok, sampai saat ini masih buron.

Informasi yang diperoleh dari warga Bulagi, Pjs Kades tersebut diduga telah melarikan diri ke Kota Palu.

Terpisah, kasat Reskrim Polres Bangkep, Iptu Hasanuddin mengaku, menyeriusi kasus DD itu. Hanya saja, polisi meminta kepada warga bersama dengan Ketua BPD agar secepatnya melaporkan kasus itu secara resmi ke Polres.

Pertanggungjawaban DD dan ADD di dua desa di Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Bangkep bermasalah. Pasalnya, dana yang dicairkan pada tahun 2016 itu,  sampai saat ini raib.

Modusnya sama. Dana kedua desa tersebut, dipinjam oknum Kades EK dan AN yang ditugaskan sebagai Pjs Desa Bangunemo dan Desa Mandok.

Pada media ini salah seorang warga Nangunemo yang enggan dikorankan namanya, menyebutkan DD yang cair di dua desa tersebut telah dipinjam kedua Pjs Kades tersebut dari bendahara sebesar Rp 150 juta.

Ironisnya DD tersebut dipinjam tanpa kuitansi. Dengan saling percaya saja bendahara mencairkan uang tersebut.

Hal yang sama dilakukan oknum Pjs Kades Mandok dengan pinjaman mencapai Rp100 juta.

“Setelah dana desa tersebut dipinjam tahun 2016, hingga saat ini oknum kedua kades EK dan AN tak lagi melaksanakan tugasnya sebagai Pjs Kades. Keberadaanya tidak diketahui,” ujarnya.

Terpisah, Kapolsek Bulagi Iptu Jamin Dukalang, yang dikonfirmasi media ini mengaku belum menerima laporan. “Terkait apakah sudah ada laporan masyarakat Desa Bangunemo dan Mandok tentang DD yang raib itu, kami sudah pernah didatangi ketua BPD Desa Bangunemo, hanya sebatas konsultasi tentang DD yang dipinjam oknum EK dan AN belum buka laporan,” ujarnya.

Diperoleh informasi, oknum Kades Mandok Ek mendapat pekerjaan jalan kantong produksi di Desa Mandok tahun 2016 sebesar Rp 200 juta, tidak dilaksanakan namun dananya telah dicairkan 100 persen.

Sedangkan di Kabupaten Morut lima Kadesnya kini  terancam diberhentikan sementara. Sanksi ini berlaku jika mereka gagal memasukan LPj penggunaan DD dan ADD tahun 2016.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Morut, Romelius Sapara, menyebutkan hingga akhir April 2017 masih tersisa sembilan desa belum memasukan LPj keuangan desa tahun anggaran 2016.

Desa tersebut mulai dari Desa Towara, Bunta dan Bimor Jaya di wilayah Kecamatan Petasia Timur. Kemudian Desa Tambarobone dan Tokonanaka Kecamatan Bungku Utara. Serta Desa Lijo, Uepakatu, dan Winangabingo Kecamatan Mamosalato, serta Korowou Kecamatan Lembo.

“Kami sudah mengirimkan surat peringatan pertama kepada sembilan kepala desa tersebut,” kata Romelius saat dihubungi Radar Sulteng, Kamis (25/5).

Sejak surat pertama itu dilayangkan, dia belum menerima laporan jumlah LPj DD dan ADD 2016, yang masuk ke Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Morut. “Kami sudah memberikan waktu cukup panjang. Jika belum memasukan LPj sampai batas waktu itu maka kepala desa ini diberhentikan sementara,” tegas Romelius.

Menurut salah satu staf Bidang Perbendaharaan BPKD Morut saat dihubungi terpisah, menyebutkan masih tersisa Desa Towara, Bunta, Korowou, Lijo dan Tokonanaka yang belum memasukan LPj.  “Sampai hari ini, kami belum menerima LPj kelima desa tersebut,” jelas Maya.

Berbeda dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso juga sudah mengantisipasi akan adanya penyelewengan DD. Pemkab bersama Pemerintahan Desa (Pemdes) se-Kabupaten Poso bersepakat membawa dan membahas permasalahan pengelolaan DD yang terjadi selama ini ke forum rapat kerja (Raker) Bupati dengan jajaran Pemkab, Camat, Lurah/Kades, kepala LPM dan BPD tahun 2017, Kamis (25/5).

