Perkara Kasus Korupsi Dana Desa Terus Bertambah

- Periklanan -

Ilustrasi(@radarbanten.com)

PALU – Implementasi dari amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, berupa pengucuran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD untuk dikelola Pemerintah Desa, sepertinya masih menjadi ancaman bagi kepala desa dan perangkatnya. Apalagi DD dan ADD tersebut tidak dikelola sebaik mungkin. Di Sulawesi Tengah pemanfaatan DD dan ADD, telah menggiring sejumlah kepala desa serta perangkatnya menjadi perwakilan yang membawa mereka menuju tahanan.

Data Radar Sulteng, belum lama ini beberapa perkara dugaan korupsi penyalahgunan DD dan ADD menjerat perangkat Desa yang ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Di antaranya Bendahara Desa Meko Kabupaten Poso, mantan Kades dan Sekdes Balukang Kabupaten Donggala, dan mantan PJ Kades Lawe Kabupten Sigi telah disidangkan. Seperti belum berakhir perkara dugaan korupsi yang sama juga kembali akan menambah jumlah perkara di Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu.

Yang terbaru perkara dugaan tipikor menyangkut persoalan penyalahgunaan  DD dan ADD, yang sudah masuk di PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, yakni dua berasal dari Kabupaten Donggala, satu  berasal dari Kabupaten Tolitoli. Dugaan penyimpangan DD atau ADD rata-rata digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dua perkara dari Kabupaten Donggala, atau dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala, yang menjerat mantan Kades Enu Bahrin A Marlan juga yang menjerat Kepala, Sekretaris dan Bendahara atau disingkat (KSB) Desa Lero di Kecamatan Sindue.

“Yang masuk baru-baru ini, kalau tidak salah kemarin, adalah perkara korupsi yang menjerat Kades, Sekdes dan Bendahara Desa Lero,” ungkap Lilik Sugihartono SH Humas PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu.

Menurut Lilik, perkara yang menjerat Kepala, Sekretaris dan Bendahara Desa Lero itu prosesnya baru masuk pada penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara itu. Untuk jadwal pelaksanaan sidang perdananya masih menunggu penetapan dari hakim yang telah ditunjuk. Perkara Tipikor yang menjerat tiga perangkat utama di Desa Lero itu, teregister dengan 3 nomor perkara berbeda.  “Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa ini, diperiksa dengan masing masing berkas perkara. Artinya mereka splitan,” kata Lilik lagi.

Mereka yang terjerat itu yakni mantan Kades Lero atas nama Armas M Amin yang teregister dengan nomor perkara 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal.  Kemudian Abdul Salam selaku Sekretris Non aktif dan Sahur selaku Mantan Bendahara yang teregister dengan nomor perkara 48 dan 49/ Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal. “Ketiganya ini terjerat dugaan korupsi pengelolaan APBDesa Lero Tahun 2015, dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp Rp 120 juta lebih,” urai Lilik sebagaimana surat dakwan para terdakwa.

Tiga terdakwa yang terjerat  korupsi asal Desa Lero ini, diduga menyalahgunakan ADD dan DD yang tertuang di APBDesa Lero Tahun 2015, untuk kepentingan pribadi. Ada kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD dan ADD dikerjakan tidak sesuai juknis, ada juga yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau ketiganya dan pada akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Periklanan -

“Kalau untuk perkara yang menjerat mantan kepala Desa Enu Bahrin A Marlan, teregister dengan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal, dan sudah sejak beberapa pekan kemarin,” kata Lilik.

Bahkan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Kades Enu, sudah sekali disidangkan. Dalam pekan ini sidangnya, dengan agenda pemeriksaan saksi akan kembali dilanjutkan.

