Pemda dan Kanwil BPN Sulteng Perkuat Kolaborasi dan Akselerasi

Pelaksanaan Reforma Agraria di Sulawesi Tengah

- Periklanan -

PALU-Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Rapat Kerja (Raker) Teknis Pelaksana GTRA melalui video conference, Selasa (23/6) sampai dengan Rabu (24/6).

Dihari pertama acara diawali sambutan oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola, kemudian acara dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng Doni Janarto Widiantono, dan dilanjutkan oleh paparan dari beberapa narasumber antara lain Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) Usep Setiawan, dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng Hidayat Lamakarate.

“Reforma Agraria, merupakan salah satu cita-cita pemerintah, sebagaimana yang telah terdapat dalam Nawacita dan telah menjadi Program Prioritas Nasional sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024. Pelaksanaan Reforma Agraria perlu ditangani seoptimal mungkin oleh segenap jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan Daerah, serta diperlukan keterlibatan seluruh stakeholder secara optimal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Reforma, ” ujar Longki Djanggola saat memberikan sambutan.

Dalam paparannya, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, menyampaikan bahwa Reforma Agraria telah ditargetkan dalam dua window besar, yaitu yang pertama TORA seluas 9 juta hektare melalui Legalisasi Aset dan Redistribusi Aset. Salah satu sumber redistribusi aset adalah melalui pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare. Lalu yang kedua adalah Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare.

“Di Provinsi Sulawesi Tengah telah diterbitkan dua SK oleh KLHK, pertama SK pencadangan HPK tidak produktik seluas 15.305 hektare di 11 Kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan (Bangkep), Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara (Morut), Parigi Moutong (Parimo), Poso, Sigi, Tojo Unauna (Touna), dan Tolitoli, dan SK pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan seluas 6.958 hektare di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Laut (Balut), Morowali, Tojo Unauna (Touna), Banggai Kepulauan (Bangkep), dan Buol, ” paparnya.

- Periklanan -

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR dalam paparannya menyampaikan bahwa pandemi covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan krisis ekonomi, dimana secara makro saat ini sudah memasuki situasi yang cukup rumit, sehingga dampaknya mempengaruhi perekonomian di semua sektor.

Peran Reforma Agraria dirasa sangat dibutuhkan dalam usaha memulihkan perekonomian, dimana Reforma Agraria merupakan Program Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat.

“Reforma Agraria adalah upaya untuk menata ketidakadilan kepemilikan pertanahan, legalisasi aset disatu sisi dan disisi lain menjadi dasar bagi rakyat untuk memiliki akses terhadap tanahnya. Saat ini legalisasi aset sudah sangat sukses, namun tantangannya adalah langkah konkrit menuju tercapainya penanganan kemiskinan dan peningkatan pendapatan dari masyarakat yang mendapat sertifikat melalui PTSL atau redistribusi tanah, ” kata Surya Tjandra.

Selain itu, pada acara Rakor GTRA dihadiri juga oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah RB Agus Widjayanto, Direktur Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan Herban Heriandana, Kepala Sub Direktorat Redistribusi Tanah dan Pemanfaatan Bersama Siti Aisyah, Akademisi Universitas Tadulako Muhammad Nur Sangaji yang secara bergantian ikut memberikan pandangan terkait pelaksanaan Reforma Agraria secara nasional ataupun di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada acara tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi atau rumusan penanganan isu-isu strategis pertanahan di Sulawesi Tengah antara lain status tanah pasca bencana, pemberdayaan masyarakat sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil, koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), status tanah masyarakat dalam kawasan pesisir sempadan sungai dan laut, penertiban atas penerbitan SKPT, penyelesaian konflik pertanahan, dan penyelesaian masalah tanah transmigrasi.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.