alexametrics Pemkab Buol Belum Punya Solusi Bijak untuk 16 ASN – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pemkab Buol Belum Punya Solusi Bijak untuk 16 ASN

Jawaban Selalu Bersifat Normatif Sudah Selesai di Pengadilan

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BUOL-Masalah proses Pemberhentian Tidak Dengan (PTDH) terhadap 16 Aparatur Sipil Negera (ASN) di Kabupaten Buol pada tahun 2018 lalu, ibarat mengurai benang kusut yang sulit untuk mendapatkan solusi terbaik dari Pemerintah Daerah. Di satu sisi, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buol Drs. Sufrizal Yusuf, MM, menyatakan bahwa proses pemberhentian tersebut, sudah sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

“ Dimana berdasarkan Perka BKN No 3 Tahun 2020, PNS yang mendapoatkan vonis inkracht di Pengadilan pertama sudah bisa di PTDH-kan. Nanti ketika misalnya mengajukan banding dan menang bisa dicabut kembali SK dan dikembalikan hak-haknya, “ ucap Sufrizal.

Namun menurut Ketua DPW KKPI Perwakilan Sulteng, Kamarudin Lasuru, pernyataan Sekkab itu, justru makin memperlebar permasalahan baru serta menciptakan opini yang tidak akan pernah selesai. Karena pernyataan tersebut bukan sebuah solusi terbaik dalam menyikapi masalah nasib 16 ASN yang telah di PTDH.

“Mestinya Pemkab Buol harus lebih bijak melihat dan menilai, tentang subtansi permasalahan terkait proses pemberhentian tersebut apakah sudah benar tahapan proses administrasi secara teknis yang dilakukan sebelumnya atau tidak, “ kata Kamarudin Lasuru.

Mestinya itu harus dikaji secara mendalam. Bukan malah sebaliknya, menyarankan untuk mengajukan gugatan ke PTUN kembali.

“ Saya menilai, solusi yang ditawarkan pak Sekkab itu, sifatnya normatif, dan terkesan pihak Pemkab tidak mau pusing dengan nasib kami. Prinsipnya Pemda hanya berpatokan pada putusan inkracht pengadilan, dan keputusan terakhir adalah PTDH, ” tandas Kamarudin.

Untuk diketahui, lanjut Kamarudin, terlepas dari UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN serta SKB tiga Menteri yang menjadi rujukan terhadap PTDH tersebut, secara teknis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, juga harus menerapkan peraturan perundang undangan lainnya sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Antara lain, ketentuan pasal 28i ayat (1) UUD 1945.

“ Dimana dalam pasal tersebut disebutkan, hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, “ terangnya.

Selanjutnya, tambah Kamarudin, pada Pasal 18 disebutkan, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam menetapkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS harus memberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang perundangan.

Selain, itu Peraturan Kepala Badan kepegawaian Nasional (BKN) disingkat Perka pada Pasal 17 Tahun 2018, tentang tata cara pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, kata Kamarudin, juga mestinya harus menjadi rujukan.

“ Karena dalam pasal itu disebutkan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara minimal 2 tahun dan dipidana yang dilakukan tidak berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila memenuhi kriteria. Antara lain perbuatanya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah PNS itu diaktipkan kembali dan tersedia lowongan kerja, “ urainya lagi.

Kemudian pada pasal 18 disebutkan, Keputusan Pemberhentian itu, ditetapkan selama 21 kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap di terima. Dan usul pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dilakukan oleh Sekkab selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Bupati selaku PPK.

“Nah, kalau merujuk pada ketentuan pasal tersebut, usulan itu tidak bisa dilakukan terhadap 16 ASN karena semuanya sudah lewat waktu atau kedaluarsa. Dan yang diusul adalah PNS yang sudah inkcraht satu bulan. Sedang saya sendiri sudah lewat 9 tahun inkracht. Mestinya subtansi pokok masalah itu yang harus diketahui oleh pak Sekkab, ” pungkas Kamarudin.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.