Perjuangan Warga Desa Lee Gugat PT SPN

Lahan Warga Desa Ikut Dijadikan Agunan

- Periklanan -

Hati warga Desa Lee remuk redam, setelah sadar lahan mereka dijadikan bagian dari agunan senilai Rp60 miliar oleh PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN). Fakta ini baru terungkap dalam persidangan yang digelar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Sulawesi Tengah.

ILHAM NUSI – MOROWALI UTARA

SENGKETA agraria antara masyarakat Lee melawan PT SPN masih terbentang di meja hijau PTUN Palu. Berbagai fakta terungkap dalam persidangan bernomor perkara 37/G/2018/PTUN.PL ini. Salah satunya tentang alasan SPN menolak melepas kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV Nomor 20-HGU-BPN RI-2009 (27.01.07).

HGU dalam pokok perkara sidang PTUN Palu ini luasannya mencapai 1.895 hektare mencakup wilayah Desa Lee, Gontara, dan Kasingoli di Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara. 1.300 hektare dari lahan tersebut berada di wilayah Lee.

Kuasa Hukum Penggugat, Yansen Kundimang SH, MH menyebutkan, sertifikat HGU yang diperkarakan tersebut rupanya sudah mengendap di Bank Mandiri Jakarta. Oleh PT SPN, HGU ini menjadi salah satu agunan untuk memperoleh modal usaha sekira Rp60 miliar.

Misteri itu akhirnya terungkap setelah majelis Hakim meminta para tergugat menunjukkan sertifikat HGU ke dalam persidangan. Jauh hari sebelemnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali Utara sebagai tergugat, dan PT SPN sebagai tergugat interfensi tak mampu menunjukkannya.

“Seorang perwakilan bank Mandiri Jakarta hadir dalam persidangan untuk menunjukkan sertifikat asli HGU yang disengketakan. Dalam buku hak tanggungan, tercatat nilai agunan sebesar Rp60 miliar,” ungkap Yansen kepada Radar Sulteng di Palu, pekan lalu.

Yansen yang saat itu bersama Kepala Desa Lee Almida Batulapa dan belasan warga Lee menduga, sertifikat HGU yang diagunkan itu justeru menciptakan persoalan baru. Pasalnya, tergugat interfensi ini akan berhadapan hukum dengan pihak perbankan.

“Lahan masyarakat Lee yang dijadikan HGU ternyata juga diagunkan. Tentunya ini menjadi masalah baru,” tandasnya.

Saat tahu tanah yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Lee sudah digadaikan investor nakal, batin Almida Batulapa serasa diaduk-aduk. Gundah serupa juga dirasakan warga lainnya. Mereka hampir tak percaya fakta ini benar terjadi.

“Ya Tuhan, tanah, air dan seluruh isi desa kami ternyata sudah digadaikan. Pantasan SPN bersikeras dan bertahan mati-matian melawan tuntutan kami,” ujar Almida emosi.

Wisnu (29), warga Lee yang merugi akibat kebun pala yang digusur PT SPN saat pembukaan lahan sawit, mengaku kesulitan memperoleh sertifikat tanah. Ia berharap sengketa ini segera berakhir.

“Tanaman pala saya digusur. Belum lagi saya tidak bisa mengurus sertifikat tanah akibat adanya HGU itu. Semoga gugatan kami dimenangkan,” harapnya.

Senasib rekannya, Asis Kapua mengaku tanaman kakao dan pohon durian di kebun miliknya juga tak lolos dari penggusuran. Penggusuran ini juga merusak aliran sungai ke persawahan mereka. Saat kemarau, sungai itu mongering karena tersumbat.

“Saya sudah merasakan susah akibat kehadiran SPN. Cokelat saya digusur, pohon durian berbuah ditebang, mana lagi aliran sungai untuk sawah terhambat. Mau cari makan setengah-mati,” ungkap Asis.

Tidak sekedar tindakan, Asis juga mengaku terhina saat seorang pegawai PT SPN bernama Amran menyebut tanaman cokelat miliknya tumbuh hanya karena monyet.

