Penggugat Hadirkan Saksi Kunci Ketua DPRD Donggala dan Camat Sojol

Objek Sengketa Adanya Kekeliruan Administrasi Semakin Terbukti

- Periklanan -

PALU-Sidang gugatan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala kembali dilanjutkan di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Palu.

Di sidang yang keduabelas ini, kembali menghadirkan kejutan, salah satunya hadirnya dua saksi kunci yakni Ketua DPRD Kabupaten Donggala Takwin, dan Camat Sojol Saifullah T. Lagaga dipersidangan yang mendapat perhatian besar dari masyarakat Sulteng ini, selain dua saksi inti lainnya Wakil Ketua BPD Desa Pangalasiang Malik dan Sekretaris BPD Desa Pangalasiang, Mohammad Rifon.

Agenda sidang pemeriksaan empat saksi dari pihak Penggugat kemarin, dipimpin ketua majelis hakim Christian Motulo, SH, didampingi hakim anggota Slamaet Riyadi, SH, dan Richard Tulus, SH. Jalannya sidang dicatat Panitera Jemy Joieh Hattau, SH.

Sedangkan para pihak hadir lengkap, baik dari penggugat Djamaluddin, bersama Kuasa Hukumnya yakni Hartawan Supu, SH, dan Abd. Haris Dg. Nappa. Dari pihak Tergugat mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala dihadiri Pengacaranya Misbahuddin, SH., MH, dan Mujiza Uliyah, SH., MH. Dari Tergugat dua intervensi mewakili tergugat intervensi Ahmad Bahar dihadiri tim hukumnya Moh. Sidik Permana, SH, dan kawan-kawan.

Hakim memeriksa dan mendengarkan penjelasan dari empat saksi, dimulai dari saksi pertama Wakil Ketua BPD Desa Pangalasiang Malik, kemudian secara bergiliran Ketua DPRD Donggala, Takwin. Selanjutnya Camat Sojol, Saifullah T. Lagaga, dan saksi terakhir Mohammad Rifon.

Dalam keterangannya, Malik membuat pernyataan menarik saat memaparkan kesaksiannya. Dia mengatakan, menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah adanya Pilkades 14 Desember 2019. “ Kalau ada tanggal 14 Desember mengapa Pilkades tanggal 7 belum dilakukan pembatalan, “ kata Malik, menohok kacaunya administrasi Pilkades di Kabupaten Donggala itu.

Bahkan, konon kabarnya, Pilkades tersebut tanpa biaya dari Pemkab Donggala, sebab saat digelarnya Pilkades di Desa Pangalasiang juga di desa-desa lainnya di Kabupaten Donggala dana Pilkades belum cair. “ Hingga hari ini dana Pilkadesya belum ada, “ beber Malik.

Malik banyak mengungkap soal pelaksanaan Pilkades yang berlangsung aman, lancar dan damai pada 7 Desember, meski Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tinggal seorang, yaitu ibu Hamsiah. “ Pilkades Desa Pangalasiang pada pemilihan tanggal 7 Desember belangsung lancar dan aman. Walaupun Ketua P2KD Aslam Sulaeman sudah menghilang, “ tuturnya kepada majelis hakim.

Penetapan pemenang dalam pemilihan yang digelar 7 Desember tersebut sudah ditetapkan oleh P2KD dan diumumkan yang memperoleh suara terbanyak adalah Djamaludin yang menggungguli lawannya Asdir, SE.

Diproses penjaringan bakal calon Kepala Desa (Kades) ada delapan tokoh masyarakat maju mencalonkan diri sebagai calon Kades Pangalasiang, yaitu Djamaluddin, Hasanuddin, Rahmawati, Arham Abd. Rasyid, Rahmat, Achmad Bahar, Asdir, SE, dan Ahmad Abd. Majid.

Pada 10 Desember sampai dengan 15 Desember 2019, P2KD Pangalasiang melakukan penjaringan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi terhadap delapan orang balon Kades Pangalasiang, kemudian dilanjutkan tes assessment yang dilaksanakan oleh panitia Pilkades kabupaten.

“Sesuai Perbup No 21 Tahun 2019 dijelaskan penjaringan balon Kades berdasarkan perengkingan. Sehingga ada tiga orang tidak memenuhi syarat yaitu Arham Abd. Rasyid, Rahmat, SH, dan Ahmad Abd Majid, “ sebutnya.

Lima balon Kades yaitu Djamaluddin, Rahmawati, Hasanuddin, Achmad Bahar, dan Asdir ditetapkan secara resmi sebagai calon Kades. Penetapan itu dihadiri para pejabat dan unsur Muspika Kecamatan Sojol. Tetapi tiga calon lainnya yakni Rahmawati, Hasanuddin, dan Achmad Bahar menolak mencabut nomor urut yang akan digelar pada 7 Desember 2019.

“Karena menolak, maka Panitia P2KD menetapkan dua calon yang akan dipilih di Pilkades 7 Desember 2019, yaitu Djamaluddin dan Asdir, SE, berdasarkan Surat Keputusan P2KD Desa Pangalaisang Nomor 14/PAN-Pilkades PS/XI/tanggal 29 November 2019, “ jelasnya.

