Pencairan Dana Stimulan Bakal Terlambat

- Periklanan -

PALU-Penyaluran dana stimulan pada pekan kedua Februari seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu sepertinya akan sulit terlaksana sesuai rencana awal.
Pasalnya hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengaku jika dana bantuan stimulan yang diperuntukkan untuk warga yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan belum ada masuk di Pemkot Palu.
Menurut Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu Iskandar Arsyad bahwa untuk dana stimulan bantuan dari pemerintah pusat, sampai sekarang belum ada.
“Sampai sekang kita belum terima dana stimulan dari pemerintah pusat,” ungkapnya kepada Radar Sulteng, Kamis (14/2).
Sehingga hal itulah yang menyebabkan kepastian atas pencairan dana stimulan akan terlambat, selain itu Pemkot Palu juga masih melakukan verifikasi data rumah kembali, karena ada perbedaan data antara PU kota dan pihak kelurahan.
“Bagaimana kita mau cairkan, kalau dananya saja sampai saat ini belum ada kita terima,” sebutnya.
Bahkan penyampaian dari kepala Dinas PU kota juga, menjelaskan jika nantinya ada bantuan dana stimulan tersebut, dananya tersebut, tidak langsung diberikan kepada penerima yang terdaftar rumahnya rusak.
“Jadi begini, ini bantuan stimulan, bukan bantuan tunai. Misalnya pemerintah kasih uang tunai sebesar Rp 50 juta dan bangun sendiri atau perbaiki sendiri, bukan begitu mekanismenya,” sebutnya.
Akan tetapi jelas Iskandar Arsyad, intinya stimulan itu, nanti masyarakat membentuk kelompok, dengan perkiraan 15 sampai 20 Kepala Keluarga (KK), dengan sebutan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
“Dari kelompok ini mereka memilih siapa ketua kelompoknya, siapa sekretarisnya, dan bendaharanya, dari kelompok ini sebanyak 15 KK, uangnya akan dikirim melalui rekening kelompoknya,” tuturnya.
Bahkan, Iskandar juga mengakui kalau kelompok yang dibentuk sebanyak 15 KK tersebut, akan didampingi oleh pihak fasilitator dari PU kota atau pemerintah daerah.
Iskandar Arsyad menjelaskan, fasilitator ini artinya konsultan atau pendamping, nanti mereka yang mengarahkan apa, dari tim kelompok itu yang merencanakan perbaikan rumah. Misalnya disepakati oleh tim kelompok untuk menggunakan struktur beton dengan kolom rumahnya itu dengan menggunakan Risa dengan harga satu unit 23 juta rupiah kali 15 KK, begitupun dengan pondasinya dengan harga sekian di kali 15 KK, dengan didampingi fasilitator, uangnya akan dicairkan sesuai dengan kebutuhan pertama. Misalnya bangun pondasinya dahulu, berarti uang pondasi dulu dicairkan, tidak sekaligus dicairkan, setelah itu baru perbaikan tahap berikutnya, kalau perbaikan pada tahap pertama 23 juta rupiah, maka uang yang keluar baru 23 juta rupiah saja. “Dari 50 juta misalkan, dan itu dikalikan dengan 15 KK yang rumahnya rusak berat untuk diperbaiki,” terangnya.
Untuk pencairan dana stimulan pada tahap berikutnya, hasil perbaikan misalnya Pondasi yang sudah diperbaiki itu, harus di dokumentasikan sebagai bukti untuk di ajukan kembali ke pemerintah pusat. Dengan tujuan untuk mengajukan dan mencairkan kembali dana lanjutan untuk perbaikan berikutnya.
Setelah tahap pertama sudah diperbaiki dengan hasil dana yang terpakai, untuk bisa mencairkan dana berikutnya, perbaikan misalnya pondasi itu harus dilaporkan kembali ke pemerintah. “Sebagai bukti bahwa pekerjaan perbaikan sudah dikerjakan, dan ini bukti untuk mengeluarkan dana lanjutannya lagi,” ungkap Arsyad.
Iskandar Arsyad menambahkan, setelah tahap perbaikan rumah sudah selesai semuanya, dengan mengeluarkan dana perbaikan rumah sebanyak 40 juta rupiah, untuk perbaikan rumah rusak dengan kategori rusak berat, maka sisa uang dari dana stimulan yang 10 juta lagi itu akan dikembalikan ke negara.
“Untuk bantuan dana stimulan rumah rusak berat 50 juta rupiah dari pemerintah, kalau dalam perbaikan rumah hanya mengeluarkan anggaran sebanyak 40 juta rupiah saja, maka sisanya akan dikembalikan kembali ke kas negara,” bebernya.
Diapun menyampaikan batas maksimum untuk perbaikan rumah rusak, yang dananya dari pemerintah pusat ini, tidak lebih dari ketetapan dana stimulan yakni rumah rusak berat 50 juta, sedang 25 juta, dan ringan sebanyak 10 juta rupiah.
“Batas maksimum dana perbaikan rumah seperti itu, kalau misalkan pada perbaikan rumah rusak berat melebihi dari dana yang diberikan, maka itu bukan tanggung jawab dari pemerintah lagi, karena batas maksimum pemberian bantuan dana stimulan itu hanya 50 juta rupiah saja, bagi yang rumahnya rusak berat” tegasnya.(zal)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.