Perkuat Pertahanan Negara di Sulteng///JDL

- Periklanan -

PALU-Kantor Wilayah (Kanwil) Pertahanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar seminar yang bertajuk Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Negara di Provinsi Sulawesi Tengah, yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (26/4).

Seminar yang membahas konsep Pertahanan Negara itu dibuka oleh Gubernur Sulteng, yang diwakili Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs Moh Nizam MH. Sedangkan peserta seminar, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan, kerukunan kebudayaan dan kerukunan keagamaan, serta pengurus organisasi kemahasiswaan yang datang dari berbagai Perguruan Tinggi se Kota Palu.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan, peran daerah khususnya Sulteng dalam aspek pertahanan negara sangat penting, sebab daerah menjadi pintu masuk kedatangan berbagai ancaman bagi pertahanan negara yang sifatnya multidimensi.

“ Sehingga saya memandang perlu untuk dikembangkannya suatu sitem garis pertahanan yang solid daerah, yang dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan strategis seperti kewaspadaan dini, bela negara, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya, “ kata Gubernur.

Karena itu Gubernur sangat mengapresiasi adanya seminar ini dalam rangka menyelaraskan pemahaman semua komponen daerah, terhadap sinkronisasi kebijakan pertahanan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Seminar tersebut menghadirkan dua pembicara yakni Plt Kepala Kanwil (Kakanwil) Pertahanan Sulteng, Kolonel (Inf) Ikram Paputungan, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulteng Dr Fahrudin D Yambas.

Kedua pembahas memaparkan tentang konsep dan sistem pertahanan negara, baik dari sudut kompetensi militer maupun nonmiliter, mengenai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuat sebuah program pertahanan negara.

Narasumber pertama, Kolonel Inf Ikram Paputungan banyak membentangkan soal konsep pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menjalankan sistem dan program pertahanan negara dari sudut kepentingan militer Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan yang begitu besar dan luas. Sedangkan Dr Fahrudin, membahasnya dari kepentingan nonmiliter dan kebijakan pemerintah daerah, provinsi Sulteng.

- Periklanan -

Tentu saja pembahasan kedua narasumber, melihat berbagai potensi ancaman yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Serta bagaimana cara mempersiapkan diri dan mengantisipasi berbagai ancaman itu.

Menurut Ikram Pautungan, pertahanan negara itu sangat luas matranya (kekuatan pertahanan negara). Pemerintah membangun pertahanan itu secara strategis, baik di daratan, lautan, maupun udara. “Pertahanan negara kita, dari kebijakan pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertahanan RI, sudah membangun dan memperkuat tiga matra penting untuk menjaga keutuhan dan pertahanan negara ini, “ papar Ikram.

Pembangunan pertahanan itu merujuk pada konsep dasarnya yakni konsep teritory militer. Bagaiamana pentingnya menjaga keutuhan daratan, dirgantara, dan kelautan negara, berdasakan sistem pertahanan negara.

“ Berbagai unsur terlibat dan dilibatkan dalam hal peran dan fungsi dalam sistem pertahanan negara. Berdasarkan pada pedoman dasar pertahanan negara. Tujuan pertahanan negara, dan tujuan strategis pertahanan negara, “ urainya.

Menurut Ikram, pokok-pokok kebijakan pertahanan negara itu terurai dalam konsep pembangunan pertahanan negara, antara lain seperti pembangunan postur, pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen.

“Lalu ada pembangunan wilayah pertahanan di bidang maritim, dirgantara, daratan. Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau pulau terkecil terluar. Pembangunan karakter bangsa. Pembangunan dan pemberdayaan internasional, diantaranya menunaikan tugas-tugas perdamaian karena negara kita negara berdaulat yang nonblok dan bebas aktif bergaul dengan bangsa lain.

Sementara itu, Kaban Kesbangpol Sulteng, Dr Fahrudin D Yambas, membahas materinya, dengan judul “Sinkronisasi kebijakan Pemda dalam penanganan terhadap berbagai ancaman di daerah”. Fahrudin dengan gamblang membahas konsep-konsep dasar kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Sulteng dari sudut nonmiliter dengan berbagai ancaman dan potensinya.

“Bagaimana menghadapi ancaman nonmiliter dan bagaimana pentingnya tindakan yang strategis adalah 1. Memutuskan mata rantai perdagangan narkoba. 2. Meminimalisir masuknya imigran gelap, yang pintu masuknya dari darat, laut, dan udara. Kemudian, 3. Meminimalisir aksi pencurian sumber daya alam secara ilegal. 4. Memberantas berbagai kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Serta, 5. Mengantisipasi kemiskinan dan kebodohan, “ urai Fahrudin.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.