Pemerintah Bangun 70 BTS Daerah Blankspot

Daerah Kriteria 3 T di Wilayah Sulawesi

- Periklanan -

PALU- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI , Senin (22/7) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bersama Pemprov Sulawesi Tengah dan 11  Kabupaten Wilayah Sulawesi. Rakor Teknis sebelum diawalinya implementasi percepatan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan layanan BTS blankspot bagi daerah-daerah yang termasuk ke dalam kriteria Terluar, Terdepan dan Tertinggal  (3T).

Kepala Kantor Wilayah kerja Surabaya, Taruna Perdana Adi, mewakili Dirut BAKTI Kominfo, menjelaskan, berdasarkan RPJMN 2015 – 2019, melakulan percepatan pembangunan wilayah (3T) Terluar, Terdepan dan Tertinggal  serta Peraturan Kepala Badan Nasional  Pengelola Perbatasan mengenai lokasi prioritas pembangunan.

Kementerian Kominfo RI saat ini sedang melakukan pembangunan program Base Transcaiver Station (BTS) dibeberapa wilayah Republik Indonesia, dimana daerah-daerah tersebut belum tersentuh oleh operator seluler karena faktor bisnis dan geografis.

‘’Disitulah Negara hadir untuk membantu mengatasi kesenjangan telekomunikasi pada daerah-daerah tersebut, melalui BAKTI Kominfo  dengan program Universal Service Obligation  (USO)/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU),’’ Kata Taruna Perdana Adi, dalam laporannya di Balroom Hotel Best Western Coco, Palu.

Untuk lanjut Taruna Perdana Adi target pembangunan BTS Blankspot BAKTI di tahun 2019 yakni 538 lokasi, meliputi seluruh wilayah Indonesia. Untuk 2019 pembangunan BTS Blankspot BAKTI di daerah Sulawesi berjumlah 70 BTS, antara lain meliputi Sulteng, Sultra dan Gorontalo.

‘’Dengan dibangunnya 70 BTS tersebut diharapkan akan menambah kemudahan masyarakat dalam berkomunikasi , meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah khusunya diwilayah 3T,“ Harap Taruna Perdana Adi.

- Periklanan -

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, melalui Asisten Administrasi Pemerintahan Faisal Mang mengakui, tidak dapat dipungkiri kesenjangan digital masih cukup tinggi antara penduduk perkotaan dan pedesaan sehingga mendorong ketimpangan sektor informasi. Sementara saat ini tren pemeanfaatan internet dari tahun ke tahun terus meningkat.

‘’ Ini menunjukkan layanan internet sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat,’’ ungkap Gubernur.

Menurutnya, percepatan pembangunan wilayah 3T ini sebagai bentuk respon dan peran pemerintah dalam upaya menekan kesenjangan informasi. Pemerintah kata Gubernur secara khusus telah membangun sarana dasar layanan akses telekomunikasi dan internet melalui program KPU/USO.

Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi kata Dia telah memberikan semangat perubahan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dari iklim monopoli menuju iklim kompetitif.  Meskipun faktanya penyelenggaraan telekomunikasi masih tetap berfokus pada daerah komersial,  sehingga daerah non komersial kurang mendapat perhatian.

‘’Oleh karena itu melalui peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi,  dibuat dalam rangka telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri,’’ jelasnya.

Hadir Dalam Rakor tersebut, Bupati Sigi Moh. Irwan Lapata, Wakil Bupati Parigi Badrun Nggai, dan Bupati Tojo Una-una Nohammad Lahay. Beberapa perwakilan kabupaten di kawasan Sulawesi, antara Lain Kabupaten Bangkep, Banggai Laut, Banggai, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan  dan Kabupaten Gorontalo.(awl/*)

 

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.