PALU – Kasus tewasnya demostran aksi tolak tambang di Kabupaten Parimo memantik reaksi anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Fairus Husen Maskati. Tindakan aparat kepolisian dinilai terlalu berlebihan, karena telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Kepada Radar Sulteng, anggota dewan yang juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulteng ini menegaskan, seharusnya dalam penanganan aksi demonstrasi tidak perlu sampai jatuh korban jiwa. Dia pun membandingkan, penanganan unjuk rasa di Desa Wadas, Jawa Tengah yang juga viral dan menyita perhatian, masih lebih baik, karena tidak ada korban jiwa.
Namun demikian, apapun tindakaan yang dilakukan aparat sebaiknya tidaklah sampai melukai masyarakat, jangankan sampai ada korban yang tewas, kalau perlu sampai berdarah-darah pun tidak boleh.
“Penanganan demo anarkis harusnya dilakukan dengan tegas dan terukur tapi tidak harus mematikan manusia,” kata Fairus, Senin (14/2) kemarin.
Dia pun meminta aparat untuk bersikap profesional mengusut tuntas kematian Erfaldi alias Aldi, yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut. Sebab, jika kematiannya tidak terungkap, maka hal itu kembali akan melukai hati masyarakat. “Jangan lukai hati masyarakat,” tegasnya.
Fairus juga meminta Kapolri, agar melakukan evaluasi, mulai dari Kapolres hingga Kapolda sebagai penanggungjawab wilayah. Di sisi lain, kata dia, adanya permintaan Gubernur Sulteng yang meminta agar yang menjadi provokator hingga terjadinya aksi anarkis dan penutupan jalan, hal itu menurut dia sah-sah saja disampaikan gubernur.
“Namun perlu digarisbawahi dan diingat, bahwa respon aparat terlalu berlebihan dalam menindaklanjuti permintaan tersebut. Jika ingin melakukan tindakan tegas terukur, jangan sampai dengan mematikan,” sebut Fairus.