Di forum besar dan komplit ini, diharapkan semua masalah yang berkaitan dengan pengelolaaan DD dapat terselesaikan. Kegiatan Raker Bupati dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setkab Poso. “Pengelolaan dana desa menjadi salah satu isu yang diangkat dan dibahas di forum Raker Bupati kali ini. Sebagaimana diketahui, pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat sensitif dan rawan penyelewengan, sehingga butuh kesepahaman solusi agar dana desa bisa terkelola secara baik dan tepat sasaran,” kata kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Poso, Henry Padaga MSi, di sela-sela rapat berlangsung.

Sebagaimana lazimnya, masalah pengelolaan DD muncul saat pelaksanaan fisik di lapangan, dan juga saat membuat pertanggungjawaban hingga berdampak pada pencairan dana tahap lanjut.

Selain DD, Raker Bupati bersama Camat dan seluruh perangkat di level desa tersebut juga membahas soal tata kelola pemerintahan secara makro. Tujuannya adalah untuk merumuskan langkah-langkah strategis pemerintah daerah tentang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan daerah berdasar visi misi bupati tahun 2016-2021. Raker juga mengharapkan agar aparatur pemerintah desa dan kelurahan diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip utama dalam sistem tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel. “Semua bermuara pada keinginan mewujudkan Poso CERDAS,” tandas Henry Padaga.

Dana Desa Belum Cair 

Nah, di Kabupaten Buol, sekira 806 km arah Utara dari Kota Palu,  Dana desa kini belum cair  untuk tahun 2017. Menjadi masalah bagi pemerintah desa, lantaran  empat bulan belakangan pekerjaan fisik infrasturkur pedesaannya belum dilaksanakan. Pasalnya, anggaran DD yang bersumber dari APBN yang dikucurkan pemerintah pusat tak kunjung cair. Padahal saat ini, sudah masuk Triwulan II (TW II), namun  program kegiatan belum dimulakan.

”Kami sementara menunggu dana yang dikucurkan lewat Kementrian Keuangan yang sampai saat ini belum masuk transferannya, ”ungkap Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD), Drs Masrul Day Hasim.

Dijelaskannya, pencairan DD tahap pertama tidak ada masalah dengan Kementrian Keuangan (Kemenkeu), sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran untuk program kegiatan di desa. Pemkab Buol telah menindaklanjuti sekaligus melaporkan mekanisme aturan pencairan dana tahap pertama sesuai ketentuan.

Kabupaten Buol pada tahun ini mendapat bantuan DD kurang lebih Rp 85 miliar, atau  naik Rp 20 miliar dari tahun lalu. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 108 desa, dan kini tinggal menunggu realisasi pencarian dari pusat untuk pelaksanaan kegiatan fisik.

Dia mengatakan untuk ADD yang bersumber dari APBD kabupaten TW I sudah ditransfer ke masing-masing rekening pengguna anggaran di desa, kecuali desa yang belum  melakukan kewajibannya membuat LPj kegiatan di bulan sebelumnya. Karena itu menjadi syarat utama  yang harus dipenuhi para Kades untuk mendapatkan alokasi anggaran di desanya. ”Untuk ADD sudah 70-an desa mencairkan anggaran, dan desa lain yang belum masih kami tunggu pertanggung jawabannya,”tandas Masrul.

Permasalahan dana desa juga ditanggapi para wakil rakyat yang ada di Kabupaten Bangkep. Menurut Ketua DPRD Bangkep, M Rishal Arwie SPd.I sangat mendukung penuntasan pengusutan DD bermasalah. Disamping DPRD Kabupaten Bangkep telah membentuk Pansus, termasuk di dalamnya mengenai ADD, DPRD Bangkep juga mendukung langkah proaktif aparat penegak hukum dalam memproses oknum Kades bermasalah.

Rishal mengatakan, penyimpangan DD maupun ADD ada yang bisa ditolelir dan tidak. Yang bisa ditolelir bila terkait dengan kekeliruan administrasi. Namun beda, bila ada yang berniat dan mencuri. “Yang di Desa Bangunemo, Malekesek, Mandok, dan di Desa Tunggaling itu parah. Silakan saja diproses,” jelasnya, akhir pekan lalu.

Rishal tidak menampik, penyelewengan DD di Bangkep rawan. Bila dibiarkan akan ada oknum-oknum Kades lain yang berbuat serupa. Bagaimana tidak, ada oknum Kades menggelapkan DD yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, dia menegaskan, para penyeleweng DD dan ADD harus dihukum berat.

Disamping itu ada yang melakukan markup dan pekerjaan fiktif. “Dengan kasus tersebut, kami harus tegas. Aparat juga harus tegas agar tidak ada lagi terjadi di tahun berikutnya, kades nakal proses harus diproses secara hukum,” tegas Rishal. (ndr, bar/cdy/ham/sal/bud/tam/mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.