Penetapan Eksekusi, Manajemen Bank Sulteng Serahkan ke Pemilik

- Periklanan -

PALU-Awal pekan ini Pengadilan Negeri Palu mengeluarkan surat penetapan eksekusi  Kantor Bank Sulteng atas kasus hilangnya agunan kredit berupa Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 421/1978 tanggal 10 April 1978 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 34/1978 Desa Birobuli, oleh Bank Sulteng.

Dirut Bank Sulteng Rahmat Abdul Haris, di dampingi jajaran komisaris, saat konferensi pers di Hotel The Sya Regency, kemarin (26/1). (Foto: Arwansyah)

Sebelumnya, pada  12 Juli 2017 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan menolak upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan PT Bank Sulteng, terkait terkait terbitnya putusan dari MA Nomor: 3366 K/PDT/2015 tanggal 26 Mei 2016.

Dalam putusannya MA menghukum PT Bank Sulteng untuk membayar ganti rugi kepada Chairil Anwar senilai Rp7,672 miliar lebih. Dengan rincian, kerugian materil Rp2,672 miliar lebih dan kerugian imateril sebesar Rp5 miliar kepada Chairil Anwar. Dalam surat perintah penetapan eksekusi tersebut disebutkan bahwa eksekusi akan dilaksanakan pada Rabu 31 Januari 2018, pekan depan.

Menanggapi turunnya surat penetapan eksekusi pengadilan ini pihak pengelola Bank Sulteng, direksi dan komisaris  menyatakan, menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada lembaga hukum yang berwenang.  Rahmat Abdul Haris Dirut Bank Sulteng mengakui, dengan ditolaknya PK maka upaya hukum yang dilakukan pihaknya sebagai pengelola Bank Sulteng selesai.

- Periklanan -

“Sekarang masalah ini kami serahkan kepada pihak pemilik Bank Sulteng. Sebab, yang akan disita itu bukan milik kami sebagai pengelola tapi milik Pemerintah Provinsi Sulteng dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Dirut Bank Sulteng Rahmat Abd. Haris didampingi jajaran komisaris, dalam konferensi pers, kemarin.

Ia mengakui, fakta hukumnya saat ini  Bank Sulteng kalah. Tapi di balik putusan hukum tersebut, masih ada hak dari pihak Bank Sulteng yang belum terpenuhi.  Jajaran direksi dan komisaris mengaku sudah melaporkan persoalan ini kepada pihak OJK. Dan selanjutnya, akan melaporkan ke pihak DPDR Provinsi Sulteng dan Pemerintah Provinsi Sulteng.

“Sore ini (kemarin sore, red) akan menghadap DPRD, setelah itu Senin (29/1) depan kami kami melaporkan ke Gubernur,” sebutnya.

Pihak pengelola Bank Sulteng sisa menunggu keputusan dari pemilik, melakukan perlawanan atas sita eksekusi atau melaksanakan putusan MA. Rahmat menjamin, kalaupun putusan MA dipenuhi, dengan membayar ganti rugi kepada penggugat, tidak berdampak pada likuiditas Bank Sulteng. “Kami ini tergantung keputusan pemilik Bank Sulteng, kalau harus membayar gantirugi, tidak ada masalah dengan likuiditas,” jaminnya. Dari sisi permodalan, Bank Sulteng saat ini sudah sangat kuat.

Terhadap kasus ini, manajemen Bank Sulteng meminta dukungan mitra, nasabah dan masyarakat Sulteng, agar tidak terprovokasi dengan pemberitaan negatif terhadap Bank Sulteng.  Manajemen Bank Sulteng juga berkomitmen akan terus berupaya membangun kepercayaan terhadap ‘Bank-nya Rakyat Sulteng’ tersebut.  (ars)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.