Perspektif Islam Terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

Oleh: Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag *)

- Periklanan -

Pendahuluan

Berbicara tentang empat pilar kebangsaan dalam perspektif Islam, sebagaimana tercermin dari judul tulisan ini, pada prinsipnya mengarahkan kita kepada diskursus klasik tentang hubungan antara Islam dan Negara. Menguraikan hubungan antara agama dan negara bukanlah pekerjaan yang mudah. Jalinan hubungannya telah memancing perdebatan yang sangat dinamis dalam ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan yang sering diperdebatkan adalah keberadaan posisi agama dalam hubungan dengan Negara.

Dalam perjalanan sejarah negeri ini, perdebatan tersebut telah dimulai sejak awal kemerdekaan, pada masa pembentukan negara bangsa, tatkala para pendiri negara kita (the founding fathers) dihadapkan pada persoalan prinsipil, yakni di atas dasar apa negara Indonesia didirikan dan dioperasikan kelak. Perdebatan itu dianggap selesai ketika disepakati rumusan Jakarta Charter (Piagam Jakarta 22 Juni 1945). Kemudian kompromi dilakukan ketika pengesahan UUD pada 18 Agustus 1945 dari Piagam Jakarta, yang menghapuskan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Akhir-akhir ini, isu ini kembali menguat di kalangan sekelompok orang yang ingin merubah prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke dalam bentuk Negara yang berasaskan agama (Islam).

Sekilas tentang hubungan Islam dan Negara

Masa Indonesia merdeka adalah saat paling penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dengan semangat membawa perubahan nilai-nilai revolusioner dalam tata hukum di Indonesia, termasuk perjuangan para tokohnya dalam menjadikan hukum Islam sebagai dasar tata hukum Indonesia.

Ketika UUD 1945 akan disahkan, dialektika mengenai relasi agama dan negara menjadi awal perdebatan yang menguras energi. Waktu itu ada perbedaan pandangan yang cukup tajam di antara para founding fathers yaitu, antara faksi Islam dan faksi nasionalis dalam sidang BPUPKI. Faksi Islam menghendaki negara berdasar Islam, sedangkan faksi nasionalis menginginkan negara yang tidak berdasarkan agama. Faksi Islam berprinsip bahwa agama, dalam hal ini Islam, tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan, karena agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga hubungan sesama manusia, lingkungan dan alam semesta. Sedangkan faksi nasionalis berprinsip bahwa agama dan negara harus dipisahkan secara tegas dan proporsional, dengan keyakinan bahwa fungsi agama hanya mengurusi ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dan urusan pribadi saja, sementara negara memang merupakan masalah politik yang berurusan dengan duniawi.
Sekalipun proses perdebatan mengenai pilihan dasar negara sangat keras, perdebatan itu berakhir pada suatu titik kompromi atau kesepakatan (concensus) yang dituangkan dalam Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan UUD, tanggal 22 Juni 1945.

Prinsipnya, piagam ini merupakan kontrak sosial dari wakil-wakil yang ada dalam forum penyusunan UUD tersebut.5 Namun, kompromi yang tertuang dalam Piagam Jakarta itu diformulasikan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, dengan alasan kekhawatiran kalangan rakyat Indonesia Timur terhadap kandungan yang ada dalam Piagam Jakarta. Alhasil, “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta di hilangkan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Proses pembentukan Konstitusi di Konstituante sepanjang rentang 1957-1959 menjadi faktor pemicu mencuatnya kembali dialektika agama dan negara. Arus pemikiran yang digagas oleh faksi nasionalis Islam dengan dasar negara Islam ataupun faksi nasionalis sekuler mewarnai perdebatan-perdebatan dalam sidang Konstituante. Dalam hal ini, faksi nasionalis mengusulkan Pancasila, sedangkan faksi Islam menyodorkan Islam sebagai dasar negara.

Tetapi, upaya ini menemui jalan buntu, dan dengan alasan Konstituante telah gagal memenuhi tugasnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Walaupun demikian, Dekrit Presiden nampaknya mengakomodasi dua arus pemikiran yang berkembang dalam Konstituante, yaitu dengan mengakomodasi pandangan faksi Islam dengan mencantumkan dalam salah satu konsiderannya bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945, dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Hal ini tentu saja memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD 1945, sehingga dapat dikatakan kedudukan hukum Islam dalam UUD 1945 sesudah Dekrit Presiden lebih kuat daripada dalam UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI. Karena, penerimaan hukum Islam telah menjadi sumber otoritatif dalam hukum tata negara Indonesia, dan bukan lagi sekedar sumber persuasif.

Pada perkembangan selanjutnya, politik hukum Orde baru terhadap hukum Islam secara praktis-empiris tidak saja mengukuhkan sejarah perkembangan hukum Islam sebagai hukum positif ke dalam model pelembagaan yuridis, akan tetapi telah menempatkannya pada posisi yang penting, meski masih dalam batas-batas tertentu. Pada sisi lain, pada era ini, dengan ditetapkan UU No.8 tahun 1985 tentang UU Keormasan, maka partai politik dan ormas di Indonesia sejak tahun 1985 diwajibkan mencantumkan asas tunggal, yaitu Pancasila. Hal ini menimbulkan hubungan antara negara dan Islam kembali bergejolak.

