Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Penanganan Kasus SPAM Pasigala Dipertanyakan

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang tersangka suap, salah satunya di proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala (Pasigala), Sulawesi Tengah.
Dugaan suap ini terkait pengadaan pipa high density polyethylene (HDPE).
Aksi OTT KPK dan juga dugaan keterkaitan dengan kasus proyek SPAM Pasigala, mendapat kritikan dari anggota DPRD Sulteng yang juga anggota Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanganan Bencana 28 September Sulteng, Muhammad Masykur.
Kepada Radar Sulteng Masykur mempertanyakan sejauhmana penanganan kasus SPAM Pasigala dan penanganan kerusakan pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi 28 September 2018 lalu. Masykur, mengatakan pada tahun 2009, negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengucurkan mega proyek SPAM Pasigala di Sulteng. Pekerjaannya ini dilaksanakan dengan tahun jamak (multi years). Mega proyek SPAM di kawasan Kota Palu, Sigi dan Donggala yang selanjutnya disebut SPAM Pasigala. Sumber airnya dari sumber air baku Sungai Saluki Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi
“Direncanakan SPAM Pasigala secara resmi difungsikan pada tahun 2016, begitu bunyi norma yang diterakan secara eksplisit dalam dokumen perjanjian antara Kementerian PUPR, Pemprov Sulteng, Pemkot Palu, Pemkab Sigi, dan Donggala,” tutur Masykur.
Namun demikian, disaat uji coba pertama gagal. Pipa pecah, kasus ini sudah diinvestigasi Radar Sulteng. Daya tahan pipa tidak mampu menahan kecepatan air dengan kapasitas 300 meter kubik per detik. Jika uji coba itu mulus, direncanakan tahap selanjutnya akan menampung kapasitas air 600 meter kubik per detik.
Dikatakannya, rencana induk SPAM Pasigala akan diinterkoneksikan ke seluruh layanan penyediaan air bersih kebutuhan rumah tangga, industri, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan Pasigala. “Lebih dari Rp 500 miliar anggaran negara telah digelontorkan ke pembangunan SPAM Pasigala. Namun belum berfungsi baik, dan belum memiliki nilai manfaat yang lebih seperti yang diharapkan,” ungkap Masykur.
Bencana 28 September, tambah Masykur lagi, telah merusak seluruh jaringan instalasi air bersih di seluruh kawasan Pasigala, termasuk SPAM Pasigala. “Air bersih pun menjadi masalah pokok, krusial dan mendasar,” tandasnya.
Pasca bencana, SPAM Pasigala, salah satu jadi prioritas utama dalam program pemulihan di Pasigala. Sebab, air bersih adalah hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak hidup.
Namun, kabar terkini, ada OTT KPK terkait program pengadaan perbaikan SPAM Pasigala. Ada bau aroma korupsi langsung disergap KPK. “Kita mendesak perbaikan SPAM Pasigala disegerakan demi dan untuk warga korban Pasigala,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam operasi tangkap tangan tersebut, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM darurat, Teuku Moch Nazar diduga kuat menerima gratifikasi untuk memuluskan pekerjaan pengadaan pipalisasi di Pasigala. Modusnya, dengan mengatur pemenang tender pengadaan pipa HDPE, sebagai imbalannya Kasatker SPAM bencana mendapat ‘komisi’ 10 persen dari total anggaran.

Selain Teuku Moch Nazar, KPK juga menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, yakni Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1 sebagai tersangka penerima.

Dari pihak rekanan, KPK menetapkan Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP, dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP sebagai tersangka pemberi. Total suap yang diduga dilakukan para pejabat Kementerian PUPR itu sebanyak Rp 5,3 miliar, USD 5 ribu dan SGD 22.100. Uang sebanyak itu, diduga merupakan ‘jatah’ fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang dimenangkan oleh kedua perusahaan itu.
Sementara pihak Polda Sulteng melalui Dir Krimsus Kombes Pol Arief Agus Marwan dikonfirmasi terkait perkembangan penyelidikan kasus SPAM Pasigala enggan memberikan penjelasan.
Arief Agus Marwan yang saat itu ikut hadir dalam pressrelease akhir tahun, Senin (31/12) di Rupatama Polda Sulteng yang dipimpin Wakapolda Sulteng Kombes Polisi Setyo Boedi Moempoeni Harso mengaku belum bisa memberikan penjelasan terkait perkembangan kasus tersebut karena masih dalam proses lidik. “Sesuai aturan kalau kasus masih dalam lidik belum bisa diberikan keterangan,” katanya singkat.
Ketika ditanya sudah sejauh mana koordinasi kasus SPAM Pasigala dengan KPK ? juga juga jika ada koordinasi KPK dan penyidik Tipikor Polda Sulteng terkait sejumlah pejabat Kementerian PUPR tersangkut OTT kasus proyek SPAM termasuk salah satunya SPAM Pasigala, Arief Agus Marwan mengatakan, belum ada berkoordinasi apapun dengan KPK. Menurutnya, karena jika kasus yang ditangani masih dalam proses lidik semua pihak berhak menyelidi. “Kami belum ada berkoordinasi dengan pihak KPK terkait penanganan kasus SPAM Pasigala,” ujarnya.
Sementara itu seperti diberitakan Radar Sulteng, Kasus dugaan korupsi mega proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) masih ditangani oleh Polda Sulteng dan belum diketahui proses tindak lanjutnya. Bahkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan bahwa penanganan tersebut ditangani Polda Sulteng dan pihak KPK masih sebatas melakukan koordinasi apabila ada kendala dalam pemeriksaan.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan perkara dugaan Koruptor seperti jaringan SPAM Pasigala yang saat ini sedang ditangani oleh Polda Sulteng juga masih dalam tahap pemeriksaan dan tentunya hal ini akan dikoordinasikan dengan Polda Sulteng dan aparat penegak hukum lainnya.
‘’Kalau sudah ada aparat hukum yang tangani, kami hanya sekadar menunggu, apakah saat menangani kasus itu mengalami kendala atau tidak. Sejauh tidak ada kendalanya di lapangan tentunya kami hanya bisa melakukan supervisi atau koordinasi, seperti penyediaan ahli perkara korupsi. Sehingga kami tetap akan koordinasi dengan Kapolda Sulteng nantinya menanyakan kasus Pasigala ini,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mercure Hotel Palu, Senin lalu (9/7). (mch/ron)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.