Perempuan di Pengungsian Rawan Pelecehan Seksual

- Periklanan -

PALU – Delapan bulan berlalu pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) penyintas yang masih hidup di tenda-tenda maupun di Hunian Sementara (Huntara), rawan menjadi korban pelecehan seksual.
Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pelindungan Perempuan dan Anak, Nyimas Aliah, SE. M.Kom dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Bencana yang digelar kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia bekerjasama dengan United National Population dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (18/6) mengatakan, kondisi di tenda pengungsian maupun di Huntara masih jauh dari rasa aman dari upaya pelecehan seksual terhadap perempuan. Nyimas menyebutkan, salah satu kerawanan terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan di lokasi pengungsian adalah kondisi kamar mandi pria dan wanita yang masih bercampur. “Seharusnya baik di tenda-tenda pengungsian dan di Huntara kamar mandi maupun toilet perempuan dan laki-laki harus dipisah,” ujarnya.
Selain itu tidak adanya pihak keamanan yang ditempatkan di lokasi-lokasi pengungsian. Untuk itu kata Nyimas Aliah, perlu bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk bisa menempatkan anggota kepolisian khususnya Polwan di tenda maupun di Huntara. “Harusnya ada piket pengamanan juga di lokasi pengungsian,” katanya.
Ditambahkannya, perempuan para korban pelecehan seksual di lokasi pengungsian, kebingungan, mengalami traumatik berulang dan tidak tahu harus melapor kemana. “Dibutuhkan pendampingan bagi korban pelecehan seksual yang ada di lokasi pengungsian,” jelasnya.
Sementara Gender Based Violence In Emegency UNFPA (GBViE) National Coordinator, Ita Fatia Nadia mengungkapkan, asesment yang dilakukan di beberapa lokasi pengungsian pada bulan November 2018, UNFPA bersama DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, LIBU dan KPKPST, dengan melakukan penilaian cepat kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sesudah bencana di antara perempuan, remaja dan anak perempuan pengungsi yang tinggal di delapan kamp pengungsi di antaranya, Petobo, Balaroa, halaman Masjid Agung, Wombo Kalombo, Lolu Sigi, Sibalaya Selatan, Sibalaya Utara, Jono Oge Pombewe. Assesment diambil dari 8 FGD dengan perempuan, wawancara individu 304, audit keselamatan di 8 area di dalam kamp dan 2 pemukiman pengungsi di luar batas kamp. Dengan teknik pengambilan data, Kobo, FGD, Interview, waktunya bulan November hingga Desember 2018.
Temuan dari assesment dari hasil FGD dimana perempuan dewasa dan remaja di lokasi pengungsian banyak yang menjadi korban pernikahan dini dan kawin paksa. Hal itu terjadi karena dianggap sebagai tradisi di komunitas mereka dan hal ini banyak terjadi sesudah gempa dan di kamp pengungsian. “Korban pernikahan dini dan kawin paksa usia 13 sampai 15 tahun. Di saat anak perempuan sudah mendapat haid kemudian dipaksa menikah dengan alasan untuk menghindari terjadinya zina,” bebernya.
Selain itu kata Ita Fatia Nadia, perempuan di kamp pengungsi juga rawan menjadi korban trafficking. Para pelaku yang diketahui oknum-oknum dari luar Provinsi Sulteng memanfaatkan situasi kekurangan para korban. Jika hanya mengandalkan masyarakat atau LSM untuk mengantisipasi upaya-upaya trafficking sangat sulit. “Ini perlu dukungan pemerintah, semua elemen masyarakat, pihak kepolisian agar upaya-upaya praktik trafficking bisa diantisipasi,” tandasnya.
Senada dengan itu Ketua KPKPST Soraya Sultan, mengungkapkan, hasil temuan di lapangan pelecehan seksual di tenda-tenda pengungsian banyak terjadi, karena lambannya para pengungsi untuk direlokasi ke Hunian Tetap. Soraya menyontohkan bentuk pelecehan seksual seperti, terjadi pengintipan di tenda dengan cara tenda dirobek, pengintipan saat di kamar mandi umum. Beberapa tenda-tenda kosong yang ditempkan dijadikan tempat pelecehan seksual anak perempuan. Adanya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan dengan denda adat atau dengan cara menikahkan korban. “Persoalannya banyak kasus kekerasan berbasis gender yang tidak sampai ke ranah pidana, karena pihak keluarga korban menolak diproses hukum. Para keluarga korban tidak mau repot harus bolak-balik ke kantor kepolisian sementara mereka tidak memiliki dana, sehingga memilih diselesaikan secara adat,” kata Soraya menguraikan. (ron)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.