Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Penggelapan Insentif Nakes di Kota Palu

- Periklanan -

PALU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu, Marcelinus, meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut secara tuntas dugaan penggelapan dana insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bekerja dalam tim penanganan Covid-19 di Puskesmas Birobuli Kecamatan Palu Selatan. Karena secara nyata Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tersebut fiktif.

Marselinus menjelaskan bahwa, proses audit yang baru saja dilakukan Inspektorat Kota Palu telah merekomendasikan agar dana insentif yang telah diklaim untuk segera dikembalikan kepada kas daerah. Sebab pemanfaatan dana hasil klaim tersebut dilakukan tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis). “Informasinya penyidik Tipikor telah mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan itu. Makanya kami berharap jika memang sudah dilakukan penyelidikan, maka kami mendesak agar hal itu harus dituntaskan,” ungkap Marselinus, Minggu (6/6) kemarin.

Dirinya mengungkapkan, bahwa klaim dana insentif Nakes di Puskesmas Birobuli tersebut secara nyata dilakukan dengan memasukan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) fiktif. Karena Nakes yang tidak bekerja langsung juga dibuatkan LPj seolah-olah bekerja dalam penanganan Covid-19 agar dana tersebut bisa diklaim. Bahkan ujar Marcel, sapaan akrabnya, APH baik dari kepolisian maupun kejaksaan juga perlu melakukan hal yang sama kepada seluruh Puskesmas di Kota Palu. Sebab Informasi yang beredar di masyarakat, hal itu hampir terjadi di seluruh Puskesmas.

“Jadi tidak boleh hanya sekedar pengembalian ke kas daerah, tapi dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga kedepan pemanfaatan dana Covid-19 bisa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Terlebihpak Presiden memang telah mewanti-wanti hal ini,” ujarnya.

- Periklanan -

Pemerintah kembali melakukan refocusing anggaran yang tidak sedikit untuk penanganan Covid-19 di Kota Palu, inipun perlu mendapat perhatian dan pengawasan bersama. Sehingga nantinya anggaran yang telah digelontorkan bisa bermanfaat sesuai peruntukannya.

“Aparat hukum juga perlu transparan soal tindakan yang mereka ambil,”tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pihak Puskesmas Birobuli melakukan klaim dana instensif Nakes yang bekerja dalam penanganan Covid-19. Jumlah Nakes yang diajukan sebanyak 45 orang, sementara hanya 10 diantaranya yang memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai Nakes tim Covid-19. Sedangkan 35 lainnya juga ikut diajukan untuk mendapatkan dana insentif. Kepala Puskesmas Birobuli, Susanti menyebut hal itu dilakukan memenuhi jumlah Nakes sesuai persyaratan aplikasi, karena jumlah kasus di Puskesmas Birobuli harus ditangani sebanyak 45 Nakes.

Namun setelah dana insentif Nakes tersebut dicairkan ke rekening, pihak Puskesmas kemudian menariknya kembali ke rekening bendahara. Lalu menyepakati secara internal dana hasil pengembalian dari Nakes tersebut dibagikan kembali sesuai risiko kerja. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.