Pemerintah Tak Bisa Melarang Ekspor Kelapa

- Periklanan -

Tetap akan Lindungi Perusahaan yang Berinvestasi di Sulteng 

CARI SOLUSI: Suasana rapat tentang ketersediaan bahan baku kelapa di ruang rapat Asisten Perekonomian Setdaprov Sulteng, Selasa (14/2). (Foto: Syahril)

PALU- Pemerintah Provinsi Sulteng tidak bisa melarang kegiatan ekspor kelapa yang sudah berjalan selama ini. Pelarangan ekspor kelapa bukan merupakan domain pemerintah provinsi melainkan pemerintah pusat. Namun di sisi lain pemerintah daerah tetap melindungi keberadaan perusahaan yang sudah berinvestasi di Sulteng.

Demikian antara lain kesimpulan rapat yang membahas masalah yang dihadapi investor soal ketersediaan bahan baku kelapa. Rapat digelar di ruang rapat Asisten Perekonomian Setdaprov Sulteng dipimpin Kadis Perindag Sulteng H Abubakar Almahdali. Hadir dalam rapat pimpinan dinas perindag kabupaten dan kota, direksi PT Pembangunan Sulawesi Tengah (PST), serta pihak perusahaan PT Haycarb Palu Mitra.

- Periklanan -

Abubakar mengatakan berdasarkan masukan peserta rapat ada beberapa solusi untuk PT Haycarb Palu Mitra, antara lain agar pihak perusahaan melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten melalui instansi terkait untuk memenuhi bahan baku kelapa. Meminta perusahaan agar mengevaluasi harga pembelian kelapa di masyarakat.

Sebelumnya perwakilan PT Haycarb Palu Mitra dalam suratnya meminta pemerintah provinsi untuk melarang ekspor kelapa di Sulteng. Perusahaan itu juga meminta agar pemerintah melindungi investasi mereka di Sulteng.

Menanggapi itu Kadis Perindag H Abubakar Almahdali mengatakan, pemerintah provinsi tidak mungkin melarang kegiatan ekspor kelapa. Pemprov hanya bisa membatasi pengiriman komoditi tertentu, seperti beras yang merupakan makanan pokok. ”Pemerintah melakukan pembatasan pengiriman beras ke luar daerah untuk kepentingan cadangan pangan di daerah,” jelas Abubakar.

Sementara kelapa tidak termasuk bahan pokok, namun pelarangan ekspor merupakan urusan pemerintah pusat. ”Jadi pemerintah tak mungkin melarang ekspor hanya untuk kepentingan satu perusahaan. Namun pemerintah tetap akan melindungi semua perusahaan yang berinvestasi di Sulteng,” katanya.(sya)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.