Pemkab Buol Rancang Perda Wajib Ikut BPJSK

- Periklanan -

BUOL-Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Buol, pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan BPJS Ketegakerjaan (BPJSK) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jaminan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada DPRD Kabupaten Buol untuk dibahas.

Usulan Ranperda tersebut dibahas bersama perangkat daerah terkait yang dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Buol H. Abdullah Batalipu yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi (Rakor) BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol beberapa pekan lalu, yang dihadiri oleh Kepala BPJS Ketegakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kepala BPJS Ketegakerjaan Kabupaten Buol, Asisten Pemerintahaan dan Kesejahtraan Rakyat (Kesra), Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Ketegakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Buol, dan pihak terkait.
 
Dalam kesempatan itu, Wabup Buol H. Abdulah Batalipu menargetkan pengesahaan Ranperda ditetapkan pada tahun 2020, sehingga seluruh pekerja baik tenaga honorer, karyawan perusahaan, prangkat desa dapat diberikan perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Dirinya juga menginstruksikan kepada Kepala Dinas (Kadis) Nakertrans beserta Kepala Bidang (Kabid) Ketenagakerjaan Dinas Nakertrans untuk melakukan pengawalan sehingga penetapan Perda dapat dilakukan pada tahun ini. 

“ Saya berharap agar Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi beserta Kabid selaku pihak teknis mengawal pengesahaan Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda tersebut tahun ini, ” tegas Abdullah Batalipu.

Sementara Kabid Ketenagakerjaan Dinas Nakertrans Buol, Suparman Marhum, SH, kepada Radar Sulteng mengatakan Kabupaten Buol optimis akan mendapatkan “Paritrana Award” yang merupakan penghargaan tertinggi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat melalui Presiden atau Wakil Presiden (Wapres) kepada Bupati yang sukses memberikan perlindungan sosial bagi wargannya.

- Periklanan -

Menurutnya, pencapaian pengharagaan Paritrana Award itu dapat dicapai dikarenakan indikator di Kabupaten Buol telah memenuhi persyaratan. Indikator tersebut dapat dilihat dari kepesertaan untuk tenaga honorer, perangkat desa, dan kepeseertaan untuk pekerja yang bekerja di perusahaan.

Disebutkan Suparman, hal itu sudah dijalankan sejak tahun 2017. Dalam rangka percepatan pencapaian Paritrana Award, Pemkab Buol telah membentuk tim untuk menyusun roadmap sehingga pencapaian kepesertaan dan kebutuhan regulasi untuk pencapaian Paritrna Award untuk Kabupaten Buol.

“Kekurangan kita, hanya belum adanya penetapan Peraturan Daerah yang ada masih menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) yang dijadikan dasar hukum sehingga harus diikuti aturan pusat, ” urai Suparman yang juga mantan Kabid Pengkajian Hukum Pemkab Buol.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa program jaminan sosial berupa perlidungan sosial akan diformulasikan kembali. Program Pemkab Buol melalui bentuk perlindungan sosial berupa santunan kematian dengan besaran Rp 2.5 juta perjiwa terhadap keluarga miskin, dapat pula dilakukan integrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, program jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 42 juta. Jika ini digabungkan tentu akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama dalam kaitannya dengan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Program ini tinggal dilakukan formulasi kebijakan, yang tentu saja dengan memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan.

“Mudah-mudahan apa yang kita programkan dari dinas teknis dapat disetujui di sidang DPRD, ” demikian Suparman.(tam) 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.