Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Bukti DPR Tak Lagi Dengarkan Rakyat

- Periklanan -

PALU-Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Sulawesi Tengah (Sulteng), Fery ISA Abdullah sepakat dengan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas yang menilai pengesahan undang-undang Omnibus law Cipta Kerja menggambarkan defisitnya moral pemerintah dan DPR saat ini.

“Saya setuju dengan ayahanda Busyro Muqoddas bahwa saat ini Pemerintah dan DPR mengalami defisitnya moral,” jelasnya.

Betapa tidak, saat ini, negara sedang dalam situasi pandemi Covid-19 yang mestinya pemerintah dan DPR lebih mencurahkan perhatiannya terhadap perbaikan kesehatan dan ekonomi masyarakat, bukan malah mencuri kesempatan mengesahkan Undang-Undang yang belum prioritas dan ditolak rakyat kebanyakan.

Dia menyebut, dengan disahkannya Undang-undang omnibus law cipta kerja oleh DPR ini, membuktikan bahwa DPR tidak lagi mendengarkan rakyat yang diwakilinya, karena Undang-undang baru ini cenderung lebih membela pemodal dibanding pekerja.

”DPR ternyata lebih mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital daripada rakyat yang diwakilinya,” kata Fery kepada media ini.

- Periklanan -

Namun dia mengaku bersyukur, masih ada fraksi di DPR yang menolak. Namun kekuatan dua partai politik yang menolak itu sangatlah kecil di DPR, dibanding yang setuju, sehingga praktis tidak didengarkan. Maka itulah menurut Fery, saatnya rakyat mencabut perwakilannya.

“Kita bersyukur, ada dua parpol yang menolak, tetapi itu tidaklah cukup, sehingga butuh kekuatan rakyat,” jelasnya.

Dengan disahkannya UU Omnibus law Cipta Kerja ini, lanjut dia, menjadi bukti bahwa dugaan rakyat selama ini bahwa Pemilu menjadi ajang jual beli atau ibarat dagang sapi, kini telah terbukti, karena para wakil rakyat hasil Pemilu tidak lagi mendengar aspirasi rakyat yang diwakilinya, melainkan lebih membela aspirasi pemodal.

“Mereka yang memberi modal, harus dibayar. Nah inilah hasilnya, lahirkan UU yang membela kepentingan pemodal. Coba anda bayangkan, saat Pemilu ada pemodal memberi uang agar anda terpilih. Nah, itu tidak gratis, harus dibayar,” tandasnya.

Kata Fery lagi, dengan adanya penolakan besar dari rakyat, seharusnya DPR tidak mengesahkan UU tersebut. Namun kenyataannya terbalik, sehingga patut dipertanyakan peran DPR.

“Kita tahu, sejumlah tokoh Islam, baik dari NU, Muhammadiyah, dan Ormas Islam lain. Bahkan dari tokoh Kristen hingga aliran kepercayaan, sudah resmi menyatakan menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Mestinya DPR juga sejalan dengan penolakan ini. Sangat disesalkan bahwa DPR malah tidak sejalan dengan rakyat yang diwakilinya,” pungkasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.