Pemkab Harus Tegas Tertibkan Pertambangan Ilegal di Parimo

- Periklanan -

PALU-Anggota DPRD Sulteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Ibrahim Hafid, mengomentari semakin maraknya aktivitas usaha pertambangan tak berizin (illegal) di daerah itu mengatakan harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Tidak bisa dibiarkan begitu saja, yang teah mengancam stabilitas lingkungan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong secara keseluruhan, “ ujar Ibrahim Hafid.

Politisi Partai NasDem ini meminta pemerintah daerah harus tegas untuk melakukan penataan pertambangan. Menurutnya, hal-hal yang legalistik pengelolaan sumber daya alam (SDA) termasuk pertambangan, menjadi penting ketika pengelolaannya akan melalui banyak permasalahan. Termasuk didalamnya mengurus dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Hal-hal pengelolaan yang tidak dianalisis soal dampak lingkungannya maka pertanggung jawaban terhadap impact atau dampak yang ditimbuklkan oleh ekstraksi pertambangan seperti itu, tidak ada legalitasnya untuk dipertanggungjawabkan.

- Periklanan -

“Oleh karena itu menurut saya, sebaiknya melakukan penataan terhadap kelola SDA yang belum memiliki legalistik. Yang legal sekalipun ini perlu juga dilakukan evaluasi-evaluasi berkaitan pengelolaaan SDA. Karena ekstraksi pertambangan dengan kejadian saat ini bencana yang begitu banyak dimana-mana. Kita harus senantiasa melakukan evaluasi-evaluasi karena yang terdampak itu adalah masyarakat sekitar, dan daerah-daerah yang menjadi penyanggah wilayah kelola pertambangan itu sendiri, “ urainya.

Dikuatirkannya, jangan sampai tidak berimbang antara ekstraksi dan daya rusak lingkungan dengan soal pendapatan daerah, maupun pendapatan masyarakat. Apalagi dengan perusahaan illegal, tidak jelas pendapatan daerahnya. Sudah pasti tidak ada sumbangsih kepada pendapatan daerah secara tercatat.

“Kalau yang legal mungkin ada pendapatan daerah yang masuk dalam pembagian deviden, soal ekstraksi pertambangan itu. Saya meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan-penataan ini, dan bila perlu ekstraksi lingkungannya semakin panjang dan semakin tinggi. Kita duduk bersama-sama, pemerintah daerah, anggota DPRD dan pengusaha untuk membicarakan pengelola pertambangan, “ bebernya.

Mengenai adanya mobilisasi peralatan alat berat ke lokasi pertambangan di Parimo, dikatakan Ibrahim Hafid, seharusnya pemerintah daerah sesegera mungkin melakukan pengecekan di lapangan. Pemerintah yang mempunyai tugas pelayanan kepada masyarakat harusnya segera mungkin memanggil perusahaan atau siapa saja yang mengelola wilayah pertambangan untuk bisa mempertanyakan kira-kira untuk apa alat berat yang diturunkan di pelabuhan Parimo, dan mengapa perizinannya tidak diurus.

“Saya kira ini menjadi penting dan dibutuhkan sebuah political will untuk daerah kita. Termasuk teman-teman yang ada di kabupaten, beserta aggota DPRD-nya untuk bersama-sama kita memberikan perhatian khusus di situasi yang terjadi pada masyarakat. Apalagi baru-baru ini masyarakat gelisah diancam oleh banjir dan bencana alam yang dahsyat lainnya, “ tutup Ibrahim.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.