Pengamat Sarankan Panggil Pemilik Pabrik Miras

- Periklanan -

PALU-Pengamat hukum sekaligus akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) Palu, Harun Nyak Itam Abu menyarankan penyidik untuk memanggil pemilik pabrik Minuman Keras (Miras) yang menyebabkan tewasnya 18 orang warga Kota Palu.
Sebab dari informasi yang didapatkannya, yang ditindak hanyalah distributor miras yang masuk kategori kecil. Sedangkan pabrik yang memproduksi miras belum tersentuh.
“Harusnya ada juga proses penyelidikan. Dipanggil pimpinan atau siapa yang dipabrik itu untuk dimintai keterangan. Diteliti oleh para ahli soal kandungan bahan-bahannya,” kata Harun Nyak Itam Abu ditemui di Untad, kemarin (21/1).
Dengan begitu kata dia, bisa mengeliminir korban yang lebih banyak lagi kedepannya. Namun terbalik saat ini kata dia, jika saja pabrik tetap dibiarkan beroperasi sedangkan distributor kecil dipoliceline. Jika dengan waktu yang sudah cukup lama namun belum ada tersangka yang ditetapkan kata Harun, publik wajar saja mempertanyakan kinerja polisi.
“Jangan sampai yah, ada tudingan dari masyarakat bahwa jangan-jangan ada permainan. Proses penyelidikan kemudian ditingkatkan jadi penyidikan dari TKP, ada korban meninggal dunia, ada ditemukan botol minuman, ada minuman yang masih tercecer, ada hasil visum mungkin atau otopsi. Itu semua bisa dijadikan petunjuk. Ke mana ini harus ditetapkan tersangka. Jangan kita tidak memberlakukan prinsip equality before the law, hukum hanya tajam kepada masyarakat bawah tapi tumpul terhadap orang kuat. Ini harus kita hindari,” jelasnya.
Harun juga mengaku kecewa dengan kinerja penyidik kasus miras oplosan ini. Harun menyebut kasus miras oplosan yang merenggut belasan nyawa ini, terkesan ditutupi. Sebab hingga naik ke tingkat penyidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan.
“Selaku pengamat hukum di Kota Palu saya mengapresiasi kerja-kerja kepolisian dalam rangka melakukan penyelidikan terkait dengan minuman oplosan yang menyebabkan korban jiwa beberapa waktu lalu. Namun terus terang saya agak kecewa oleh karena sampai hari ini, proses yang dilakukan oleh kepolisian, agak tertutup karena sampai hari ini kok belum ada tersangkanya,” sebutnya.
Harun juga mencontohkan, beberapa kasus lampau yang terkesan ditutup-tutupi aparat penegak hukum. Seperti kasus meninggalnya pembantu rumah tangga di salah satu usaha pencucian mobil Qool It. Padahal di awal-awal penyelidikan ditemukan fakta-fakta yang mengarah ke pidana, namun hingga sekarang tidak ada kejelasan. Publik kota Palu kata dia juga masih ingat pembunuhan bocah di penginapan di Kota Palu, yang saat itu dikatakan pelakunya juga ditemukan tewas bunuh diri.
“Ini artinya apa, banyak kegagalan-kegagalan, disamping prestasi mungkin. Jangan sampai nanti perihal yang sama terjadi dengan kasus miras oplosan,” katanya.

- Periklanan -

Jika polisi ingin mendapat kepercayaan dari masyarakat kata Harun, informasi penyelidikan dan penyidikan harus bisa diakses oleh masyarakat. Makanya kata dia, perlu ada peningkatan profesionalitas di tubuh kepolisian.
“Sehingga masyarakat percaya dengan kerja aparat penegak hukum. Ingat, ini korban banyak,” demikian Harun menjelaskan.
Ditemui terpisah Perwakilan Ombudsman provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menginginkan penanganan kasus minuman keras (miras) mau yang menyebabkan belasan korbannya tewas bisa segera tuntas.
Asisten Ombudsman Perwakilan Sulteng Nasrun mengatakan, Ombudsman tentu menginginkan bisa tuntas, agar biar jelas dari mana asalnya penyebab , siapa pelakunya, dan kasusnya dapat diungkapkan secepat mungkin.
“Kita butuh semuanya jelas, tuntas termasuk mengetahui dari mana asalnya yang mengakibatkan banyaknya yang menjadi korban,” tuturnya.
Ombudsman pun tetap menjadikan masalah ini menjadi masalah prioritas, jika nantinya dalam penanganannya tidak berjalan dengan baik.
“Tetap akan kita kawal, dan berikan perhatian serius atas kasus ini,” sebutnya.
Nasrun meminta kepada masyarakat kota Palu dapat melapor jika ada hal yang sekiranya kurang wajar terkait dengan kasus tewasnya belasan korban jiwa akibat meminum minuman keras Merek Benteng dan Topi Raja yang diproduksi PT Sinar Abadi.
“Kita belum terima adanya pelaporan langsung dari pihak korban akibat kasus mengonsumsi miras beracun. Kita butuh warga yang datang melapor terlebih dahulu,” ungkapnya kepada Radar Sulteng kemarin, Senin (21/).
Sementara adanya penanganan dari pihak kepolisian yang menggunakan alat bukti atas masalah ini, Ombudsman sendiri tidak memiliki kewenangan dalam hal keterkaitan dengan alat bukti.
“Alat bukti yang digunakan oleh kepolisian itu merupakan privasi dari polisi, termasuk dengan menggunakan police line, kita tidak bisa mengintervensi alat buktinya,” kata Nasrun.(saf/zal)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.