Pembangunan Huntara Jangan Sampai Merugikan Orang Banyak

- Periklanan -

PALU-Dewan Pengawas Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Sulteng, H Muhidin Said, yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI, dalam kesempatan pernyataannya soal pembangunan Huntara, menyikapi masih banyaknya warga terdampak bencana di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) yang belum memiliki Huntara, dan masih menunggu Huntara yang akan dibangun oleh pemerintah melalui Kemen PUPR, mengatakan masalah Huntara itu masih berkutat dipermasalahan lahan. Tetapi sekarang ini sudah diselesaikan.

Menurut Muhidin, seharusnya Huntara itu bulan Februari itu sudah clear semua. Tapi karena problem lokasi dan lain-lain akhirnya masih banyak keluarga kita masih tinggal di tenda-tenda. Ini seharusnya kita merasa prihatin. Tetapi pemerintah daerah dan pusat sudah mengambil kesepakatan untuk mempercepat pembuatan Huntara PUPR.

“Sebab, bila mereka dibiarkan terus di tenda-tenda ini juga membahayakan keselamatan dia dan kesehatan dia. Karena itu pasti tidak memenuhi syarat dari panas dan lain-lain, buang air, “ bebernya, kepada Radar Sulteng.

Karena itu, dirinya selaku Dewan Pengawas, menyatakan harus sesegera mungkin melakukan koordinasi. Karena permasalahan dan hambatannya ada di koordinasi. “ Jadi, pemerintah harus tegas yang menghambat proses lahan dan lain-lain. Kalau bisa diambil langkah-langkah preventif, langkah-langkah hukum yang tepat. Jangan sampai mengorbankan orang banyak. Ini berbahaya, “ paparnya.

- Periklanan -

Muhidin juga menjelaskan, kewajiban pemerintah itu selain menyiapkan huntara juga harus menyiapkan Huntap. Huntap ini sebenarnya tidak ada masalah di bidang keuangannya, tetapi sekali lagi yang permasalahan yang harus dihadapi sebenarnya justru di sektor pembebasan lahan. Mestinya ini harus segera pulih, maka dilakukan rehabilitasi rekonstruksi selama dua tahun.

“Pembebasan lahannya yang masih sangat krusial. Sehingga Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Sofyan Jalil, sudah melakukan berbagai tindakan berarti. Supaya jangan ada tolerasinsi harus cepat diselesaikan. Karena jangka waktu kita itu hanya dua tahun seluruh rehabilitasi rekonstruksi itu harus selesai, “ tandasnya.

Mengenai dana stimulan untuk warga terdampak bencana di Pasigala, Muhidin mengatakan pihaknya akan mengikuti rapat kabinet yang akan membahas bantuan kebencanaan yang sudah dijanjikan oleh pemerintah untuk segera direalisasikan ke masyarakat.

“ Setelah Pemilu kami menggelar rapat gabungan DPR bersama Presiden membahas masalah dana ini. Karena ada proses administrasi keuangan yang menghambat. Yah memang kita ketahui sekarang masalah keuangan ini sangat sensitif sekali. Penyelesaian keuangannya harus betul-betul clear. Penerimanya betul-betul verifikasinya yang benar. Cuma masalahnya sekarang proses verifikasinya berulang-ulang. Nah ini kan harus diklearkan oleh pemerintah, “ tegasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.