DONGGALA-Sudah hampir 3 tahun sejak terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami 28 September 2018, penyelesaian pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala belum juga tuntas.
Dimana informasi yang diterima oleh masyarakat penyintas di Kecamatan Sirenja, bahwa progres pengerjaan Huntap di Lompio baru 70 persen dari target 283 unit, Tanjung Padang 1 progresnya baru 60 persen dari target 66 unit, Tanjung Padang 2 progresnya baru 30 persen dari target 37 unit, Tanjung Padang 3 progresnya baru 25 persen dari target 10 unit, sedangkan Lende dengan target 66 unit, Tompe 1 dengan target 78 unit, Tompe 2 dengan target 50 unit, dan Tompe 3 dengan target 125 unit belum dilakukan pembangunan Huntap dengan alasan masih proses pembebasan lahan.
Tokoh masyarakat Sirenja, Riswan, menjelaskan bahwa selain persoalan pembangunan Huntap yang belum tuntas tersebut, terdapat persoalan sewa atau kontrak lahan yang dipergunakan untuk hunian sementara (Huntara) di Desa Tompe akan berakhir pada 28 September 2021. Sehingga, Riswan mempertanyakan, apabila sewa lahan Huntara berakhir dan Huntap belum ada, maka masyarakat penyintas akan tinggal dimana. Untuk itu, Riswan berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala harus segera mencari solusi persoalan-persoalan tersebut.
“Sejauh ini masyarakat penyintas di Kecamatan Sirenja telah melakukan berbagai upaya dalam menuntut hak-hak bagi masyarakat penyintas, baik melakukan pertemuan dengan bupati, DPRD, hingga aksi unjukrasa, namun masyarakat penyintas di Kecamatan Sirenja dengan tegas menjunjung Kamtibmas, ” kata Riswan.
“Masyarakat kiranya bisa lebih selektif dalam menerima informasi dan bijak dalam bermedia social. Serta masyarakat Sirenja siap untuk terus bersinergi dengan Polri dalam mewujudkan Kamtibmas di Kabupaten Donggala, ” lanjut Riswan.(mch)
