Pemkab Buol Tolak SK Menteri Kehutanan

Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi untuk PT HIP

- Periklanan -

PALU-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol dengan tegas menyatakan menolak terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Nomor 517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/II/2018 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) di Kabupaten Buol Sulteng seluas 9.964 hektare.

Menariknya, areal atau lahan yang rencananya akan dilepaskan untuk PT HIP telah menjadi program andalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan nama program Tanah untuk Rakyat (Taurat) dan sudah sukses berjalan. Tiba-tiba muncul SK Menteri LHK yang membenturkan program Nawacita presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan pembataan (moratorium) perluasan lahan perkebunan kelapa sawit, termasuk perusahaan yang berencana akan membuka lahan baru perkebunan sawit.

“ Terbitnya SK Menteri LHK ini justeru bertentangan dan tidak sejalan dengan program Nawacita bapak Presiden Jokowi, yang masih membatasi perluasan dan perizinan baru pembukaan lahan perkebunan sawit di Indonesia, “ tutur Direktur Walhi Sulteng, Aries Bira, dalam briefing media bersama para wartawan, Jumat (4/1).

Sementara itu penasehat hukum atau Pengacara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Amerullah SH, yang menjadi narasumber di briefing media tersebut mengatakan pihaknya bersama Bupati Buol dr Amiruddin Rauf Sp.OG MSi beberapa kali bertemu dengan pihak Kementerian LHK membahas soal pembebasan lahan, yang sebenarnya terkait izin dan pembebasan lahan masih kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Buol. Tetapai jawaban yang diperoleh masih mengambang.
“ Kami kerap bertemu dengan pejabat berwenang di Kementerian LHK, tetapi jawabannya selalu mengambang. Percuma melawan mereka, orang besar semua, lebih baik cincaela (berdamai sajalah), ini orang tidak pernah kalah. Masih syukur-syukur anda ini tidak dikriminalisasi. Begitu jawaban yang selalu kami terima di kementerian, bahkan dengan pak Menteri Kehutanan ketika itu, Sofyan Jalil, “ ungkap Amerullah.

Dikatakan Amerullah, pihaknya sudah berargumen dalam opini, bagaimana sesungguhnya kedudukan PT HIP di dalam proses pelepasan kawasan ini. Dalam keputusan itu, ada empat surat PT HIP yang diajukan berupa syarat-syarat formal untuk sebuah pelepasan, karena dalam undang-undang perkebunan pelepasan kawasan ini salah satu syarat untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU).
“ Akan tetapi, faktanya dia menggunakan dokumen-dokumen dari PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) Group, kemudian seolah-olah ada izin yang diperjualbelikan antara PT CCM dengan PT HIP. “ Ini sesuatu yang diluar nalar kita, “ tandas Amerulah.

Amerullah merasa heran, pertama, ada izin yang diperguankan untuk perusahaan lain. Yang kedua, izin yang dipergunakan tersebut secara hukum ada yang disebutkan berakhir karena waktu.

“ Ini kan hanya berlaku, misalnya satu izin prinsip dikeluarkan sudah ditentukan jangka berlakunya. Ini juga sudah tidak berlaku sesungguhnya, dan ditandai dengan keluarnya HGU pada tahun 1996 seluas 20 ribu hektare. Jadi, semua syarat-syarat yang semula digunakan PT CCM itu harus dinyatakan sudah tidak berlaku. Nah anehnya kemudian di beberapa regulasi terkait dengan pelepasan kawasan terutama regulasi yang dibuat oleh Kementerian LHK itu juga dilanggar, bahwa syarat-syarat untuk melepaskan kawasan hutan paling tidak harus ada izin lokasi, harus ada rekomendasi teknik, itu semua dimanipulir dan telah direkayasa sedimikian rupa, sehingga terbit izin operasional PT HIP, “ paparnya.

Wajar pihaknya melakukan demo di Kementerian LHK dan sempat demo juga di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan masalah ini, tetapi tidak ada yang bisa mendengarkan. Karena itu, menghadapi buntunya berbagai jalan maka Pemkab Buol sempat berencana akan melakukan gugatan ke PTUN.

“ Menurut saya, yang tidak memungkinkan baik dari aspek formil dan materil berdasarkan analisis, kajian dan fakta kami, tapi dimungkinkan oleh persekongkolan antara penguasa (kekuasaan) dan pengusaha. Ada pelanggaran nyata, ada perbuatan melawan hukum, tetapi dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja, “ sesalnya.

Mengenai rencana gugatan ke PTUN, dirinya sempat menyarakan agar jangan lagi menggugat secara hukum, sebab percuma saja melakukan gugatan seperti itu, karena merupakan areal terlarang. Kepala daerah, dalam hal ini bupati masih memiliki ‘power’ berupa kewenangan untuk menerbitkan IUP, HGU, dan izin lingkungan.

“Kami sempat menyarankan kepada bapak bupati dr Amirudin Rauf, terhadap badan usaha ini tidak usah digugat. Karena secara logika hukum, areal yang menjadi objek permasalahan itu merupakan areal terlarang, terbatas. Nah saya bilang pelepasan kawasan itu hanyalah salah satu instrument hukum untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan HGU. Wewenang terkait IUP dan izin lokasi masih berada pada wewenang bupati sampai saat ini. Termasuk izin-izin lingkungan juga, “ urai Amerullah.

Dengan dilepaskannya izin kawasan tersebut oleh Menteri, saya bilang apakah ini bersumber dari Pemkab Buol yang mengusulkan atau dari badan usaha. Yang pasti itu sudah berupah status menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang menjadi kewenangan Pemkab Buol.

