Penanggulangan Kemsikinan, Dewan Meminta Komitmen Pemkot

- Periklanan -

Ilustrasi warga miskin di Palu. (@bmzIMAGES)

PALU – Program Padat Karya saat ini telah berganti nama menjadi program bantuan sosial terpadu  berbasis keluarga.

Menurut Anggota DPRD Palu Rusman Ramli perubahan ini tentunya akan sangat berdampak pada penerima manfaat dan program padat karya.

“Tapi kami akan tetap meminta komitmen pemerintah Kota Palu dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan yang sesuai data BPS masih di angka 7,42 persen atau 27.185 jiwa penduduk miskin Kota Palui,” kata Rusman.

- Periklanan -

Menurutnya perubahan nama program dan kegiatan ketika kepala daerah berganti adalah sesuatu yang sangat lazim.

“Ketika Pemkot mengintegrasikan ke program Palu Sangu Patuju K5 patut kita apresiasi dan dukung karena akan mewujudkan budaya bersih, indah, tertib dan nyaman,” terangnya.

Itu katanya bukan hanya tugas padat karya tapi peran masyarakat di lingkungan masing-masing. “Ini sebagai implementasi dari nilai gotong royong yang ada pada kita,” ujarnya.

Dengan berubahnya nama program Padat Karya makanya anggarannya akan menjadi lebih kecil. Jika tahun lalu upah peserta padat karya adalah sebesar Rp500 ribu. Maka upah mereka adalah Rp250 ribu perbulan. Upah Rp250 ribu itu masih akan digunakan untuk pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan Rp20 ribu dan tabungan Rp50 ribu. Berarti upah yang diterima peserta program ini adalah Rp180 ribu perbulan “Soal upah mereka terima dengan dua hari kerja saya kira masih sangat manusiwi,” demikian Rusman.(zai)

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.