Perdana, BPTD Wilayah XX Sulteng Terbitkan Surat Persetujuan Berlayar

- Periklanan -

PALU – Untuk pertama kalinya Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XX Sulawesi Tengah (Sulteng), Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan surat persetujuan berlayar pada Kapal Penyeberangan (Roro).

Langkah ini menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal perhubungan Darat Nomor UM. 006/4/20/DRJD/2021 tanggal 20 Mei 2021 Hal Pelaksanaan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP mulai tanggal 1 Juni 2021,
adanya peraturan menteri yang baru bahwa surat persetujuan berlayar yang sebelumnya dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) dialihkan kewenangannya ke Dirjen Perhubungan Darat c.q. Balai Pengelola Transportasi Darat.

Pada Rabu (2/6) sekitar pukul 01.00 dini hari, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Sulawesi Tengah langsung menjalankan tugas perdana itu pada KMP Laskar Pelangi di pelabuhan Taipa, Kota Palu.

Kepala BPTD Wilayah XX Sulteng, Abdul Karim Akaseh, ST., MM mengatakan secara aturan dari Kemenhub, mulai 1 Juni 2021 kewenangan untuk fungsi keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilaksanakan serentak oleh BPTD di seluruh wilayah Indonesia. Untuk diketahui di Indonesia ada 25 BPTD yang melakukan pelaksanaan pelimpahan wewenang pengawasan keselamatan kapal penyeberangan.

“Kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) itu dilimpahkan ke kita,” kata Abdul Karim Akaseh kepada Radar Sulteng usai melakukan pemeriksaan langsung ke KMP Laskar Pelangi.

- Periklanan -

Menurutnya sebelum menerbitkan SPB pada setiap kapal yang akan berlayar di Pelabuhan Penyeberangan Taipa, secara umum akan dilakukan pemeriksaan yang dibagi menjadi dua, yakni pertama dari segi administrasi dan kedua pemeriksaan yang langsung ke kapal.

Pemeriksaan segi administrasi biasanya masuk ke perizinan kapal yang bersangkutan, kemudian bukti pembayaran PNBP sampai jadwal berlayar. Sedangkan pemeriksaan langsung ke kapal akan memeriksa semua yang terkait dengan permasalahan keselamatan dan teknis di dalam kapal.

“Kalau dirincikan keselamatan kapal itu seperti harus ada life jacket (pelampung) yang layak pakai oleh penumpang, itu wajib, juga mesin kapal, termasuk muatannya jangan sampai melebihi beban, dan yang penting juga alat – alat komunikasinya harus bisa digunakan,” terang Abdul Karim.
Karena masih di masa pandemi Covid – 19, kata Abdul Karim untuk seluruh penumpang tidak terkecuali akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum masuk ke dalam kapal, penerapan protokol kesehatan itu dilakukan dari pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerjasama dengan BPTD.

Sementara untuk hasil pemeriksaan secara keseluruhan KMP Laskar Pelangi yang akan berlayar dari Pelabuhan Penyeberangan Taipa ke Kariangau Balikpapan sebut Abdul Karim bisa dikatakan layak untuk berlayar.

Karena merupakan penerbitan perdana SPB bagi kapal Penyeberangan di Sulteng selaku Kepala BPTD, dirinya turun langsung memeriksa kesiapan kapal, selanjutnya tugas itu akan dikerjakan oleh Syahbandar Pembantu.

“Kewenangan BPTD Wilayah XX Sulteng di Kota Palu juga terdapat di Terminal Mamboro dan Jembatan Timbang Kayumalue yang dikenal dengan Satuan Pelayanan UPPKB, selain itu kewenangan kita juga untuk memasang perlengkapan jalan khusus di jalan nasional,” tutupnya. (acm)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.