Pentingnya Kestabilan Inflasi di Republik Ini

Oleh : Mohamad Rivani,S.IP., MM. *)

- Periklanan -

SEBAGIAN besar dari kita mungkin belum familiar dengan kata Inflasi yang sering di rilis atau dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulannya. Tentu kita akan bertanya-tanya, apa itu Inflasi? Definisi Inflasi itu sendiri menurut BPS adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat, atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. 

Oleh BPS, Inflasi dihasilkan dari Survei Harga Konsumen (SHK) sebagai penyusun Indeks Harga Konsumen (IHK) yang digunakan sebagai Indikator penghitungan Inflasi dan Deflasi. Saat ini SHK dilaksanakan oleh BPS di 34 Ibukota Provinsi dan 56 Kota dengan jumlah komoditas yang dipantau sebanyak 835 komoditas. Begitu pentingnya Inflasi, sehingga BPS selalu merilis angkanya setiap bulan, sebagai bahan evaluasi Pemerintah baik pusat maupun daerah.

SHK yang menghasilkanIHK, disamping sebagai indicator penghitungan Inflasi, juga mempunyai beberapa kegunaan, yaitu, pertama untuk melihat Indeksasi Upah Gaji. Kedua, Indeksasi Nilai Tambah Bisnis. Ketiga mengetahui asumsi APBN, dan yang keempat adalah melihat pertumbuhan ekonomi.

Dengan banyaknya kegunaan yang dihasilkan dari SHK semestinya kita secara bersama-sama juga turut member andil dalam pengumpulan datanya, paling tidak dengan mempermudah dan memberikan jalan bagi para petugas lapangan BPS yang mendatangi tempat para pedagang/perusahaan yang terkena sampel pada pencacahan SHK.

Khusus bagi para pedagang/pengusaha yang menjadi sampel BPS pada SHK, kiranya dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang harga konsumen,sehingga data SHK yang digunakan dalam penghitungan IHK tidak bias dalam menggambarkan kondisi harga kebutuhan pokok dan lainnya secara riil di tingkat pedagang/perusahaan.

Pengumpulan data SHK oleh BPS terbagi dalam beberapa waktu, ada yang mingguan, dua mingguan dan bulanan. Para petugas lapangan BPS selalu turun di waktu-waktu tersebut termasuk di masa pandemic Covid-19 seperti saat ini, dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.

Mengapa hal ini tetap dilakukan di masa pandemi oleh BPS? Karena kestabilan harga merupakan hal yang sangat penting untuk terus dipantau. Naiknya harga barang dan jasa akan memicu Inflasi yang berakibat pada turunnya daya beli masyarakat dan membebani keuangan negara.

Tingkat Inflasi yang tinggi akan meningkatkan suku bunga yang dibayarkan oleh Pemerintah dan menambah beban APBN. Kita bisa bayangkan bahwa kenaikan suku bunga 1 persen Surat Berharga Negara (SBN) akan mengakibatkan tambahan Real Cost buat APBN untuk pembayaran bunga kurang lebih 300 miliar, hal ini tidak main-main karena pernah disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia ibu Sri Mulyani pada rapat koordinasi Inflasi tahun 2017 silam.

Jika kita menengok tren inflasi dua (2) tahun terakhir secara Year On Year(y-o-y)maka akan terlihat angka penurunan inflasi nasional. Pada tahun 2019, Inflasi nasional sebesar 2,72 persen, dan tahun 2020 sebesar 1,68 persen. Begitupun dengan inflasi gabungan dua Kota di Sulteng.

- Periklanan -

Tercatat, inflasi gabungan dua kota di Sulteng tahun 2020 sebesar 1,62 persen yang terdiri dari Inflasi Kota Palu sebesar 1,81 persen Year on Year(y-o-y) dan Kota Luwuk sebesar 0,83 persen secara Year On Year (y-o-y). Khusus Inflasi Kota Palu, dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan angka, yaitu 2,30 persen ditahun 2019 dan 1,81 persen pada tahun 2020.

Paling tidak terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi ataupun deflasi di Indonesia (diukur dari 90 Kota Inflasi), yang pertama adalah pengaruh musim, baik itu musim panen ditingkat petani, musim sekolah ditingkat pelajar dan musim hari raya setiap tahunnya.

Kemudian yang kedua adalah Distribusi, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh bencana alam, infrastruktur maupun keamanan. Yang ketiga adalah pengaturan harga yang dilakukan oleh pemerintah semisal Tarif dasar Listrik (TDL), Tarif Air Minum (TAM), Tarif Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Transportasi dan sebagainya.

Selanjutnya yang keempat adalah terjadinya abnormal profit di tingkat pedagang yang sengaja menahan stok dan menaikkan harga barang. Yang kelima pengaruh harga komoditas internasional. Yang keenam perubahan nilai tukar rupiah dan terakhir adalah suhu politik/rumor yang beredar di masyarakat.

Kita tentu tidak ingin inflasi yang tinggi terjadi, karena akan membebani pemerintah di sisi keuangan, kemudian akan berimbas pada rendahnya kualitas pelayanan dasar seperti Pendidikan dan kesehatan maupun layanan publik lainnya.

Ada beberapa keuntungan jika inflasi rendah dan terkendali. Pertama adalah melihat dari sisi Pasar Barang, jika inflasi rendah otomatis akan membuat biaya produksi rendah dan ekspor akan meningkat, sejalan dengan Inflasi rendah juga dapat mendorong daya beli masyarakat tinggi sehingga konsumsi meningkat.

Kedua adalah dari perspektif pasar keuangan, jika Inflasi rendah maka imbal hasil Investor tinggi, hal ini kemudian akan mendorong Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing naik. Senada dengan itu, rendahnya inflasi juga akan membuat cost of fund (Biaya yang dikeluarkan oleh Bank dari menghimpun dana pihak lain) rendah yang berkorelasi dengan naiknya investasi portofolio di Indonesia.

Ketiga adalah ditinjau dari sisi Fiskal, jika Inflasi rendah maka imbal hasil beban Fiskal juga rendah yang berdampak pada kesinambungan Fiskal yang akan tetap terjaga. Jika fiskal negara kita terjaga maka pembangunan SDM dan infrastruktur dapat terus berkesinambungan yang berdampak pada jalannya perekonomian yang sehat dan dinamis.

Kita tentu berharap di masa pandemi ini inflasi tetap terjaga dengan baik, sehingga tidak menambah beban negara dan beban masyarakat yang saat ini masih terus berjuang melawan Pandemi yang belum juga usai. Mari kita terus berdoa agar Pandemi ini segera berakhir dan rakyat Indonesia tetap diberikan kesehatan serta umur yang panjang dalam melewati masa sulit sekarang ini, Aamiin yarabbalaalamiin.

*) Penulis adalah Pegawai BPS Kota Palu, dan Pemerhati Masalah Sosial dan Ekonomi Sulteng.

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.