Pengacara Pemkab Donggala Belum Siap Diklarifikasi Hakim PTUN

Kades yang Dilantik Akan Dihadirkan di Persidangan

- Periklanan -

PALU-Setelah mangkir sekali dalam sidang dugaan pelanggaran admnistrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala terhadap proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, akhirnya pengacara atau Penasehat Hukum yang mewakili Pemkab Donggala, Misbahuddin, SH., MH, hadir dalam sidangnya kemarin, Selasa (4/2).

Dalam sidang kedua, yang digelar di PTUN dan dipimpin ketua majelis hakim Yohannes Christian Motulo, SH, didampingi hakim anggota Slamet Riyadi, SH, Cahyeti Riyani, SH, dan Jemy Joieh Hattu, SH, di ruang sidang PTUN, berlangsung tertutup. Hanya dihadiri, Penasehat Hukum (PH) dari Jamaluddin, yaitu Abd. Haris Dg. Nappa, SH. Sementara pendukung Jamaluddin dari Desa Pangalasiang, berada di luar ruang sidang, dan proses persidangannya sendiri dijaga ketat satu peleton pasukan Polres Kota Palu, yang berada di luar gedung pengadilan.

Kepada Radar Sulteng, Abd Haris Dg. Nappa, mengatakan proses sidang masih sidang perdana, masih memeriksa objek sengketa, baik dari penggugat/pemohon maupun dari tergugat/termohon. “ Setelah kami yang diperiksa minggu lalu, hari ini giliran penasehat hukum Pemkab Donggala yang diperiksa. Hakim memeriksa berkas-berkas gugatan yang dulunya diminta disempurnakan, klarifikasi penggugat, dan objek sengketa. Untuk tergugat dalam hal ini Pemkab Donggala, diminta agar memperbaiki objek gugatannya, “ tutur Abd. Haris Dg. Nappa.

Dijelaskan Haris, rupanya tergugat belum siap memberikan klarifikasi. Pihak tergugat berjanji akan memberikan klarifikasinya soal gugatan ini pada Selasa pekan depan (11/2). “Pihak tergugat berjanji akan melakukan klarifikasinya itu pada minggu depan, “ beber Haris Dg. Nappa.

- Periklanan -

Sedangkan PH dari Pemkab Donggala, Misbahuddin, mengatakan bahwa sidang kali ini masih dismissal, atau perdana, yaitu satu proses beracara di PTUN sebelum masuk ke inti persidangannya yang masih tertutup untuk umum.

“Kalau proses sidangnya itu masih dismissal. Persiapan sidang. Jadi kami belum bisa berkomentar terlalu banyak, karena berkaitan dengan pemeriksaan persiapan. Belum ada yang jelas. Artinya jelas, gugatannya jelas. Tapi seperti apa mekanismenya kelak, pada hari persidangan yang sudah dibuka untuk umum, kami belum tahu. Karena masih berproses, sesi pertama, “ kata Misbahuddin.

Kemudian kedua, katanya, pihaknya hanya sebagai tergugat, atau yang digugat. “Kami hanya kapasitas yang tergugat. Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Donggala, “ terangnya.

Menariknya dalam kasus ini, calon Kepala Desa (Kades) yang mengikuti Pilkades pada 14 Desember 2019, dan telah dilantik oleh Bupati Donggala, Achmad Bahar akan dihadirkan dipersidangan. Menurut sebuah sumber, dihadirkannya Kades mengaitkan dengan objek gugatan yang dilakukan pemohon.

Sidang dismissal akhirnya ditunda, dan akan digelar kembali pada Selasa pekan depan (11/2) di ruang sidang PTUN Palu.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.