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dalam Perspektif Islam

Seperti dipaparkan pada bagian sebelumnya, bahwa hubungan antara Islam dan Negara telah terjalin sejak awal berdirinya republik ini. Para tokoh Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dalam perumusan prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI secara normatif tidak dapat dipertentangkan dengan Islam sama sekali, karena empat pilar kebangsaan tersebut bagian dari ijtihad para tokoh Islam dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pada aspek teologis, Islam dalam hubungannya dengan Negara harus dilihat dari dua sisi. Pada satu sisi, Alquran tidak menyebutkan bentuk negara tertentu yang harus diikuti oleh kaum muslim, akan tetapi di sisi lain banyak ayat Alquran yang mengandung nilai-nilai dan konsepsi politik dalam bernegara. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki pilihan menganut model atau bentuk negara berdasarkan kondisi kebangsaan.

Persoalan penting antara bidang agama dan bidang politik (atau bidang kehidupan duniawi manapun) ialah bahwa dari segi etis, khususnya segi tujuan yang merupakan jawaban atas pertanyaan “untuk apa” tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan. Hal itu diharapkan agar tumbuh kegiatan politik yang bermoral tinggi atau berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama. Tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praktis dan teknisnya, politik adalah wewenang manusia, melalui pemikiran rasionalnya (yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijtihad).
Islam sebagai agama, tidak menentukan suatu sistem atau bentuk pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim, karena adagium tentang relevansi dan kesesuaian agama Islam untuk sepanjang waktu dan tempat “ṣālih likulli makān wa

- Periklanan -

zamān” menuntut agar persoalan duniawi (sekuler) yang bersifat evolutif harus diserahkan kepada ijtihad dan penalaran kaum Muslim sendiri. Oleh karena Islam tidak menentukan bentuk dan corak maupun dasar negara tertentu bagi kaum Muslim, maka mereka memiliki ruang kebebasan untuk memilih bentuk Negara dan politik pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosio-geografis dan akar kultural kebangsaannya, guna mengatur mekanisme dan tata kehidupan mereka dalam bernegara.

Harus dicatat, pemerintahan Islam yang pertama di Madinah berproses secara alami dan bukan dipaksakan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah saw justru menciptakan suasana aman dan kondusif (bukan teror) bagi semua elemen masyarakat, muslim dan non-muslim, melalui Piagam Madinah. Pemerintahan Madinah terbentuk setelah terbentuknya kultur islami dalam praktek kehidupan masyarakat Madinah.

Islam sama sekali tidak membolehkan radikalisme. Karena Islam adalah agama rahmatan lil’alamin. Islam tidak memperkenankan kekerasan sebagai metode menyelesaikan masalah, termasuk dengan dalih mendirikan Negara Islam.

Syariat Islam diturunkan kepada manusia untuk menjaga irama fondasi kehidupan yang dalam ushul fiqh dikenal dengan maqasid asy-syari’ah untuk memelihara hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan (al-umūr al-ḍarūriyyah). Apabila sendi-sendi ini tidak ada, kehidupan manusia akan menjadi kacau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukrawi tidak bakal dinikmati. Al-umūr al-ḍarūriyyah ini meliputi:

1. Hifz an-nafs, melindungi keselamatan fisik atau jiwa manusia dari tindakan kekerasan di luar ketentuan hukum.

2. Hifz ad-din, melindungi keyakinan atas suatu agama.

3. Hifz an-nasb, menjaga kelangsungan hidup dengan melindungi keturunan atau keluarga.

4. Hifz al-mal, melindungi hak milik pribadi atau harta benda.

5. Hifz al-aql, melindungi kebebasan berfikir.

Dengan demikian syariat Islam pada dasarnya melindungi dan menghargai manusia sebagai individu yang bermartabat. Semua tindakan yang melawan kebebasan dan martabat manusia, bertentangan dengan syariat. Untuk mewujudkan itu semua, syariat Islam selain berfungsi melindungi seluruh dimensi kemanusiaan, juga diturunkan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan hidupnya, bukan membuat hidup jadi sulit. Islam melindungi hak hidup manusia, karena itu perbuatan melawan hak ini tidak diperkenankan.

Oleh karena itu, setiap kelompok, gerakan, aliran atau pemikiran yang mengatas-namakan Islam tetapi dalam prakteknya bertentangan dengan maqashid syariah sebagaimana yang dipaparkan di atas, tidak dapat dibenarkan.

Agama Islam sangat memperhatikan kemaslahatan individual maupun kolektif secara keseluruhan. Karenanya, tidak ada suatu kemaslahatan individu atau pun kolektif yang melampui kemaslahatan lainnya. Akan tetapi, jika ada benturan antara dua kepentingan (kemaslahatan) itu, maka kepentingan kolektif
akan diutamakan daripada kepentingan individu. Ini sejalan dengan kaidah, “jika ada dua madlarat maka yang lebih besar ditolak (dijaga) dengan mengesampingkan madlarat yang lebih kecil” (yudfa’u akbar al-dharurain bi al-akhaff minhuma).

Penutup

Bagi umat Islam Indonesia, yang hidup dalam konteks budaya dan agama yang beragam, maka empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI) adalah sebuah pilihan terbaik dari aspek kemaslahatan, dan karenanya empat pilar ini harus dapat dijaga, diperkokoh dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

*) Penulis merupakan Ketua MUI Kota Palu yang juga sekaligus Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.