JADI PEMBAHASAN : Rincian laporan penggunaan uang bantuan bencana bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Kota Palu senilai Rp 2 miliar lebih yang beredar di group-group WA.
PALU – Beredarnya informasi melalui group-group WhasApp (WA) terkait laporan penggunaan uang bantuan tanggap darurat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Kota Palu senilai Rp 2 miliar lebih, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) belum mau terbuka memberi penjelasan.
Berdasarkan laporan penggunaan uang bantuan tersebut terinci beberapa uraian pengeluaran masing-masing, pembelian ATK dan Fotocopy sebesar Rp 2.783.600, Dapur umum Posko Pengungsian Rp. 98.285.300, Peralatan pengungsi Rp. 336.344.000, perbaikan infrastruktur Rp 657.693.877, BBM operasional Rp 198.268.100 dan uang lelah relawan dan buruh sebesar Rp 903.500.000.
Senin (10/12), Radar Sulteng mencoba meminta penjelasan terkait dengan rincian penggunaan dana dengan laporan penggunaan uang bantuan tanggap bencana khususnya item dana bantuan untuk relawan dan buruh sebesar Rp 900 juta lebih ke Sekretaris Kota (Sekkot) Pemkot Palu, Asri menyampaikan jika yang bertanggung jawab terhadap bantuan relawan tersebut, merupakan ranah dari BPBD Kota Palu.
“Silakan langsung temui saja kepala BPBD Kota Palu,” ungkap Asri saat ditemui di ruang kerjanya.
Radar Sulteng kemudian datang menemui langsung kepada kepala BPBD Kota Palu, Presly Tampubolon di ruang kerjanya pada hari yang sama di hari Senin (10/12), untuk meminta kejelasan terkait rincian dari item anggaran bantuan untuk relawan, mengatakan jika sementara masih dalam tahap berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang terkait, terkait dengan penggunaan dana tadi.
“Itu semua masih saya bicarakan dulu kepada bendahara keuangan yang terlibat, karena untuk anggaran keuangan ini juga di kelolah oleh tiga bendahara langsung,” ujar Presly Tampubolon.
Sambung Presly, sementara untuk hasil jawaban dari rincian anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan relawan atau buruh yang berasal dari Pemkot Palu tersebut, bisa diperoleh jawabanya pada hari selanjutnya, yakni hari Selasa (11/12).
“Saya konfirmasi dulu ke tiga bendahara keuangan, nanti hari selanjutnya saya kasih jawabannya,” tuturnya.
Radar Sulteng kembali menanyakan perihal upah untuk relawan kepada kepala BPBD Kota Palu, namun Presly Tampubolon hanya menyarankan kembali untuk berkoordinasi langsung ke pihak Inspektorat Palu.
“Saya masih di lokasi Balaroa bersama dengan warga setempat. Lebih baiknya silakan langsung koordinasi ke inspektorat Palu langsung,” ujar Presly Tampubolon kemarin.
Sementara sebelumnya Presly Tampubolon, sempat menyebutkan untuk tiga bendahara keuangan yang terlibat langsung dalam penganggaran keuangan bantuan dana relawan tersebut, di antaranya bendahara keuangan dari Dana Dompet Kemanusian, dana dari Belanja Tanggap Darurat (BTD), dan yang terakhir yakni berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) dari BNP kota Palu.
“Untuk dana DSP dan BTD berasal dari anggaran APBD Kota Palu, untuk BTD sendiri setiap tahunya sudah dianggarkan melalui dana APBD Kota Palu,” tandasnya.(zal)
