Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP Gunakan Sistem Zonasi

- Periklanan -

Ilsutrasi (@jpnn.com)

PALU – Penerimaan siswa baru tingkat SD dan SMP di Kota Palu diperkirakan medio bulan Juni mendatang. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disebutkan dalam penerimaan siswa baru menggunakan sistem zonasi.

Itu artinya, siswa yang harus diterima di sebuah sekolah ialah berdasarkan domisili yang tidak jauh dari sekolah tersebut. Hal ini merupakan upaya untuk pemerataan jumlah siswa di sekolah-sekolah, termasuk di Kota Palu. Sehingga tidak ada jumlah siswa yang berlebihan di satu sekolah, sementara  di sekolah lain mengalami kekurangan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palu, Ansyar Sutiadi mengatakan, Kota Palu akan menerapkan Permendikbud yang baru disahkan itu pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017/2018. Dengan sistem zonasi akan sangat membantu. Terlebih lagi dengan jumlah SMP yang masih minim di Kota Palu, bahkan tidak mencukupi untuk menerima seluruh siswa lulusan SD tahun 2017 ini.

“Siswa yang lulus SD tahun ini sebanyak 6.000 lebih. Sementara SMP negeri hanya berjumlah 23 unit. Yang bisa diterima hanya sekitar 4.000-an siswa. Berarti ada 2.000 lebih siswa yang tidak akan diterima di SMP negeri di Palu,” estimasi Ansyar ditemui di ruang kerjanya kemarin (26/5).

Ansyar saat itu usai melakukan pertemuan dengan kepala-kepala SMP se Kota Palu dan Dewan Pendidikan Kota Palu. Dalam pertemuan tersebut, kadis mengakui bahwa kepala-kepala SMP sudah komitmen sepakat dan memahami terkait tata cara PPDB tahun ajaran 2017/2018 sesuai Permendagri Nomor 17. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya juga mengetahui sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB.

- Periklanan -

“Sekolah harus patuh melaksanakan sistem zonasi ini. Orang tua pun tidak bisa lagi memilih-milih sekolah yang jaraknya jauh dari tempat tinggal. Karena dipastikan pihak sekolah tidak mudah menerima,” terangnya.

Ditanya terkait solusi 2.000-an siswa yang kemungkinan tidak bisa diterima di SMP negeri, Ansyar mengatakan masih bisa masuk ke SMP swasta atau non negeri. “Tujuan penerapan Permendagri baik sebenarnya. Karena siswa tidak jauh lagi bersekolah dari rumah. Kemudian distribusi siswa merata di skeolah-sekolah,” jelasnya.

Untuk SMP, per rombongan belajar (rombel) berjumlah 32 siswa dalam satu kelas. Ansyar menegaskan, dalam proses PPDB, tidak ada sepeserpun biaya penerimaan yang dikenakan bagi siswa baru dalam bentuk pungutan apapun.

“Sekolah tidak diperkenankan mengenakan biaya apapun kepada peserta didik yang akan mendaftar. Sedangkan untuk baju batik dan olahraga, yang biasa dimintai biaya untuk pembuatannya, masih akan kami kaji lagi bagaimana nanti teknisnya,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SD, Drs Yabidi MSi menjelaskan untuk SD, selain memerhatikan sistem zonasi, juga mempertimbangkan umur siswa yang akan mendaftar.

“Umur minimal 7 tahun baru bisa diterima sekolah. Sekali pun ada yang berumur 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan, bisa diterima asalkan ada surat keterangan dari ahli psikologi,” ucap Yabidi.

Per rombel untuk tingkatan SD, Yabidi menjelaskan jumlahnya berkisar antara 20 sampai 28 siswa. Sementara terkait jumlah SD negeri dan swasta di Kota Palu sebanyak 165 yang terdiri dari 131 negeri, dan 34 swasta. “Jumlah rombel tersebut akan bersifat fleksibel di daerah-daerah bagian pinggiran,” tutupnya. (saf)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.