Perawat Honorer Tuntut Upah yang Layak

- Periklanan -

Ratusan perawat yang masih berstatus honorer menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulteng di Jalan Sam Ratulangi, Jumat (7/7) kemarin. Mereka membawa dan membentangkan spanduk yang berisi tuntutan mereka. (Foto: Wahono)

PALU- Ratusan perawat se-Sulawesi Tengah yang menamakan diri Ikatan Perawat Honorer Indonesia (IPHI) Sulteng, mendatangi gedung DPRD Sulteng di Jalan Sam Ratulangi Palu, Jumat (7/7) kemarin. Perawat yang datang berunjukrasa merupakan gabungan dari seluruh kabupaten dan kota di Sulteng. Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan yang layak sesuai UMP/UMK.

Ketua IPHI Sulteng, Maskur, yang juga koordinator umum aksi mengatakan, sesuai data yang dimiliki oleh IPHI Sulteng, sebanyak 2.728 perawat honorer yang telah terdata. Dari jumlah itu, tenaga kontrak perawat sebanyak 1.999 orang dan tenaga kerja yang dibiayai APBD 1.187 orang. Serta 559 orang berstatus tenaga kerja suka rela.

“Bentuk kerja kami sama, baik yang suka rela maupun  honorer. Kami datang kemari hanya meminta kejelasan kami sebagai perawat khususnya non-PNS. Beri kami upah yang layak sesuai UMP/UMK,” pinta Maskur yang diamini ratusan perawat non PNS lainnya.

Perawat honorer se-Sulteng yang mendatangi kantor DPRD Sulteng tempat kerja mereka tersebar di rumah sakit, puskesmas, pustu, dinkes kota/kabupaten, dan dinkes provinsi. Mereka mendesak pemberian upah yang layak sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan perawat non-PNS. “Kami ini perawat, namun kami belum memiliki jaminan kesehatan,” ujar Maskur saat melakukan orasi.

Selaku Ketua IPHI Sulteng, Maskur meminta kepada DPRD dapat menyikapi bagaimana caranya pemerintah menghilangkan status tenaga suka rela terhadap perawat. Karena kerja-kerja mereka melayani masyarakat yang sakit dan berisiko tinggi.

“Pemerintah sebaiknya memprioritaskan tenaga kesehatan perawat non-PNS yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun. Makanya kami meminta segera distop atau hilangkan status pekerja suka rela pada profesi kami. Sebab itu sangat tidak layak dan kami anggap sebagai perbudakan dalam profesi perawat,” tambahnya ketika melakukan audiens dengan anggota dewan.

- Periklanan -

Audiens hari itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharram Nurdin serta dihadiri Staf Ahli Gubernur Hidayat Lamakarate. Tujuannya supaya uneg-uneg perwakilan massa aksi didengarkan gubernur yang diwakili staf ahlinya.

Anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Ibarhim menyatakan, dengan adanya persoalan ini, maka harus solusi konkret. Dia khawatir kerja-kerja pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas, tidak bisa maksimal apabila tidak ada kejelasan nasib dan upah tenaga honorer perawat.

“Masalah ini perlu diselesaikan dengan jalan keluar yang bijak. Ketika saleri perawat honorer masih kurang, maka kurangi penerimaan tenaga kerja perawat honorer di Sulteng,”ujar Ibrahim, politikus Partai NasDem ini.

Bagi yang sudah lama menjadi tenaga kerja honorer, statusnya bisa ditingkatkan. Dan yang baru masuk kerja, statusnya bagaimana, itu yang perlu ditegaskan. “Harus ada pembedaan memang, yang lama dengan yang baru,”sarannya.

Kalau melihat data yang ada serta masih banyaknya tenaga perawat di Sulteng yang dibutuhkan di setiap desa, ini perlu jadi perhatian serius. Di mana di setiap pustu (puskesmas pembantu) di desa, masih banyak kekurangan tenaga perawat. Sehingga Komisi IV nantinya akan melakukan rapat internal. “Perlu rapat internal membahas persoalan kerja, fasilitas, dan nilai honor perawat honorer atau non-PNS. Ini akan kami bahas dan pelajari dulu, lalu akan disampaikan ke gubernur,” tambahnya.

Staf Ahli Gubernur Sulteng, Hidayat Lamakarate menyatakan, dengan melihat tuntutan perawat non-PNS, pemerintah daerah telah melakukan konfirmasi ke Dinas Kesehatan Sulteng. Yang akan diupayakan nanti adalah melakukan kajian honorarium Rp1,8 juta untuk perawat non PNS. Dan upah ini sudah sesuai UMP Sulteng.

Hidayat menjelaskan, untuk perawat berstatus tenaga suka rela yang mengabdi terlebih dahulu, masih ditemukan di RS Undata. “Untuk jumlah perawat di Sulteng sekarang, sekitar 3 ribuan yang belum mendapat lapangan kerja. Kalau masih ada desa yang kekurangan, bisa kita rekrut mereka itu,” kata mantan Pj Bupati Kabupaten Banggai Laut ini.

Wakil Ketua DPRD Muharram Nurdin yang memimpin pertemuan hari itu, memutuskan akan melakukan rapat terbatas dengan beberapa pihak, baik dari dinas terkait maupun jajaran Pemprov Sulteng yang membidangi ketenagakerjaan. “Kami akan mengundang Dinas Tenaga Kerja Sulteng dan Dinas Kesehatan. Supaya masalah ini segera ada jalan keluarnya,” kata Muharram pada kesempatan tersebut sebelum menutup pertemuan. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.