- Periklanan -

Seperti diketahui, dalam replik penggugat terhadap jawaban tergugat dipersidangan sebelumnya Kuasa Hukum Penggugat Abd. Haris Dg Nappa menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades setelah selesai dilaksanakan dan telah ditetapkan pemenangnya maka yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat (Pemkab Donggala) adalah mengeluarkan Surat Keputusan/Penetapan tentang sah tidaknya Pilkades tersebut, kemudian menjadwalkan kembali Pemilihan Ulang. bukan melakukan perpanjangan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa selain hal tersebut Penggugat perlu menegaskan bahwa alasan Tergugat memperpanjang karena alasan belum tersedianya logistik, kartu suara, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Parahnya lagi, salah satu bakal calon atas nama Rahmat, dalam kesaksian Malik itu sudah jatuh di tahapan Assesment tetapi namanya muncul lagi, dalam upaya pihak-pihak tertentu untuk menggelar pemilihan 14 Desember. Karena itu dia berharap majelis hakim akan menilai dalam amar putusannya siapa yang lalai dalam proses ini.

Selanjutnya saksi kedua, ketua DPRD Donggala, Takwin, yang bersaksi dan dihadirkan dalam persidangan untuk mengetahui keluarnya rekomendasi oleh DPRD Donggala. “Iya yang mulia, kami menghadirkan saksi kedua ini untuk menerangkan tentang adanya penerbitan rekomendasi DPRD, serta terkait unjukrasa yang dilakukan masyarakat dari berbagai desa di Kabupaten Donggala, “ ujar Abd. Haris Dg Nappa, menjelaskan kehadiran saksi kedua ini di persidangan.

Dalam kesaksiannya, Takwin mengetahui digelarnya Pilkades serentak yang digelar di 81 desa di Kabupaten Donggala pada 7 Desember 2019 lalu. Bahkan Takwin menyatakan mengakui adanya rekomendasi yang dikelaurkan oleh DPRD, namun dirinya bilang lupa ketika ditanya apakah ada koordinasi antara pihak DPRD dengan pihak P2KD kabupaten, Dinas PMD Donggala, terkait rencana Pilkades pada 14 Desember 2019.

Diakhir kesaksiannya, Takwin meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara adminsitrasi ini dengan seadil-adilnya, dan betul-betul berdasarkan fakta hukum yang ada, yang berkembang dipersidangan.

Saksi ketiga menampilkan Camat Sojol, Saifullah T. Lagaga, yang menerangkan wilayah kecamatannya yang akan menggelar Pilkades di tujuh desa dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Sojol.

Dijelaskan Saifullah di persidangan, dirinya selaku kepala wilayah kecamatan juga sebagai bagian dari P2KD kabupaten, atau perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala. Bahkan dirinya harus berada di dua kubu Pilkades yang diselenggarakan 7 Desember maupun 14 Desember.

“Yah saya hadir di dua Pilkades ini, pada tanggal 7 Desember maupun pada 14 Desember. Ini semua saya lakukan sebagai bentuk tanggungjawab saya sebagai kepala wilayah kecamatan, dan saya harus lakukan ini karena saya berada di desa yang menggelar pemilihan kepala desa sebagai wakil dari Pemerintah Kabupaten Donggala, “ papar Saifullah.

Saifullah pada kesempatan Pilkades 7 Desember bersikap tegas, setelah mengetahui ketua P2KD Aslam Sulaeman menghilang dan tidak ada di tempat, dia meminta kepada BPD untuk segera menggelar Pilkades sesuai jadwal yang ditentukan 7 Desember. “Saya meminta kepada BPD Desa Pangalasiang tetap menggelar pemilihan sesuai jadwal, “ ungkapnya.

Ketika ditanya apakah mengetahui ada surat dari Wakil Bupati (Wabup) Donggala, Mohammad Yasin yang masuk untuk memberitahukan perpanjangan pemilihan, dikatakan Saifullah sikap dirinya sebagai camat apapun hal-hal yang terjadi di wilayah kecamatan yang dipimpinnya tidak bisa lari dari sebuah persoalan yang muncul. “ Tinggal yang menentukan adalah hakim, “ ucapnya di hadapan hakim.

Ditanya siapa saja yang hadir pada 14 Desemnber, dan mengapa Camat hadir di hari itu. Dijawab Saifullah, yang hadir pada 14 Desember selain Camat, juga hadir Kapolsek, Danramil, dan panitia P2KD. “Sedangkan maksud dan tujuan saya hadir di Pilkades tanggal 14 Desember itu karena tangggung jawab dan menjaga keamanan wilayah, “ tandasnya.

Selanjutnya saksi terakhir hari itu, Mohammad Rifon, menjelaskan mengenai kronologis Pilkades sama seperti yang diungkap oleh saksi pertama Malik. Mulai tahapan pleno satu, kemudian pleno dua, setelah itu dilakukan persiapan pemilihan termasuk menyiapkan logistik mengingat anggota P2KD tinggal satu orang, sehingga sebagai Sekretaris BPD dia harus membantu P2KD guna menyukseskan Pilkades serentak 7 Desember 2019.

Pantauan koran ini, dari dinamika persidangan semakin menguak adanya kekeliruan admnistrasi dalam perhelatan Pilkades Desa Pangalasiang, namun semua itu hakim lah yang menentukan. Beberapa pengamat memprediksi, sejak awal perkara ini disidangkan majelis hakim sudah mengetahui siapa yang bakal memenangkan perkara ini, setelah semua alat bukti itu diterima hakim sekaligus menetapkan objek sengketa.

Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu 15 Juni 2020 di PTUN Palu, dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Sedikitnya ada empat saksi lagi yang akan ditampilkan Penggugat di persidangan berikutnya.

“Setelah empat saksi kami hadirkan hari ini, maka sidang berikutnya pada 15 Juni kami akan hadirkan lagi empat saksi berikutnya, sehingga menjadi delapan orang saksi dari pihak kami Penggugat, “ pungkas Haris Dg Nappa.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.