Penerimaan Dana Tax Amnesty di Palu Capai Rp83,7 Miliar

- Periklanan -

Ilustrasi (@jpnn.com)

PALU – Pelaksanaan program Tax Amnesty yang digulirkan oleh Pemerintah Indonesia sebanyak III (tiga) periode, berakhir pada 31 Maret 2017 lalu. Di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu, yang meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong, total jumlah penerimaan dana Tax Amnesty selama 3 periode tersebut mencapai Rp83.764.993.485 dengan jumlah 3.663 wajib pajak (WP) yang terdiri dari badan usaha dan orang pribadi.

Kepala KPP Pratama Palu, Sihaboedin Effendi menjelaskan, jumlah penerimaan dana Tax Amnesty periode III dari 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp14,21 miliar dengan 1.752 WP. Jumlah itu jauh di atas jumlah target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Palu, yaitu Rp6,5 miliar.

Sedangkan lanjutnya, untuk periode II dari 1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016 mencapai Rp15,84 miliar dengan 986 WP, serta periode I dari 1 Juli 2016 – 30 September 2016 mencapai Rp53,70 miliar dengan 925 WP, yang mayoritas terdiri dari badan usaha dan pengusaha.

“Hingga akhir Maret 2017 lalu, cukup banyak WP yang mengikuti Tax Amnesty dan melaporkan harta kekayaannya kepada kami di KPP Pratama Palu. Hanya saja kelemahannya selalu ramai datang pada setiap akhir periode. Sehingga sangat butuh tenaga ekstra dalam melayani WP yang ingin ikut Tax Amnesty tersebut,” ungkapnya saat dihubungi Radar Sulteng, Senin (3/4) sore.

- Periklanan -

Ditambahkannya, meski program Tax Amnesty sudah berakhir, tetapi masih cukup banyak WP yang mengaku ingin mengikuti, dikarenakan baru mengetahui program pengampunan pajak tersebut. Namun, pihaknya tidak bisa membantu, karena waktu pelayanan sudah diatur dalam Undang-undang Tax Amnesty.

Kendala lainnya, cukup banyak juga WP yang merasa sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2015, dan tinggal menebus dari harta yang belum dilaporkan pada SPT di 2015 tersebut.

“Tetapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan pada Tax Amnesty ini, hartanya di tahun 2014 ada, di 2015 justru tidak ada. Sehingga kalau mau mengikuti Tax Amnesty, dia harus menebus semuanya,” terangnya.

Kata dia, meski jumlah WP yang mengikuti Tax Amnesty selama tiga periode tersebut hanya sebanyak 3.663 WP dari total 161.668 WP yang terdaftar tahun 2016 lalu, pihaknya mengaku bahwa tidak bisa memaksakan WP untuk ikut program pengampunan pajak tersebut.

“Karena Tax Amnesty ini adalah hak bagi setiap WP. Jadi untuk ikut atau tidak itu hak mereka. Hanya saja, kalau ikut kan sudah dijelaskan dari awal kalau keuntungan akan sangat banyak,” tandasnya. (hqr)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.