Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Penggugat : Berdasarkan Permendagri Pilkades Hanya Dilakukan Sekali dan Serentak

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Sidang lanjutan perkara 03 gugatan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negera (PUN) Palu, dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak, yakni Penggugat, Tergugat I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, dan Tergugat II intervensi Achmad Bahar.

“ Sidang perkara 03 kami lanjutkan, dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak, yaitu Penggugat, Tergugat I Pemerintah Kabupaten Donggala, dan Tergugat II intervensi Achmad Bahar, “ kata ketua majelis Hakim Yohannes Christian Motulo, SH, membuka sidang didampingi hakim anggota dua Richard Tulus, SH. Sidang kemarin dihadiri dua hakim tersebut, tanpa kehadiran hakim anggota satu Slamet Riyadi, SH, yang berhalangan karena sakit.

Tim Penasehat hukum Penggugat Djamaluddin, diwakili oleh Abd Haris Dg Nappa, SH, dari kantor Pengacara Hartawan Supu, SH, menyerahkan hasil kesimpulannya kepada majelis. Demikian pula kesimpulan dari Tergugat I dan Tergugat II intervensi.

Setelah menyerahkan kesimpulan, majelis hakimpun menutup sidang hari itu untuk dilanjutkan kembali, pada Senin 27 Juli 2020 dengan agenda pembacaan putusan.

“ Karena kami akan membuat putusan, maka memerlukan waktu. Kami minta waktu selama dua minggu untuk kami buat putusan perkara ini. Kita akan bersidang kembali pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, dengan agenda pembacaan putusan, “ kata ketua Majelis Hakim Yohanes Christian Motulo, SH, menutup sidangnya.

Pada kesempatan sidang Senin kemarin, hadir para pihak yang diwakili penasehat hukumnya masing-masing adalah dari Penggugat Abd Haris Dg Nappa, SH. Penasehat Hukum Tergugat satu diwakili Misbachuddin, SH, MH, dan perwakilan dari tergugat II intervensi diwakili tim kuasa hukumnya.

Adapun kesimpulan dari kuasa hukum Djamaluddin selaku Penggugat, yang diungkapkan Abd. Haris Dg Nappa, SH, antara lain adalah Penggugat pada pokoknya mendalikan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0660/DPMD/ Tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa (Kades) Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama Achmad Bahar, 31 Desember 2019.

Ditegaskan Penggugat, keputusan Tergugat I menerbitkan objek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat II intervensi benar-benar sangat merugikan kepentingan hukum penggugat yang seyogyanya disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa (Kades) terpilih pada pelaksanaan Pilkades serentak 7 Desember 2019.

“Namun karena ketidakcermatannya tergugat dalam menerapkan peraturan perudang-undangan dan tidak memahami substansi keberatan Penggugat, sehingga tergugat mengesahkan dan melantik Tergugat II intervensi Achmad Bahar sebagai Kades terpilih, “ ungkap Abd Haris Dg Nappa, dalam kesimpulannya.

Menurut Haris, dengan demikian tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan asas umum pemerintahan yang baik, dan juga tergugat melanggar nilai-nilai etika yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara yaitu asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak.

Penggugat berketetapan pada dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, serta membantah dan menolak seluruh dalil-alil Tergugat I dan Tergugat II intervensi dalam jawaban dan duplik, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi terhadap gugatan Penggugat dalam jawabannya.

Karena itu, Penggugat menolak secara tegas seluruh jawaban dan Duplik Tergugat dan tergugat II intervensi, karena hanya merupakan rangkaian karangan cerita yang tidak mempunyai dasar kebenaran hukum dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sehinggga apa yang terurai dalam jawaban dan Duplik tergugat dan tergugat II intervensi, adalah tidak benar dan patut dikesampingkan.

Bahwa pelaksanaan Pilkades 14 Desember 2019 yang didasari atas Surat Wakil Bupati Donggala Nomor 140/0690/DPMD tertanggal 9 Desember 2019 adalah tidak memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya, oleh karena surat perpanjangan waktu dari Wakil Bupati Donggala hanya bersifat kebijakan atau diskresi yang menimbulkan konflik kepentingan. Sementara Pilkades bukanlah kebijakan, melainkan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu Wakil Bupati Donggala tidak memiliki kewenangan dan kompetensi dalam bidang tugas untuk memperpanjang waktu pelaksanaan Pilkades atau dengan kata lain melampaui batas kewenangan.

Bahwa sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades, pada pasal 2 menyatakan bahwa Pilkades dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Selanjutnya pada pasal 3 menyatakan bahwa Pilkades satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

“Jadi dengan demikian jelas bahwa Pilkades yang dilaksanakan pada 14 Desember 2019 atau di luar pemilihan serentak adalah tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, perpanjangan waktu Pilkades tanggal 14 Desember 2019 oleh Wakil Bupati Donggala tersebut melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan pemerintahan dan asas umum pemerintahan yang baik, “ bebernya.

Bahwa untuk meneguhkan gugatan Penggugat, serta membuktikan keputusan Tata Usaha Negara (Bupati Donggala) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka penggugat mengajukan 39 bukti surat, dan satu buah flasdisk rekaman video yang terangkum dalam P-1 hingga P-40 yang kesemuanya telah dibubuhkan meterai secukupnya sehingga sah menurut hukum.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.