alexametrics Pengacara Kecewa AB dan OA Dilantik Bupati Tanpa Memperhatikan Penetapan Tersangka – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pengacara Kecewa AB dan OA Dilantik Bupati Tanpa Memperhatikan Penetapan Tersangka

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOUNA-Muhammad Amal, SH, salah satu tim kuasa hukum Mariyani Y. Rani, menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Unauna (Touna) yang telah melantik AB dan OA sebagai pejabat di posisinya yang baru oleh Bupati Touna, Muhammad Lahay, Rabu (3/11).

” Kami merasa kecewa dengan dilantiknya dua pejabat yang masih tersandung perkara hukum dalam “dugaan perzinahan” di Polres Touna yaitu AB dan OA. Kami kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Unauna yang tidak memperhatikan surat kami ke BKN dan Komisi ASN dengan tembusan surat ke Pemerintah Kabupaten Touna, dalam hal ini Bupati Touna, ” kata Mohammad Amal, kepada Radar Sulteng.

Mengingat, AB dan OA sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Touna, dalam kasus “dugaan perzinahan” yang dilakukan penggerebekan di sebuah rumah di Uemalingku Ampana, Kabupaten Touna, 20 Mei 2021.

Pengacara Maryani juga menyanggah sebuah info yang menyebutkan putusan gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Ampana Kabupaten Touna sudah inkracht.

” Kami menyanggahnya. Itu belum inkracht. Karena kami masih melakukan upaya hukum yaitu banding, ” tandas Amal.

” Jadi, secara hukum Mariyani Y. Rani masih memiliki hak-haknya sebagai isteri sah dari AB, ” demikian Mohammad Amal.

Tak lama setelah pelantikan AB sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Touna devinitif, dan OA di eselon IV Badan Kesbangpol Touna beredar luas berbagai informasi, yang menyebutkan adanya desa-desus bahwa kasus yang melilit AB dan OA ini hendak di SP3kan kasus yang mendapat perhatian dari seluruh masyarakat Sulawesi Tengah ini oleh kepolisian. Meski status berkasnya sudah tahap pelimpahan atau P19, dari Kepolisiaan ke Kejaksaan.

Apalagi pejabat penting di Polres Touna yang menangani kasus menghebohkan ini sudah dimutasi ke Polres lain. Namun para pihak yang merasa dirugikan dengan kasus ini tetap memiliki harapan sebagaimana komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar penanganan hukum yang presisi yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Di tingkatan Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng telah ditindaklanjuti perintah dari Kapolri tersebut, dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Lembaga TPF yang baru saja dibentuk Polda Sulteng ini akan menyasar semua kasus yang tercecer yang penanganannya tidak tuntas, dan menimbulkan dampak kepada pihak terkait. Salah satunya isteri dari AB, Mariyani Y. Rani yang merasa terzolimi dengan kasus ini harus menafkahi tiga orang anaknya, juga merasa adanya ketidakadilan.

Selain di Polda, Radar Sulteng juga mendapatkan informasi penting dari kantor Gubernur Sulteng, bahwa kasus ini telah mendapatkan atensi yang tinggi dari Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura agar kasus-kasus yang diduga akan diSP3kan diangkat dan diusut kembali, termasuk kasus yang menimpa dua ASN di Pemkab Touna yaitu AB dan OA. Sesungguhnya pelantikan itu diduga cacat hukum bila dikaji dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, khususnya Pasal 3 huruf f.

“ Kami sudah mendapat perintah dari Bapak Gubernur untuk menangani kasus dua ASN ini, “kata pejabat di BKD Sulteng.

Tanggapan Gubernur terhadap kasus itu, setelah isteri AB, Maryani Y. Rani mengirim surat ke Gubernur agar kasus ini mendapat perhatian serius dari Gubernur, bahwa rakyatnya sedang dizolimi.

Demikian juga Penasehat Hukum Maryani Y. Rani, dari kantor pengacara Yusran Maaroef & Kawan/Konsultan Hukum, juga berkirim surat ke Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ombudsman RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Kantor Regional IV BKN di Makassar.

Sedangkan tembusan suratnya ditujukan kepada Bupati Touna, Inspektur Inspektorat Touna, Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Touna, Kepala Bapelit Touna, dan kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Touna.

Menurut seorang pejabat di Polda Sulteng, ketika dimintai pandangannya mengenai prosedur SP3, disaat kasus ini sudah memasuki tahap P19 menuju P21 masih bisa di SP3kan. Jawaban pejabat itu bisa, tetapi prosedurnya panjang bila P19/petunjuk Jaksa tidak dapat dipenuhi oleh penyidik, dan berkasnya bolak balik sebanyak 3 kali, serta dilakukan gelar perkara kasus ini kecil kemungkinan terjadi SP3. “ Karena penyidik harus membuktikan alasan SP3 tersebut, “ ungkapnya.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.