Sebagaimana berita sebelumnya,  mantan Kepala Desa Enu Bahrin A Marlan ini, didakwa JPU merugikan keuangan negara sebesar Rp 188 juta. Dia diduga menyalahgunakan APBDesa Enu Tahun 2015 untuk kepetingan pribadi. Dengan cara membuat pertanggung jawaban fiktif, padahal faktanya di lapangan pekerjaan banyak yang tidak direalisasikan. Sementara itu satu perkara lagi yang menyangkut pengelolaan DD dan ADD adalah  yang menjerat Sumarno mantan Kades Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

Perkara atas nama terdakwa ini teregister dengan No. 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pal.  Perkara ini akan menjalani sidang perdana pada hari ini Rabu (13/9) sebagaimana penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan data surat dakwaan terdakwa Sumarno juga dijerat dalam perkara tipikor karena menyalahgunakan DD dan ADD yang tertuang dalam APBDesa Bambapun Tahun 2015 untuk kepentingan pribadi. Dugaan kerugian negara yang ditimbulkannya Rp 161 juta lebih.

Dalam surat dakwaan masing-masing terdakwa dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 serta pasal 9  Undang-Undang (UU) No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya untuk tiga terdakwa Mantan Kades, Sekdes dan Bendahara Desa Lero, mereka dijerat pula junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena diduga melakukan perbuatannya secara bersama sama.

Selain dari tiga desa tersebut, data yang dihimpun Radar Sulteng beberapa perkara korupsi menyangkut persoalan ADD dan DD masih ada yang akan menyusul atau masuk lagi dari berbagai daerah Kabupaten di Sulawesi Tengah. Perkara itu tengah tahapan penyelidikan dan penyidikan. Di antaranya, satu Desa dari Kabupaten Poso, Satu Desa dari Parigi Moutong, satu Desa di Buol dan sementara proses penyelidikan ada salah satu desa lagi di Kabupaten Donggala. (cdy)

PARA KADES TERSANDUNG DANA DESA

  1. Mantan Kades Komanukan Kabupaten Buol, Arbain Kasim. Divonis 1 tahun dan 2 bulan penjara.
  2. Mantan Kades Lumoli, Kabupaten Buol, Mustofa. Divonis 1 tahun dan 2 bulan penjara.
  3. Mantan PJ Kades Lilito, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Amir Ibrahim Buruda. Divonis 1 tahun penjara.
  4. Korupsi APBDesa Galumpang, Kabupaten Tolitoli tahun 2015. Menjerat mantan Camat Dakopemean Syahrudin Lahadja. Divonis 1 tahun penjara.
  5. Mantan Kades Lelean Nono, Baso Daeng alias Baso. Divonis 1 tahun dan 6 bulan.
  6. Mantan Kades Lantapan, Samsul Bachri. Divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara.
  7. Mantan Kades Lompio, Kabupaten Donggala Irwan Negko. Divonis 1 tahun dan 8 bulan.
  8. Mantan Sekdes Talaki, Kabupaten Buol, Nurdin Salam Djuruhamu. Divonis 1 penjara.
  9. Mantan Kades Simuntu, Kabupaten Tolitoli, Bakri Syamsudin. Divonis 4 tahun penjara.
  10. Mantan Kades Salumpaga Kabupaten Tolitoli, Idrus Anwar. Divonis 1 tahun 8 bulan penjara.
  11. Mantan Kades Kilo, Kabupaten Poso, Abdullah S Ade. Divonis 1 Tahun penjara.
  12. Mantan Kades dan Sekdes Nonaktif Balukang, Kabupaten Donggala, Hasanuddin Paruma dan Taris Djalengkara. Divonis 2 tahun penjara.
  13. Mantan PJ Kades Lawe, Kabupaten Sigi, Wilfred Herman Nore. Divonis 1 tahun 10 bulan penjara.
  14. Mantan Kades Pangalasiang Kabupaten Donggala, Arham Abdul Rasyid. Divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara.
  15. Mantan Bendahara Desa Meko Kabupaten Poso Marten Tibe. Divonis 4 tahun penjara.

(Data : Litbang Radar Sulteng)

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.