Perlu Pembiayaan Swasta untuk Bantu Penyelenggara Infrastruktur

- Periklanan -

PALU – Melalui workshop alternatif pembiayaan infrastruktur bidang PUPR diharapkan para peserta workshop baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota se Sulawesi Tengah dapat mengubah paradigma penyelenggaraan infrastruktur yang selama ini mengandalkan anggaran negara (APBN/APBD) bergeser pada alternatif pembiayaan lainnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulteng, Syaifullah Djafar saat memberi sambutan dalam kegiatan Workshop Alternatif Pola Pembiayaan Investasi Infrastruktur Bidang PUPR, di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (2/7). (Foto: Rony Sandhi)

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulteng, Ir. H Syaifullah Djafar, MSi saat memberi sambutan dalam kegiatan Workshop Alternatif Pola Pembiayaan Investasi Infrastruktur Bidang PUPR, di salah satu hotel di Kota Palu, Kamis (2/8).

Menurut Syaifullah, mengingat gap antara kebutuhan penyelenggaraan infastruktur dan anggaran negara maupun daerah yang tersedia untuk mewujudkan kebutuhan infrastruktur tersebut semakin lama semakin lebar. “Anggaran infrastruktur melalui pembiayaan APBN maupun APBD setiap tahun semakin menurun, sementara kebutuhan pembiayaan infrastruktur setiap tahun semakin besar, baik untuk keperluan peningkatan layanan maupun untuk pemeliharaan,” ujarnya.

- Periklanan -

Salah satu skema alternative, kata Syaifullah lagi pembiayaan yang dibahas dalam workshop alternatif pembiayaan infrastruktur bidang PUPR, adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi keterbatasan angaran negara dan daerah dalam pembiayaan infratruktur.

“Harapan kami melalui workshop yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR ini, dapat memotivasi para peserta untuk mulai merencanakan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur yang akan dilaksanakan melalui skema KPBU ini, paling tidak melalui workshop ini sudah dapat dibuat daftar rencana kegiatan dari masing- kabupaten/kota yang memungkinkan untuk dilaksanakan melalui skema KPBU. Dan kami juga berharap pihak Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat memberikan pendampingan bagi daerah, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi kegiatan yang dipilih,” jelas Syaifullah.

Senada dengan itu Direktur Bina Investasi Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DR. Ir. Masrianto, MT dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah terus berupaya untuk menarik minat swasta, untuk berinvestasi, baik dalam bentuk dukungan regulasi dan pendanaan serta pembentukan lembaga yang mendukung terwujudnya KPBU. “Saya tegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk menyusun sebuah regulasi dengan skema terbaik untuk mempercepat proses pembiayaan investasi infrastruktur,” terangnya.

Keseriusan pemerintah kata Masrianto, dalam percepatan pembangunan yang merata di tanah air terus diperjuangkan. Masuknya peran swasta dalam berbagai pola pembiayaan akan sangat berpengaruh dalam menciptakan inovasi dan akselerasi kemajuan pembangunan infrastruktur yang akan menjadi tolok ukur peningkatan laju pereknomian Indonesia. “Diharapkan penyelenggaraan workshop ini dapat berjalan efektif dan mampu memberikan perspektif yang baru bagi para peserta, demi untuk mendorong percepatan pelaksanaan proyek dengan berbagai skema pembiayaan investasi infrastruktur,” kata Masrianto. (ron)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.