Pemkab Poso Terima Opini WTP LKPD dari BPK

- Periklanan -

POSO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020. Predikat luar biasa itu telah diterima Bupati Verna GM Inkiriwang di Aula Kantor Perwakilan BPK Sulteng, di Palu, Kamis (20/5).

Turut menyaksikan, Kepala Perwakilan BPK Sulteng Slamet Riyadi, Ketua DPRD Poso Sesi Kristina Dharmawati Mapeda. Ada juga Bupati Sigi Mohamad Irwan dan Wakil Ketua I DPRD Sigi, Rahmat Saleh.

Tercatat, WTP kali ini merupakan yang keempat diterima Pemkab Poso, tiga diantaranya diterima secara berturut-turut. WTP pertama tahun 2013 diperoleh di era Bupati Piet Inkiriwang, kemudian 2019, 2020, dan 2021.
Dari 14 entitas di Sulteng, Pemkab Poso dan Sigi adalah penerima pertama opini dari BPK untuk LKPD tahun 2020.

Bupati Verna Inkiriwang mengaku bersyukur dan bangga bisa meraih sekaligus mempertahankan predikat WTP. Ia mengatakan akan tetap berusaha mematuhi ketentuan perundang-undangan untuk menyampaikan LKPD tepat waktu yang berisi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca per 31 Desember 2020, laporan operasional, laporan arus kas, laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

“Hasil baik ini akan terus kita pertahankan. Pemerintah kabupaten akan terus berkomitmen dan menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi berupa sistem pengendalian intern maupun terhadap kepatuhan sesuai batasan waktu yang telah ditentukan 60 hari ke depan,” jelas politisi Demokrat ini.

- Periklanan -

Tak hanya itu, Verna juga mengatakan pihaknya akan segera menindak lanjuti atas temuan BPK hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Poso tahun 2020 dan menyampaikannya kepada BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah sebagai bahan pemantauan tindak lanjut.

Selanjutnya mantan anggota DPR RI dua periode, 2009-2019, ini berharap hubungan baik BPK dengan Pemkab Poso dapat terus ditingkatkan, utamanya yang bersifat komunikasi dan konsultatif.

“Jangan bosan bila kami dan para pejabat kami melakukan konsultasi dengan pihak BPK. Karena itu semua demi perbaikan dan mewujudkan pemerintahan yang baik bersih clear and clean,” bilang anak mantan bupati Poso periode 2005-2015, almarhum Piet Inkiriwang ini.

Kepala Perwakilan BPK Sulteng di Palu, Slamet Riyadi, mengapresiasi Pemkab Poso atas kerja samanya dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang semakin transparan dan akuntabel. Dia menginginkan hal tersebut bisa tambah baik lagi.

Terpisah, Kabag Humas Pemkab Poso, Wayan Sutanto memastikan keberhasilan meraih predikat WTP merupakan merupakan buah manis dari kerja Pemkab Poso dalam tata kelola keuangan daerah. Prestasi tersebut juga tak lepas dari kerja dan dukungan DPRD serta seluruh masyarakat kabupaten Poso. “Yang jelas WTP ini diraih dari hasil kerja pemerintah kabupaten,” tandasnya.(bud)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.