Pemkab Tutup Sementara Industri Kayu di Tiloan Buol

- Periklanan -

BUOL-Dua perusahaan satu, di antaranya diduga aktif beraktivitas melakukan ilegal pembalakan liar di hutan Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan kabupaten Buol Sulawesi tengah (sulteng) tidak mengantongi izin lingkungan resmi dari pemerintah yaitu PT. Putra Dwi Persada perusahaan ini di sebut-sebut memilki industri pengolahan kayu atau somel di perkampungan namun di sayangkan pemerintah desa setempat dan pemerintah kecamatan seakan tutup mata membiarkan perusahaan tersebut beroperasi tanpa izin di wilayahnya. maraknya pengambilan kayu besar-besaran di wilayah tiloan mendapat sorotan publik.Bupati Buol Amirudin Rauf selaku Pemerintah kabupaten (pemkab)¬† buol tidak tinggal diam langsung memerintahkan dinas tehnik dalam hal ini dinas lingkungan hidup (DLH) dan satuan polisi pamong praja (POLPP) untuk turun melakukan penutupan sementara usaha ilegal yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.”kita di perintahkan bupati untuk segera menutup sementara aktifitas kegiatan industri pengolahan kayu di desa kokobuka, ‚Äú ungkap Kadis DLH, Sunarjo S. Raukang, di lokasi shawmill yang sementara dibangun, Jumat (15/2).

Ia mengatakan, untuk perusahaan PT. Mitra Cahaya Abadi Metalindo sudah memiliki izin UPL dari provinsi, dalam hal pemanfaatan pengolahan kayu di Dusun Kalaka Desa Kokobuka namun belum beroperasi, sebab izin UKL tempat pengolahan kayu atau industri izinya belum keluar dari dinas teknis yang sudah dimohonkan pihak kelompok Forum Tani belum lama ini, yang diwakili Sudarmin Paliba bersama manager perusahan Andi Jaya.

- Periklanan -

Untuk perusahaan PT. Putra Dwi Persada pihak perusahaan ini belum melaporkan aktifitas kegiatan pengolahan kayu di wilayah tersebut. Demikian juga, pemerintah desa setempat sehingga dinas bersama tim Satpol PP untuk sementara melakukan penutupan areal industri pengolahan kayu.

Adapun, batas kewenangan DLH kabupaten hanya sebatas mengajukan  izin bangunan industri atau shawmiil yang dimohonkan oleh perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, dengan melihat kondisi lingkungan sebab akibat dampak ketika beroperasi dan masalah pengambilan material kayu dari hutan untuk bahan industri yang bisa mengeluarkan izin kecuali pemerintah provinsi karena itu merupakan kewenangannya.

“Kita tidak memiliki kewenangan untuk¬†mengeluarkan izin penebangan kayu di wilayah Tiloan, karena itu ranahnya Pemerintah Provinsi. Kecuali izin bangunan industri dan kajian hukum amdal dari dampak lingkungan, “tandas Sunarjo.(tam)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.