“Pak Arman bilang cokelat saya tumbuh karena diberaki monyet. Saya sakit hati,” imbuhnya.

- Periklanan -

PROSES PERADILAN

Derap lagkah perlawanan masyarakat Lee terhadap PT SPN kian lantang terdengar. Mereka tak pernah luput menghadiri persidangan bersama kuasa hukum, Yansen Kundimang SH MH dan Moh Amin Khoironi SH MH. Hingga Senin 27 Mei 2019, kasus dengan Nomor Perakara 37/G/2018/PTUN.PL itu sudah bergulir sebanyak 15 kali, dimulai sejak 22 November 2018.

Yansen Kundimang menyebutkan pihaknya menemukan celah baru untuk mematahkan perlawanan BPN sebagai pihak tergugat. Fakta itu kemudian menjadi catatan kritis timnya dan juga majelis hakim PTUN Palu.

Hal yang dimaksud Yansen adalah dalih BPN Morut yang menolak telah terlibat dalam pengalihan HGU dari PTPN XIV ke PT SPN. Padahal fakta lapangan berbanding terbalik dengan pernyataan tim hukm BPN.

“Proses peralihan itu cacat secara hukum, karena objek lahan dalam status tumpang tindih. Artinya peralihan hak tidak bisa dilakukan karena objek sengketa berada di lahan yang sama,” tegasnya.

Sejauh ini, sejumlah saksi telah dihadirkan pihak penggugat. Dua di antaranya W Tampoma dan Silwan Tuwumonyara. Keduanya adalah mantan kades Lee periode 1991-1997 dan 2006-2012.

Sejauh mana kans gugatan dimenangkan, Yansen dan rekan optimis keadalan akan berpihak ke masyarakat tiga desa dalam cakupan HGU tersebut.

“Kami yakin keadilan akan berpihak kepada rakyat yang terdzolimi,” ujarnya.

Kades Lee Almida Batulapa juga yakin mereka akan menang. Pasalnya, dari kesaksian W Tampoma, H Asri yang merupakan perwakilan PTPN XIV saat lampau hanya melakukan sosialisasi tentang kelapa sawit tanpa menjelaskan soal HGU.

Area lahan yang kemudian disepekati dijadikan kebun inti dan plasma swait, lanjut
Almida adalah padang desa Lee. Lokasi itu berada di sebelah utara kandang desa dan di selatan berbatasan dengan sawah.

Selain itu, sebelumnya tidak dilakukan tahapan pengukuran lahan untuk dijadikan HGU. Yang ada hanya oknum pegawai Dinas Kehutanan yang mencari batas desa Lee dengan Hutan Lindung.

“Area kebun sawit itu hanya sampai batas sawah kelompok tani Pongkojoti. Nah sesuai keterangan H Asri kebun inti di Lee harusnya hanya 30 hektare, atau lebihluas dari kebun inti,” imbuhnya.

Lebih jauh dikatakan Almida, W Tampoma juga memberikan kesaksian terkait izin lokasi yang tidak pernah diperlihatkan pihak perusahaan. Sebab itu, masyarakat Lee tetap mempertahankan hak-hak penghidupannya. Karena menurut mereka proses HGU PTPN XIV adalah pembodohan.

“Jika keadilan tidak berpihak kepada kami dan rakyat dinyatakan bersalah, kasih minum formalin saja kami satu kampong ini. Bom saja desa Lee, supaya tidak ada pemberontakan rakyat,” katanya kesal.

Almida lantas berterimaksih kepada Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Yayasan Merah Putih (YMP), dan Aliansi Petani Lee serta para mahasiswa Banggai yang telah membantu mereka dalam perjuangan ini.

“Selain kepada tim hukum, kami juga berterimaksih kepada LSM dan mahasiswa yang telah membantu upaya kami lepas dari penderitaan ini,” tandasnya.

Ia menambahkan, selain menggugat PT SPN, Pemerintah Desa Lee juga melaporkan beberapa oknum warga Lee yang menjual aset desa.

“Penjualan aset desa ini menjadi kasus terpisah yang kami laporkan ke Polres Morut,” sebut Almida. (**)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.