Permen 37/2016 Terbit, Angin Segar bagi Sulteng

- Periklanan -

Dua Blok Baru Sumber Migas Menanti Participating Interest

Ilustrasi eksplorasi migas (@jpnn.com)

PALU- Apa yang diperjuangkan Gubernur Drs H Longki Djanggola selama lima tahun bersama 85 daerah melalui Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM), kini diakomodir Menteri ESDM melalui Permen nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest pada Wilayah Kerja Migas. Terbitnya permen itu menjadi angin segar dalam penerapan participating Interest (PI) 10 persen untuk Sulawesi Tengah sebagai daerah penghasil migas.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr Ir Bunga Elim Somba MSc, mengungkapkan, pemerintah pusat melali Kementerian ESDM kini mengakomodir PI yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap daerah penghasil migas.

‘’Ini merupakan angin segar bagi kita sebagai daerah penghasil migas. Namun masih ada beberapa langkah lagi yang akan kita lakukan untuk dapat ikut dalam participating interest, diantaranya membenahi perusahaan daerah. Karena participating interest harus melibatkan perusahaan daerah,’’ ungkap Elim Somba.

Bagaimana dengan perusahaan migas yang ada saat ini? Elim Somba menegaskan, Permen 37 yang lahir November 2016 tersebut tidak berlaku surut. Sehingga tidak dapat diberlakukan kepada perusahaan migas yang sudah berjalan saat ini.

- Periklanan -

‘’Permen ini dapat diberlakukan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah jalan. Dan ini sudah ditegaskan juga Dirjen Migas kepada Gubernur beberapa lalu. Jadi IP ini hanya berlaku bagi perusahaan yang baru mulai beroperasi atau perusahaan yang telah habis masa kontraknya, dan harus melibatkan BUMD,’’ jelas Elim Somba.

Ke depan yang menjadi harapan untuk ikut dalam participating interest, lanjut Asisten II, ada 2 blok baru sumber Migas yang akan dikontrak yaitu Blok Gropa di wilayah Selat Peling oleh JOB–Pertamina dan Blok Tomini di Teluk Tomini.

‘’Kedua wilayah ini sementara dalam proses survey dan kedepan Propinsi Sulawesi Tengah pasti akan mendapatkan participating interest 10 persen dari kegiatan Migas ini,’’terangnya.

Diakui untuk masuk dalam pengelolaan PI, perusahaan daerah harus benar-benar siap, baik dari segi keuangan, SDM serta manajemen. Pelibatan BUMD dalam PI 10 persen tidaklah hanya berbicara saham semata melainkan kesiapan modal yakni 10 persen dari investasi.

‘’Makanya dari sekarang kita benahi memang BUMD (Perusahaan daerah). Supaya kita bisa berpartisipasi. BUMD harus siap dan jelas uangnya karena kita mau ikut operasionalnya,’’ jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Asisten, PI ini sejak lima tahun lalu melalui ADPM, Sulteng merupakan pencetus participating Interest. Dalam berbagai pertemuan dengan kementerian ESDM, hal ini terus dikampanyekan dengan dukungan ADPM, yang saat ini diketuai Kalimantan Timur.

‘’Termasuk dalam sambutan gubernur pada peresmian Donggi Senoro lalu, di hadapan Presiden Jokowi, participating interest ini juga kita minta. Karena memang undang-undangnya sudah ada tapi permennya belum ada pada saat itu makanya belum bisa diimplementasikan saat itu. Sekarang baru ada permennya, ini menjadi angin segar untuk kita. Tapi sekali lagi tidak bisa diberlakukan kepada perusahaan yang sudah jalan karena tidak berlaku surut,’’ jelasnya.(awl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.