Perwakilan Kementerian Melihat Langsung Tambang Emas Ilegal di Poboya

- Periklanan -

TAMBANG ILEGAL: Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, MR Karliansyah (kiri) memperhatikan selang yang digunakan untuk menyiram material di kawasan tambang Poboya, Senin (14/2). (Foto: Safrudin)

POBOYA kian menarik perhatian banyak elemen. Bahkan dua Kementerian di negara ini, datang ke Palu untuk melihat langsung lokasi pertambangan ilegal yang terletak di Vatutempa, Kelurahan Poboya, Kecamaran Mantikulore itu.

Laporan: Safrudin


USAI makan siang bersama di Kantor Gubernur, tim yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kota, serta Dinas Kehutanan Provinsi bergegas keluar kantor Gubernur untuk naik ke mobil yang sudah siap mengantar hingga ke tambang emas di Poboya.

Ada 7 mobil yang berangkat dengan memuat 20 orang untuk sampai ke lokasi tambang yang terletak kurang lebih 8 KM dari pusat kota Palu itu.

Mobil terdepan yang menjadi penunjuk jalan merupakan mobil yang ditumpangi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (Abd Rahim). Karena satu hari sebelumnya, Kepala DLH Provinsi sudah terlebih dahulu meninjau kawasan tambang itu. Sementara mobil yang saya tumpangi berada pada urutan ke empat, bersama dengan Perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tia serta Kepala Bidang Tata Lingkungan pada DLH Provinsi Sulteng, Muhlis Lamboka.

Jalan yang kami tempuh melewati Kelurahan Lasoani, ke arah kiri tepat di kantor Kelurahan, jalan lurus namun tidak merata hingga mencapai sungai tempat mengambil air yang digunakan untuk menyiram material perendaman. Dari sungai tersebut, jalanan mulai menanjak dengan tekstur tanah yang bergelombang hingga kami mencapai kawasan perendaman di areal tambang Poboya.

Tidak seperti biasanya, kawasan tambang yang ramai dengan aktivitas truk yang lalu lalang itu, siang kemarin tampak lengang. Hanya ada beberapa mobil pick up yang tampak memuat puluhan karung material. Kemungkinan mobil tersebut usai mengambil sisa kerukan dari alat berat yang belum sempat dimuat ke perendaman.

- Periklanan -

Masyarakat di sekitaran tambang tampak memperhatikan mobil yang kami naiki, mungkin mereka bertanya-tanya. Siapa lagi yang datang? Setelah 27 Januari yang lalu tim dari Mabes Polri datang ke lokasi tambang tersebut yang mengakibatkan hingga saat ini belum ada aktivitas pengerukan di kawasan tambang.

Sesampai di kawasan tambang, dua perwakilan Kementerian negara ini terkejut melihat gunung indah yang mengelilingi kota Palu dikeruk oleh penambang ilegal.

“Saya sudah lihat langsung lokasinya, areal ini jelas masuk kawasan Tahura yang jelas melanggar aturan,” kata Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Drs MR Karliansyah MS, kepada media ini saat berada di puncak perendaman emas, Senin (14/2).

Untuk naik ke puncak perendaman emas yang kurang lebih setinggi 4 meter itu, kami harus saling membantu satu sama lain. Material yang licin itu menjadi penghambat untuk sampai ke puncak perendaman. Namun dengan saling memegang dan tarik menarik satu sama lain, akhirnya kami semua bisa sampai ke puncak perendaman.

Dari puncak perendaman yang kami naiki itu, baik perwakilan Kementerian LHK, Karliansyah, Kementerian ESDM, Tia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, Abd Rahim, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, Nahardi serta tim yang lain, menyaksikan secara langsung proses perendaman yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Perendaman yang berada sekitar 40 meter tepat di depan kami bahkan masih mengeluarkan asap yang menandakan reaksi kimianya masih terjadi.

“Sudah ada beberapa lokasi tambang seperti ini yang kami tutup sebelumnya,” ucap Karliansyah optimis.

Sekalipun tidak mendapati alat berat dan truk yang beroperasi, karena sejak tanggal 27 Januari yang lalu aktivitas tambang sempat terhenti dengan adanya sidak yang dilakukan Mabes Polri, namun Karliansyah meyakini jika aktivitas tambang tidak dihentikan, maka akan sangat berdampak berbahaya bagi masyarakat.

Banyak pihak yang berharap dengan adanya tinjauan langsung dari 2 Kementerian ini, akan mempercepat pemberhentian aktivitas tambang yang ilegal tersebut. **

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.