alexametrics Pertanahan Touna Serahkan 1.500 Sertifikat Redistribusi Tanah – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pertanahan Touna Serahkan 1.500 Sertifikat Redistribusi Tanah

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOUNA-Dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) ke-61 tepatnya pada 24 September 2021, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertipikat redistribusi tanah objek reformasi agraria sejumlah 124.120 bidang, di 26 Propinsi terdiri dari 127 Kabupaten secara virtual, di antaranya Kabupaten Tojo Unauna (Touna) secara simbolis sebanyak 1.500 sertifikat kepada masyarakat petani dan pekebun yang ada di 17 desa se Kabupaten Touna.

Khusus untuk Kabupaten Touna, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (22/9), yang turut dihadiri Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Touna, Syarif Lasawedi, Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kabupaten Touna Rusli M. Mau, anggota DPRD Touna, Kepala Seksi (Kasi) Datun Kejari Touna, Kabag Sumda Polres Touna, Kepala Bappeda Touna, Sekretaris Dinas Pertanian, Kabag Tapem, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Asep Dedy Warsita, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Leo Baskoro, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Martinus Tamalowu, para Kepala Desa (Kades), serta masyarakat penerima sertifikat.

Usai penyerahan sertifikat, Kakan Pertanahan Touna Rusli M. Mau menjelaskan proses penyerahan sertifikat telah dilakukan di 26 provinsi dan 124 kabupaten/kota.

Untuk Sulteng ada lima kabupaten yang sudah menyelesaikan sertifikat redistribusi hasil reformasi agrarian, dengan total sertifikat 5.286 bidang. Khusus untuk Kabupaten Touna ada 1.500 yang sudah selesai, dan telah diserahkan.

“Jadi 1.500 itu terdiri dari 17 desa dan 4 kecamatan itu kami selesaikan kurang lebih waktu tiga bulan, dan sudah selesai pada tanggal 28 Juni 2021. Sebenarnya, dari bulan Juni itu akan kami serahkan tetapi perintah dari pusat akan diserahkan oleh Presiden dan alhamdulillah pada hari ini telah diserahkan,”kata Rusli M. Mau.

Dijelaskannya, penyerahan sertifikat redistribusi tanah pertanian hasil dari reforma agraria.

“ Jadi, 1.500 itu satu kegiatan dan masih ada lagi yang sementara kita kerjakan yaitu kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebanyak 6.123, yang sebagian juga telah kita serahkan seperti di Desa Tampanombo, Bonebae II, dan kami programkan diakhir tahun itu akan kita serahkan. Tetapi kita harus menunggu dulu jadwal dari pusat, “ paparnya.

Menurutnya, asal mulanya program redistribusi ini adalah karena petani kita di Indonesia itu rata-rata mempunyai tanah minimum. Nah, dengan program sertifikasi redistribusi yang sebagian berasal dari pelepasan kawasan hutan, selanjutnya diberikan kepada petani agar supaya luas tanah pertaniannya bertambah.

“Selama ini, tanah pertanian yang mereka kelola itu minimum dengan adanya program ini luas tanah pertanian itu bertambah, “jelasnya.

Untuk itu, harapannya seperti yang disampaikan Presiden bahwa tujuannya itu petani diberikan tanah agar tanah ini bisa dikelola oleh yang bersangkutan, jangan dialihkan. Karena pemerintah sudah berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan. Konflik permasalahan tanah termasuk pelepasan kawasan hutan supaya bisa masyarakat petani yang menguasai bisa diberikan sertifikatnya, dan bisa dikelola dengan maksimal.

“ Tetapi jika sudah diberikan sertifikat kemudian dialihkan atau dijual, itu artinya tujuan pemerintah tidak tercapai. Program ini tiap tahun ada, pada tahun lalu kita 1.500 bidang juga sudah kita serahkan diakhir tahun lalu,” pungkasnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.