PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali mendapat penghargaan untuk kesekian kalinya. Kali ini penghargaan diterima atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi.
Penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati tersebut, diserahkan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Sulteng, Mattaro Nurdin Arta pada acara seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan, yang digelar Selasa (10/10) kemarin di Mercure Hotel. Mewakili Gubernur, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bunga Elim Somba menerima plakat penghargaan tersebut.
Elim dalam sambutannya pada kegiatan yang mengambil tema RAPBN 2018 : Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, mengungkapkan, dari sisi fiskal, hingga triwulan ke II 2017, realisasi APBN di tingkat Sulawesi Tengah, khususnya pendapatan memang baru mencapai Rp1,42 triliun atau 36,89 persen dari PAGU yang mencapai Rp3,86 triliun. Saat ini memang diakui Elim, di Sulawesi Tengah, baru Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kota Palu yang kemandirian fiskalnya di atas rata-rata 6,64 persen.
“Baik Provinsi Sulteng maupun Kota Palu, mencapai kemandirian fiskal masing-masing sebesar 26,98 persen dan 21,68 persen dalam membiayai belanja daerah sendiri,” jelasnya.
Sedangkan, seluruh kabupaten di Sulteng, kemandirian fiskalnya masih rendah, bahkan ada kabupaten yang kemandirian fiskalnya 1,91 persen. Sehingga ini menandakan, seluruh proporsi terbesar dana pembangunan di semua kabupaten berasal dari pemerintah pusat. “Kami sangat menyayangkan, bila kemandirian fiskal rendah diikuti oleh inefisiensi anggaran pembangunan. Hal ini berarti pula, kabupaten di Sulteng baru berada pada taraf belum mempunyai inisiatif untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pembangunan di daerah,” terangnya.
Sementara itu, Mattaro Nurdin Arta, yang juga Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditugaskan untuk memberikan plakat penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, memberikan pula apresiasi khusus. Sebab, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam beberapa tahun terakhir juga sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Terkait dengan seminar ini, Mattaro berharap, Kementerian Keuangan dapat memperoleh feedback yang positif untuk merumuskan berbagai kebijakan fiskal yang akan datang. Selain itu, masyarakat dapat lebih memahami anggaran Indonesia, sehingga dengan meningkatnya kesadaran terhadap APBN, masyarakat akan aktif memberikan kontribusi terhadap negeri. “APBN milik kita bersama, sehingga 1 rupiah dari APBN itu harus dipertanggungjawabkan,” tutur Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan.
Seminar yang digagas oleh Kementerian Keuangan ini, menghadirkan tiga narsumber, yakni Kepala Pusat Kebjiakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Adriyanto Ph D, dan Kepala Subdirektorat Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal, Kementerian Keuangan, Dyah Kusuma serta Ekonom Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Sulteng, Ahlis Djirimu SE DEA Ph D. Seminar sendiri dipandu oleh Dosen Fakultas Ekonomi Untad, Dr Eko Jokolelono. (agg)
