Perpanjangan Darurat Bencana, Maksimalkan Asistensi Pemda

- Periklanan -

PALU – Komnas HAM-RI Perwakilan Sulteng, sangat mengapresiasi pelaksanaan Rapat Evaluasi Perpanjangan Tahap Status Transisi Darurat Bencana Sulteng. Namun demikian, catatan pentingnya, segala soal, kekurangan lainnya yang mengemuka dalam rapat evaluasi, jangan hanya sekedar dijadikan catatan saja.
Bagaimana segala kekurangan, kendala dan masalah menjadi rekomendasi yang harus dilaksanakan pada tahap selanjutnya atau pada tahap perpanjangan transisi darurat ke pemulihan, jika tahap perpanjangan itu dilakukan. “Jangan hanya menjadi tumpukan dokumen sebagai bahan santapan rayap. Apalagi hanya dijadikan alasan agar tahap transisi darurat ke pemulihan dilakukan perpanjangan,” ungkap Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Perwakilan Sulteng Dedi Askari dalam press relase, Selasa (19/2).
Untuk itu kata Dedy, harus dipastikan semuanya dapat dilakukan perbaikan, pastikan segala sesuatunya dapat dilakukan dengan cepat, tepat efisien. Sebab yang patut diingat, jika perpanjangan itu sampai dilakukan, konsekwensinya sama dengan memperpanjang penderitaan masyarakat korban yang masih bertahan di 400 titik tenda-tenda pengungsian. Pada tahap selanjutnya agar benar- benar diingat, khususnya bagi pemerinta pusat. Maksimalkan fasilitasi dan asistensi Pemprov dan Pemkab/Pemkot, bukan intervensi sebagai mana yang dilakukan selama ini.
Dedy mengapresiasi Wapres yang telah menegaskan komitmennya untuk segera menginstruksikan PLN agar segera penuhi kebutuhan listrik di huntara-huntara yang sudah ada. “Ini baru benar, fasilitasi segala yang kurang, beri keleluasaan Pemprov, serta yang paling penting dan mendasar bangun komunikasi dan koordinasi yang evektif dengan semua pihak,” jelasnya.
Dengan memaksimalkan penggunaan resources lokal, khususnya SDM-SDM lokal yang potensial. Koordinasi dengan rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk pelibatan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, khususnya dari program studi pendidikan, tehnik dan lain-lain. “Dorong Ormas dan organisasi lokal untuk bersama-bersama bergotong-royong bangun Sulteng yang lebih hebat dan bermartabat,” katanya.
Ditambahkannya, sementara untuk kepentingan pengawasan dan penindakan hukum, maksimalkan peran dan fungsi aparat penegakkan hukum baik kepolisian maupun BPKP atau perwakilan BPK. “Bila perlu, KPK segera membuka Kantor Perwakilannya di Sulteng,” pungkasnya. (*/ron)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.