PALU- Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola MSi mengungkapkan, tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 14,45 persen pada Maret 2016 menjadi 14,09 persen pada September 2016.
Hal itu dikatakan Gubernur saat memaparkan salah satu capaian dalam indikator pembangunan Sulteng 2016, pada pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Program Daerah (RKPD) 2018 Provinsi Sulawesi Tengah, di Hotel Santika, Senin (3/4).
‘’Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan persentase kemiskinan nasional, bulan September 2016 sebesar 10,70 persen,’’ kata Gubernur.
Agar angka kemiskinan cepat dapat diturunkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam APBD provinsi Sulawesi Tengah 2018.
Gubernur menegaskan masih tingginya angka kemiskinan itu disebabkan oleh beberapa komunitas masyarakat terpencil yang ada di beberapa daerah di Sulteng.
‘’Rata-rata mereka masyarakat asli yang masih mendiami daerah-daerah pegunungan. Ini yang memang sulit kami entaskan karena rata-rata mereka hidupnya suka berpindah-pindah. Kita beri bantuan hari ini di sini, besok dia pindah lagi. Makanya susah untuk diberdayakan,’’ jelas Gubernur di hadapan pejabat Mendagri yang diwakili Dirjen Bina Pembangunan daerah, Ir Diah Indrajanti dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas Diani Sadia Wati, yang mewakili Menteri Bappenas.
Selain itu, lanjut Gubernur masalah pertanian dan perkebunan. Masyarakat Sulawesi Tengah hampir 70 persen merupakan petani, dan dari 70 persen adalah rata-rata masalahnya di sektor perkebunan yang dahulunya mempunyai masa keemasan yaitu kakao. ‘’Sayangnya sekarang kakao boleh dibilang mati suri, Hidup segan mati tak mau,’’ ungkap Gubernur.
Terkait dengan merosotnya sektor perkebunan khususnya komoditas kakao, kata Gubernur semakin diperparah dengan tidak dianggarkannya program kakao melalui APBN dalam dua tahun terakhir. ‘’Sehingga kami betul-betul tidak berdaya dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Sulawesi Tengah,’’ kata Gubernur.
Permasalahan anggaran kakao di Sulawesi Tengah ini diakui Gubernur telah dibahas di hadapan presiden dalam rapat terbatas Maret lalu.
Dalam rangka meningkatkan daya saing Sulawesi Tengah, Gubernur mengakui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengusulkan sejumlah proyek strategis nasional. ‘’Usulan tersebut telah dibahas dalam rapat terbatas bersama presiden dan sejumlah menteri di Istana Negara 9 Maret lalu,’’ ujarnya.
Beberapa proyek strategis nasional yang diusulkan meliputi pembangunan jalan Palu-Parigi Bypass, jalan lingkar luar kota Palu (Prioritas), pengembangan bandara-bandara di Sulteng.
‘’Selain Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Bandara Maleo Morowali, pengembangan bandara Buol, Tolitoli dan Insya Allah pembangunan bandara Banggai Laut mulai tahun 2018 yang akan datang,’’ sebut Gubernur.
Selanjutnya pembangunan flyover Tawaili-Pantoloan, peningkatan produktivitas dan mutu kakao berkelanjutan yang sebelumnya dikenal program gernas kakao.
‘’Alhamdulilah kakao ini langsung disikapi positif oleh bapak Presiden, dan memerintahkan Menkoekuin bersama menteri pertanian membahas tentang rencana pembiayaan Gernas Kakao 2018,’’ terangnya.
Dari BKPRS sendiri, kata Gubernur Longki yang juga ketua BKPRS mengaku telah mengusulkan Rp3 triliun untuk multi years 3 tahun berturut-turut untuk empat provinsi dari enam provinsi di Sulawesi.
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan daerah, Ir Diah Indrajanti, mewakili Mendagri mengatakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional 2018, Provinsi Sulawesi Tengah perlu mengoptimalkan implementasi kebijakan pembangunan lintas sektoral, dalam mewujudkan pembangunan multidimensi.
‘’Sehingga diharapkan RKPD provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 dapat mencapai target-target pembangunan yang menjadi bagian RPJMD provinsi Sulawesi Tengah,’’ harapnya.
Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kata Dirjen Bangda, daerah harus memperhatikan aspek konsistensi, baik konsistensi antar dokumen perencanaan maupun konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran.
‘’Konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dimaksud akan mewujudkan pembangunan daerah yang terencana dengan baik dan memiliki akuntabilitas tinggi, serta berkontribusi terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional,’’ jelasnya.
Dalam melaksanakan pembangunan daerah, lanjut Dirjen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus fokus. Melalui RKPD 2018 seyogyanya, kata Dirjen mengakomodasi aspirasi masyarakat berdasarkan isu dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu mengakomodasi potensi dan karakteristik daerah, program strategis nasional serta prioritas dan sasaran program RPJMD 2016-2021.(awl)
