Penetapan Tersangka Dinilai Sah

Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Yahdi Basma

- Periklanan -

PALU – Penanganan kasus tersangka Politis Nasdem, Yahdi Basma yang juga merupakan Anggota DPRD Sulteng oleh penyidik Polda Sulteng, masih akan terus berlanjut ke tahap selanjutnya. Pasalnya permohonan Praperadilan yang diajukan Yahdi Basma, melalui tim kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, telah ditolak seluruhnya dalam sidang putusan, Selasa (20/8) kemarin.
Yahdi Basma adalah tersangka dalam kasus dugaan menyebarkan berita hoax, yang dilaporkan oleh orang nomor satu di Sulawesi Tengah, yakni Gubernur Sulteng Drs Longki Djanggola MSi. Dia memohonkan praperadilan, untuk menguji sah tidaknya penetapan status tersangka terhadap dirinya yang dilakukan penyidik Polda Sulteng (termohon) dalam kasus tersebut.
Sidang putusan permohonan praperadilan yang dimohonkan Yahdi Basma dipimpin hakim tunggal Zaufy Amri SH. Dalam pertimbangannya Zaufy Amri menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, penetapan tersangka yang dilakukan termohon kepada diri pemohon telah dilakukan sebagaimana ketentuan serta tidak ditemukan bertentangan dengan hukum aturan yang berlaku, khususnya pasal 1 ayat 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang pidana E-Court, dan putusan Mahkama Konstitusib Nomor : 21/PUU-XII/2014.
“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 14 dan pasal 27 huruf a UU No 8 tahun 1981 tentang pidana E -Court, putusan MK Nomor 21/ PUU-XII/2014, mengadili menyatakan menolak praperadilan dari pemohon, menghukum pemohon dengan membayar biaya perkara sejumlah nihil, ” ungkap Zaufy Amri didampingi panitera pengganti, Festy Deby Beby N.Piether SH.
Dalam pertimbangannya juga, Zaufy menerangkan bahwa mengenai dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya sekaitan dengan pokok pemeriksaan praperadilan tidak beralasan hukum. Serta menimbang bahwa termohon telah berhasil membuktikan bahwa dalil-dalil pemohon terhadap termohon sepanjang mengenai penetapan tersangka, tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti.
Kasus praperadilan dari pemohon Yahdi Basma ini berawal dari adanya koran lokal yang editan, membuat judul ” Longki Djanggola membiayai People Power di Sulteng. Koran editan ini beredar di medsos yang kemudian disebarkan lagi oleh anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma di media sosial berupa Facebook dan WhatsApp group.
Atas penyebaran tersebut, Longki Djanggola lalu melaporkan hal tersebut kepada Polda Sulteng. Setelah mendapat laporan tersebut, kepolisian lalu melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, setelah mendapat dua alat bukti yang cukup, kepolisian lalu menetapkan Yahdi Basma sebagai tersangka. Atas penetapan tersangka, Yahdi lalu mengajukan permohonan praperadilan yang pada akhirnya pun ditolak. (cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.