Penasaran Jumlah TKA, Morowali Bentuk Timpora

- Periklanan -

TIMPORA : Tampak peserta pengukuhan Timpora, di aula kantor Bupati Morowali, Selasa kemarin (28/2). (Foto: Moh. Faisal)

MOROWALI-Dengan adanya pemberitaan bahwa banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di beberapa perusahaan di Kabupaten Morowali yang tidak dapat teridentifikasi hingga membuat mereka penasaran, hingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Hukum dan HAM) Sulteng membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

Pembentukan Timpora tersebut, dilaksanakan di aula Kantor Bupati Kabupaten Morowali, pada Selasa kemarin (28/2). Dalam pembentukan Timpora itu, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum HAM Sulteng, Iwan Kurniawan SH MH, Kepala Kantor Imigrasi Klas III Banggai Novly Tenlie Nelson, Bupati dan Wakil Bupati Morowali, serta para anggota Timpora tahun 2017.

Dalam sambutannya Iwan Kurniawan mengatakan, keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali untuk meningkatkan PAD harus dengan cara mengizinkan TKA melakukan investasi di wilayahnya. Sebab, kata Kurniawan para TKA datang ke Indonesia khususnya Kabupaten Morowali membawa uang dan pasti membawa orangnya.

“Memang orang asing datang ke wilayahnya kita, pasti mempunyai konsekuensi. Tapi dibalik konsekuensi itu, PAD daerah itu khususnya Kabupaten Morowali dapat meningkat melalui investasi yang mereka lakukan. Jadi, mereka tidak semata mata membawa uang kemari. Yah pasti mereka juga, membawa orang mereka. Jangan cuman uangnya kita suka, sementara orangnya kita musuhi,”ungkap Kurniawan sebelum membuka secara resmi pengukuhan Timpora.

Tujuan utama membentuk Timpora untuk memantau aktivitas para TKA, kata Kurniawan untuk menjawab penasaran masyarakat terhadap jumlah TKA yang masuk ke Kabupaten Morowali untuk bekerja.

- Periklanan -

“Mudah mudahan, dengan dibentuknya Timpora ini kita bisa mengklarifikasi jumlah TKA yang sampai saat ini belum kami ketahui pasti berapa jumlahnya,”ujarnya.

Kurniawan juga mengakui, bahwa pihaknya tidak mampu mengawasi sepenuhnya terhadap TKA yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan aktivitasnya.

“Jujur, kami belum bisa menjangkau berapa banyak TKA masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah ini. Karena, kami baru mempunyai dua kantor Imigrasi untuk mengawal aktivitas para TKA. Tapi, kami tetap berupaya untuk mengawasi secara ketat para TKA yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah ini,”tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Morowali Anwar Hafid mengatakan bahwa sangatlah tidak adil untuk melarang para TKA masuk bekerja di Kabupaten Morowali ini. Sebab kata Anwar, banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang juga bekerja di Negeri orang.

“Saya berharap, perpanjangan Imta diberlakukan di Kabupaten Morowali. Tapi, perpanjangan Imta itu dilakukan dengan berpatokan pada kinerja Timpora yang dibentuk ini,”sebutnya.

Usai acara sambutan selesai, acar dilanjutkan dengan penandatanganan pembentukan Timpora Kabupaten Morowali tahun 2017 yang dilakukan Bupati, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sulteng. Dalam Timpora tersebut, dilibatkan Direktur Jenderal Imigrasi, Kanwil Kemenkumham Sulteng, Divisi Imigrasi, Bupati Morowali, Kantor Imigrasi Klas III Banggai, Dinas Kesbang Linmas Kabupaten Morowali.

Lanjut, Dinas Transnaker Morowali, Intelkam Polres Morowali, Intel Kodim 1311 Morowali, Intelejen Kejari Morowali dan masih banyak dari SKPD di Kabupaten Morowali. (fcb)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.