Pertanyakan Ijazah Bermasalah Milik Kades

- Periklanan -

PALU-Warga Desa Pangalasiang yang membludak di halaman gedung PTUN Palu, Senin (27/7), tak puas dengan hasil keputusan sidang yang berlangsung selama tujuh bulan, atau 16 kali sidang yang berlangsung di PTUN Palu.

” Kami terus terang tidak puas dengan hasil sidang ini. Kami pertanyakan kepemilikan ijazah bermasalah dari kepala desa saat ini, ” teriak beberapa warga Desa Pangalasiang yang datang dari jauh ingin melihat sebuah keadilan dalam perkara tersebut, usai sidang pukul 13.00 Wita.

Namun akhirnya warga Desa Pangalasiang meninggalkan gedung PTUN dengan tertib, beberapa tokoh masyarakat meminta kesabaran atas putusan perkara yang telah mendapatkan perhatian masyaraat di Sulawesi Tengah ini.

Sementara itu, Penasehat Hukum Penggugat, Djamaluddin, Abd Haris Dg Nappa, SH, menyatakan masih pikir-pikir terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT TUN di Makassar, atau menerima hasil putusan PTUN Palu terhadap gugatan Penguggat.

“Kami masih membahas secara internal dengan tim hukum kami, dan juga sedang mendiskusikan hasil sidang PTUN dengan Penggugat bapak Djamaluddin, “ kata Abd Haris Dg Nappa.

Mengenai apakah akan dilanjutkan ke upaya banding di PT TU&N Makassar atau menerima akan kami kabarkan, sebab kami Penggugat diberi kesempatan selama 14 hari untuk memikirkan atau bersikap secara hukum apakah menerima putusan PTUN atau melakukan uaya hukum banding.

- Periklanan -

Demikian pula yang dikatakan Penggugat, Djamaludin, usai persidangan, dirinya belum menyatakan sikap apakah lanjut ke upaya hukum banding atau menerima putusan PTUN, karena masih ada waktu 14 hari seperti yang diberikan majelis hakim.

“ Saya dan tim Penasehat Hukum masih akan berdiskusi membahas masalah ini, putusan PTUN, “ ujar Djamaluddin.

Dengan hasil putusan PTUN kemarin, Penasehat Hukum Abd Haris Dg Nappa, mengaku sangat kecewa dengan putusan itu. Dia menyatakan mestinya sejak awal majelis hakim sudah memberitahukan kepada pihak penggugat secara tegas, bila gugatan yang akan dilakukan itu tidak diterima pengadilan.

Dia menyatakan diawal persidangan di PTUN saat pemeriksaan persiapan atau dismissal, sebaiknya hakim sudah memberikan masukan atau pendapat dan pandangan bahwa gugatan yang akan dilakukan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pangalasiang itu tidak masuk ranah perbuatan administrasi. Tetapi hakim saat itu memberi sinyal bahwa perkara ini dilanjutkan, dengan menyatakan didaftarkan saja perbaikan gugatan bersama objek sengketanya. Hingga amar putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima.

“Pemeriksaan dismissal kan itu 30 hari lamanya. Tetapi, menjelang akhir dismissal seharusnya hakim yang akan mengadili kasus ini memberitahukan kepada kami bahwa gugatan tidak diterima. Bukannya membiarkan kasus ini dibawa terus ke pemeriksaan fakta-fakta tentang objek sengketa di pengadilan hingga 16 kali sidang atau selama tujuh bulan penuh persidangan ini berjalan, “ papar Haris.

Seperti diketahui, hasil sidang perkara 03, yakni gugatan hasil Pilkades Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dalam amar putusan majelis hakim yang dipimpin Yohannes Christian Motulo, SH, didampingi hakim anggota Slamet Riyadi, SH, dan Richard Tulus, SH, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Pada kesempatan sidang Senin kemarin, hadir para pihak yang diwakili penasehat hukumnya masing-masing dari Penggugat Abd Haris Dg Nappa, SH. Penasehat Hukum Tergugat satu diwakili Misbachuddin, SH, MH, dan perwakilan dari tergugat II intervensi diwakili tim kuasa hukumnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.