alexametrics Pemkab Poso Bentuk Tim Mediasi Selesaikan Tuntutan Warga Terhadap Poso Energy – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pemkab Poso Bentuk Tim Mediasi Selesaikan Tuntutan Warga Terhadap Poso Energy

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

POSO – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Poso telah membentuk tim mediasi untuk menyelesaikan konflik antara warga dengan pihak PT Poso Energy yang tak kunjung selesai.

Tim mediasi diketuai langsung Wakil Bupati Yasin Mangun dengan wakil ketua Sekkab Yan Edwar Guluda. Tim juga melibatkan sejumlah OPD terkait sebagai anggota, seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Bagian Hukum.

Pembentukan tim diharapkan bisa segera mengakhiri semua persoalan warga-perusahaan terkait dampak pembangunan proyek PLTA I Poso dan penataan danau/sungai yang sedang berjalan.

“Tugas utama tim mediasi adalah mempertemukan dua kepentingan, yakni masyarakat adat di sekeiling danau dengan pihak perusahaan untuk duduk bersama membahas sekaligus mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan dampak dari kegiatan perusahaan diwilayah danau Poso,” kata wakil ketua tim mediasi Pemkab, Yan Edward Guluda.

“Mediasi ini sudah kami lakukan dan akan terus berlanjut sampai persoalannya kedua belah pihak clear,” tambah Sekretaris Kabupaten (Sekab) Poso ini. Dalam persoalan warga dengan Poso Energy, Yan memastikan posisi tim mediasi pemkab netral.

Dijelaskan Sekab, ada dua persoalan utama yang sudah dan akan terus dimediasi oleh tim mediator pemkab. Yaitu masalah ganti rugi lahan sawah yang terendam luapan air danau, dan ganti rugi kerbau/sapi yang mati terendam luapan air danau. Untuk ganti rugi kerbau dan sapi, kata Yan, sudah tidak ada masalah.

Karena kedua belah pihak sudah bersepakat soal data jumlah kerbau dan sapi yang mati bersama nilai ganti ruginyanya. Dari pendataan yang sudah dilakukan pihak perusahaan dan warga didapat bahwa jumlah total kerbau dan sapi yang mati terdampak luapan air danau diduga akibat pengerukan danau ada sebanyak 112 ekor. Rinciannya, kerbau 96 ekor dan sapi 16 ekor.

“Kalau kesepakatan nilai ganti ruginya, saya lupa. Pastinya, nilai ganti ruginya bervariasi sesuai jenis dan usia kerbau atau sapi yang mati,” kata Yan.

Bagaimana dengan ganti rugi lahan sawah warga yang terendam?. “Masalah itu yang belum clear, dan masih terus kami mediasi,” tandas Sekkab Yan.

Ada beberapa soal yang menjadi biang dari belum beresnya masalah ganti sawah terendam. Diantaranya adalah soal jumlah nilai ganti rugi yang belum disepakati. Dimana sebagian dari warga di 16 desa belum mau menerima dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan pihak perusahaan.

“Nilai ganti rugi yang ditetapkan Poso Energy itu berupa 10 kilogram beras per are. Tapi warga menilai itu terlalu kecil dan minta ganti rugi 50 kg beras per are, atau jika diuangkan Rp 360 ribu,” ungkap Sekab. “Kalau berdasar hitung-hitungan Dinas Pertanian, ganti ruginya itu hanya 7-8 kilo gram beras per are. Artinya nilai yang disanggupi perusahaan sudah di atas nilai hitungan dari pemerintah,” tambah dia.

Selain nilai ganti rugi, belum validnya data luasan sawah yang tetendam juga menjadi soal lain dari belum tuntasnya ganti rugi sawah terendam tersebut. Validasi data luas sawah belum didapat karena saat tim ukur dari perusahaan dan warga datang di lokasi tidak ada pemiliknya di tempat.

“Tim mediasi pemkab sangat berharap semua masalah jangka pendek berupa ganti rugi ini, baik ganti rugi kerbau atau sapi mati dan sawah terendam, bisa tuntas dan clear sebelum hari natal. Harapan ini juga merupakan keinginan dari ibu bupati,” ucapnya.

PT Poso Energy melalui Kepala Devisi Humas, Moh Syafri, sangat berharap hadirnya tim mediasi Pemkab Poso mampu segera menyelesaikan semua permasalahan yang muncul antara pihak perusahaan dengan warga.

“Kita berharap semua bisa segera clear dan tuntas. Selama ini kan bertahan pada keinginannya. Disana ingin demikian sementara kami punya standar-standar dasarnya sebagai referensi. Mudah-mudahan sebagai penengah tim mediasi pemkab bisa mempercepat penyelesaian masalah warga yang ada,” ungkapnya.

Terkait kesiapan Poso Energy membayar tuntutan ganti rugi maayarakat adat danau Poso, Syafri yang didampingi kuasa hukum Poso Energy Albert A Sinay menyatakan sangat siap menyelesaikannya. “Asalkan nilainya yang wajar. Karena kami punya referensi yang dijadikan dasar. Ibaratnya jangan jual motor harga exavator,” tutup dia.

Diketahui ada enam persoalan yang selama ini menjadi pemicu munculnya persoalan warga dengan PT Poso Energy dan butuh dimediasi. Ke enam persoalan tersebut yaitu sawah terendam, kerbau mati terendam, karamba, pagar sogili, nelayan, dan penambangan pasir. (bud)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.