Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Pemerintah Indonesia Harus Tegas Sikapi Masalah Rohingnya

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Massa FUI Sulteng, saat menggelar aksi konvoi kendaraan dari Masjid Raya Baiturrahim Lolu, dalam aksi bela Rohingya, Rabu kemarin (6/9). (Foto: Salam/Kiblat)

PALU – Pemerintah Indonesia, harus berani bersikap menyikapi tindakan barbar militer Myanmar terhadap umat Islam di Rakhine, Rohingnya. Sebab Indonesia, merupakan negara dengan populasi Umat Islam terbesar. Selain itu, merupakan amanat dalam Muqadimah UUD 1945, bahwa pemerintah Indonesia, harus secara aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

“Kalau pemerintah sekarang tidak melaksanakan hal itu, maka sama saja pemerintah saat ini mengkhianati Muqadimah UUD 1945,”tegas Penasehat Spiritual dan hukum Forum Umat Islam (FUI) Sulteng, Harun Nyak Itam Abu, MH, ditemui di arena aksi Bela Rohingya, Rabu kemarin (6/9).

Menurut Ami Harun, sapaan akrabnya, bahwa secara gamblang dalam muqadimah UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Juga di awalnya, ditegaskan bahwa bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Lalu kini, ketika ada praktik penjajahan di muka bumi, bahkan sudah sampai penghapusan etnis atau genosida, mana sikap tegas pemerintah. Tidak perlu lagi diplomasi basa-basi, sudah ribuan nyawa yang melayang,”tegas Ami Harun.

Sementara itu, dalam aksinya yang digelar Rabu kemarin, FUI menyatakan beberapa tuntutan. Terhadap kejahatan kemanusiaan dan genosida oleh rezim Myanmar dan kelompok Budha radikal, FUI Sulteng mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik dan segera menarik duta besar Indonesia di Myanmar. Juga mendesak pemerintah Republik Indonesia, mengusir duta besar Myanmar dan menutup kedutaan besar Myanmar di Jakarta.

FUI Sulteng juga mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menjatuhkan sanksi embargo terhadap Negara Myanmar, serta meminta Peradilan Pidana Internasional (ICC) International criminal court, menangkap Aung San Suu Kyi, Jendaral Senior Min Aung Hlaing dan Biksu Wirathu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

“Mereka telah melakukan pembunuhan dan pembersihan warga Muslim Rohingya, pemerkosaan, penghilangan paksa, pengusiran paksa, dan pemaksaan agama. FUI Sulteng, juga mendesak masyarakat internasional untuk menuntut pencabutan nobel perdamaian Aung San Suu Kyi,”tulis FUI Sulteng dalam pernyataan sikapnya. (hnf)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.