Pemkot Palu Nyatakan Perwali Nomor 9 Tidak Melanggar

- Periklanan -

Salah seorang juru parkir di Kota Palu yang sudah lanjut usia merapikan deretan kendaraan roda dua yang diparkir pemiliknya. (Foto: Mugni SUpardi)

PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Kabag Hukum memberikan bantahannya atas diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Pemkot bersikukuh dan menegaskan bahwa Perwali tidak menabrak atau melanggar Peraturan Daerah (Perda).

“Tidak ada yang dilanggar di sini. Perwali Nomor 9 sudah berkorelasi dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011. Kita sudah kaji juga sebelum Perwali diterbitkan,” ujar Kabag Hukum Pemkot Palu, Muliati, memberi klarifikasi di ruang kerjanya Jumat (28/4) pagi.

Menurutnya, dalam Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, memang disebutkan bahwa retribusi parkir kendaraan roda dua sebesar Rp1.000, dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat. Dan di Perwali ada kenaikan tarif, yakni Rp3.000 untuk roda empat sekali parkir, dan Rp2.000 untuk roda dua.

Namun lanjut Muliati, pada Bab XIX (sembilan belas, red) Pasal 68 dalam Perda tersebut, juga disebutkan tentang penyesuaian tarif yang terdiri dari 3 poin.

- Periklanan -

“Di Bab tersebut disebutkan bahwa tarif parkir disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian. Da pada poin ketiga, sangat jelas juga disebutkan bahwa penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota,” terang Muliati dan berharap masalah ini tidak menjadi polemik lagi.

Ditanya tanggapannya terhadap kritik yang disampaikan anggota DPRD Palu terhadap soal Perwali Nomor 9, Muliati enggan menanggapinya. “Saya maunya yang baik-baik saja. Tidak perlu saling kritik di depan umum. Jika kami ada yang keliru sedikit, sampaikan langsung saja,” pinta Muliati.

Kabag Hukum juga mengatakan, dirinya siap untuk menghadiri jika ada undangan dari DPRD Palu ihwal Perwali Nomor 9. Kapan saja dirinya siap, jika seandainya dalam penerbitan perwali dinilai ada kekeliruan. Justru dengan munculnya kritik terbuka dapat membingungkan masyarakat.

“Kasihan masyarakat, kalau kita yang di atas (pejabat,red) saling kritik. Nanti tambah bingung masyarakat. Jadi saya tidak perlu balik mengkritik. Saya hanya perlihatkan di Perda Nomor 8 Tahun 2011 pada Bab XIX Pasal 68 tentang Penyesuaian Tarif. Bisa juga dibaca isinya,” demikian Muliati.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Palu kurang setuju dengan diterbitkannya Perwali Nomor 9 oleh Pemkot Palu. Itu dianggap menabrak Perda. Kenapa seolah-olah Perwali membatalkan Perda, padahal posisi Perda lebih tinggi ketimbang Perwali. Anggota DPRD menegaskan, kalau pemkot ingin menaikkan tarif parkir, harus berlandakan aturan. Revisi dulu Perdanya, kemudian baru naikkan tarif. “Kami juga kaget, kok tiba-tiba ada Perwali. Sementara Perda Nomor 8 belum direvisi,”kata Ridwan Alimuda, Wakil Ketua Bapperda DPRD Palu.

Praktisi hukum di Kota Palu juga tak setuju dengan langkah Pemkot Palu. Pemkot dianggap menabrak aturan. Karena melegalkan aturan yang padahal, masih ada aturan lebih tinggi di atasnya. “Sah-sah saja menebitkan Perwali. Tapi mesti melihat dulu aturan-aturan yang berkaitan dengan itu. Jangan tumpang tindih,’Kata Sugiharto, praktisi hukum yang berhimpun di Peradi Palu. (saf)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.