- Periklanan -

“Karena ini menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Buol, disebabkan masih panjang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sebuah HGU dan IUP. Kalau dikaitkan dengan dictum yang terdapat dalam SK itu maka menurut saya dikaitkan dengan kepentingan daerah dalam hal ini adalah peta tata ruang dan disana juga ada objek TORA (Taurat) sebaiknya saya bilang dilakukan reklaming. Tidak ada sanksi hukum bagi kita. Karena yang bisa dipidana itu hanya HGU, nanti ada kepemilikannya. Karena ini masih hutan negara. Ini di bawah kewenangan bupati, hanya statusnya yang sudah berubah yang boleh dimanfaatkan, “ jelas Amerullah.

Dirinya mengibaratkan, bila Pemkab Buol menggugat sama dengan memasukan kepala di tiang gantungan. Karena pemilik PT HIP tidak pernah kalah dalam berbagai permasalahan hukum. “ Yang perlu dilakukan adalah terbitkan saja Perda untuk memanfaatkan lahan tersebut, “ serunya.

Sementara itu, Direktur Walhi Sulteng Aries Bira mengatakan, terkesan ada konflik antara negara dengan negara, yaitu antara Pemda yang tidak sepakat dengan perluasan perkebunan sawit sama Kementerian LHK yang terkesan oleh pemerintah daerah (Pemkab Buol, red) memaksakan untuk melepaskan kawasan untuk dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit PT HIP.

“Ada Pemda yang tidak ingin ada perluasan perkebunan kelapa sawit. Tapi Kementerian LHK yang ingin memaksakannya. Kenapa begitu karena Pemkab Buol tidak pernah mengusulkan perluasan itu, “ papar Aries Bira.

Artinya, kalau ada yang tidak diinginkan oleh pemda ada proses-proses hukum yang bisa diambil. Termasuk juga bisa melakukan gugatan hukum terhadap penerbitan perluasan kawasan perkebunan kelapa sawit.

“Terkait dengan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Kementerian LHK sebenarnya kita bisa lihat terhadap kasus perusahaan itu sendiri yang terjadi pada tahun 2012, saat terjadinya operasi tangkap tangan oleh KPK, terhadap Bupati Buol saat itu Amran Batalipu dan manajemen PT HIP Hartati Murdaya Poo. Sebenarnya perusahaan ini dengan latar belakang tindak pidana korupsi. Karena itu, harusnya izin yang diterbitkan itu punya pelanggaran hukum, karena diterbitkan dengan latar belakang korupsi, “ beber Aries.

Dikatakannya, berdasarkan tindak pidana yang pernah dilakukan PT HIP, dia melihat bukan terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian LHK Cq Ditjen Gakum tetapi terhadap aktifitas perusahaannya saat ini. Mestinya, dari informasi itu ketika perusahaan tidak memenuhi sistem perizinan harus dicatat.

“Saya melihat tidak ada proses-proses itu yang dilakukan oleh Pemkab Buol. Bisa saja Pemkab Buol menggugat PT HIP dalam hal perbuatan melawan hukum. Pemkab bisa memintakan ganti rugi kepada perusahaan, “ tandasnya.

Selain itu, Pemkab Buol bisa membuka akad perusahaan ini apakah telah membayar pajak atau tidak. Karena perusahaan yang tidak mengantongi izin itu pasti tidak membayar pajak. Kalau dia sudah 10 tahun lebih tidak mengurus izin usaha perkebunan dan HGU maka aktifitas perusahaan tidak melalui pengambilan pajak yang normal. Atau tidak membayar pajak secara rutin. “Ini ada indikasi mengempang pajak dalam kasus ini, “ sebutnya.

Sebenarnya Pemkab Buol punya kekuatan untuk bisa mengeksekusinya di level daerah. Juga bisa berinisiatif untuk melakukan langkah-langkah hukum lain. Pintu masuknya, bisa kita pakai untuk pinjam pakai kawasan hutan ini. Terhadap perusahaan yang sudah beraktifitas sekian lama di kawasan hutan tanpa ada penyampaian akan penggunaan kawasan. Tapi karena 14 tahun tindak pidananya dinyatakan kedaluwarsa. Kalau itu yang didelik oleh Dirjen Gakum Kementerian LHK tidak akan menghentikan kasus-kasus yang lain. Karena dia beraktifitas di wilayah yang ada status hukumnya. Ada kawasan hutan, mengabaikan izin perkebunan, mengabaikan kepemilikan HGU dan perpajakan. “Saya pikir ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, “ ujarnya.

Selanjutnya, dipertanyakan peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dimana ? Dari Undang-undang 23 tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur sebenarnya punya tanggungjawab penuh tentang aktifitas itu. Tapi kita melihat tidak ada suara dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng mengenai kasus ini. “Karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena menurut saya Gubernur mengendalikan segala operasi terkait dengan aktifitas sektor berbasis sumber daya alam, dalam hal ini kehutanan, “ ungkapnya.

Adanya indikasi-indikasi tindak pidana, lalu tidak membayar pajak dalam aktifitas perkebunan dan kehutanan, maka harusnya Pemprov Sulteng bisa mengambil inisiatif. “ Kalau kita lihat dalam kasus ini telah terjadi pembiaran terhadap PT Hardaya Inti Plantation yang selama ini terjadi di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Buol, “ tutupnya.

Situasi saat ini berbagai elemen masyarakat, termasuk LMND Kabupaten Buol sudah bergerak duluan, pasca terbitnya SK Menteri LHK itu, dengan melakukan berbagai aksi untuk menolak dan memprotes SK Menteri tersebut.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.