POSO – Keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mempihak ketigakan Mess Pemda Poso di Palu, kepada pihak swasta akhirnya terwujud. Terhitung mulai Januari ini, manajemen dan pengelolaan mess yang terletak di Jalan Samratulangi Palu ini ini resmi berpindah tangan dari Bagian Umum Setkab Poso ke pihak swasta (pengusaha) pemegang kontrak yang juga asal Poso.
Belum diketahui persis berapa nilai rupiah yang dikeluarkan swasta untuk mengelola mess tiga lantai tersebut. Tapi kabar yang berkembang menyebut nilai kontraknya mencapai Rp 1 milar pertahun.
“Iya benar. Mess pemda di Palu memang sudah akan dikelola swasta. Mungkin mulai akhir Januari ini,” kata staf Bagian Umum Setkab Poso membenarkan, Selasa (3/1) seperti diberitakan Harian Umum Radar Sulteng.
Menurut dia, penyerahan ke pihak ketiga baru akan dilakukan setelah proses pekerjaan rehab ringan Mess selesai dilakukan. “Messnya sekarang lagi dirapikan,” kata seorang staf, yang betugas pokok di kantor perwakilan mess ini. Pekerjaan rehab ringan meliputi pengecatan dan pergantian sejumlah fasilitas lain, seperti tempat tidur dan pendingin ruangan.
Mengapa mess Pemda Poso harus dipihakketigakan? Kepala Bagian Umum Setkab Poso, Roslin Taruklabi menjelaskan, uti dilakukan demi pencapaian pendapatan daerah dari mess yang lebih maksimal. Sebab selama ini pendapatan yang masuk dari hasil mess pemda belum mencapai target PAD yang ditetapkan.
“Diharapkan dengan di pihakketigakan ke swasta, pencapaian PADnya lebih tinggi dan bisa mencapai target yang ditetapkan,” kata Ros saat itu.
Sebagaimana diketahui, keinginan mempihakketigakan mess Pemda Poso di Palu sudah muncul sejak periode kedua pemerintahan Bupati Poso kala itu, Piet Inkiriwang. Keinginan pemerintahan Piet muncul karena pendapatan mess pemda masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 misalnya. Ditargetkan Rp 700an juta, namun yang terealisasi baru berkisar di angka Rp 500-an juta.(bud)
