Pembayaran Utang Jembatan Tak Disetujui Banggar

Disampaikan Ketua Komisi C DPRD ke Penyidik Kejagung

- Periklanan -

PALU – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melanjutkan pemeriksaan kepada sejumlah pihak terkait pembayaran utang Jembatan IV Palu. Setelah sebelumnya Ketua DPRD Palu, Ishak Cae, Direktur PT. Global, Wali Kota Palu, Hidayat telah diundang untuk dimintai keterangan. Senin (19/8) Walikota Palu Hidayat melalui keterangan persnya juga mengakui telah dimintai keterangan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kali ini giliran Ketua Komisi C DPRD Kota Palu Sofyan R Aswin juga telah dimintai keterangan Kejagung. Selama tujuh jam diperiksa pihak Kejagung. Penyidik sama sekali tidak menyinggung terkait dugaan gratifikasi Rp2 miliar yang masuk ke DPRD Kota Palu, tapi pada proses pembayaran utang Jembatan IV di saat Kota Palu baru saja dilanda bencana alam.
Bahkan Ia mengatakan, Kejagung mengagendakan akan kembali memanggil anggota Komisi C dan Komisi B DPRD Kota Palu dalam permintaan keterangan lebih lanjut. Sofyan R Aswin mengaku, dia dimintai keterangan selama tujuh jam oleh penyidik Kejaksaan Agung RI. Pemeriksaan tersebut bukan terkait dengan dugaan fee Rp2 Miliar ke DPRD, namun tentang mekanisme pembayaran Jembatan Palu IV yang telah menjadi polemik di publik.
“Penyidik mempertanyakan kepada saya tentang proses pembayaran hutang jembatan IV, tentunya hanya di lingkup DPRD Palu. Saya dimintai keterangan dari pukul 09.30 hingga pukul 16.00, Minggu lalu, ” ungkapnya, Senin (20/8) di ruang Komisi C.
Sofyan menjelaskan kepada penyidik hanya terkait dengan rancangan kerja anggaran (RKA) sebelumnya, dimana tidak ada item pembayaran utang Jembatan IV Palu dimasukan dalam pembahasan. Setelah pembahasan RKA selesai, kemudian dilanjutkan rapat Banggar, disitulah item pembayaran utang jembatan IV itu muncul. “Di rapat Banggar jelas bahwa itu (pembayaran utang jembatan IV) tidak disetujui seluruh anggota Banggar, karena Kota Palu sedang tertimpa musibah bencana alam,” tambahnya.
Bahkan, dirinya yang menjabat selaku ketua Komisi C DPRD Palu, tidak pernah menerima laporan secara resmi, terkait pembayaran utang Jembatan IV. “Selanjutnya, informasi dari penyidik kepada saya bahwa anggota Komisi C dan Komisi B DPRD Palu juga diagendakan akan diperiksa di Kejagung,” kata Sofyan.
Dihubungi terpisah Direktur PT. Global selaku kontraktor pembangunan Jembatan IV, Herman mengaku pihaknya sudah diperiksa pihak Kejagung. “Sudah mggu lalu yaaa,” tulisnya melalui pesan WhatsApp (WA).
Ditanya seputar apa saja yang ditanyakan penyidik Kejagung? “Sm spt smua Pem yg lalu tdk taat hukum shg mnjadi tagihan mmbengkak krn bunga bank yg sdh ditentukan oleh BANI nya mreka tahu smua shg bermasalah berlarut2 yaaa,” tulis Herman lagi via pesan WA. (who/ron)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.